1

RINGKASAN MODUL KB 1 PPKN PPG DALJAB 2021 (0)

AQILA INDANA ZULFA March 5, 2021
KB_1 ERNA
KEGIATAN BELAJAR 1 HAK AZASI MANUSIA
2. GAGASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD NRI 1945
1. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA
5. APLIKASI MATERI TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBELAJARAN SD
3. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
4. UPAYA PEMAJUAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
RUANG LINGKUP KB 1
1. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA  
CIRI-CIRI KHUSUS Kodrati, artinya hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan kepada manusia agar hidup terhormat.Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak asasi semua semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
Darmodiharjo dalam Kamal Pasha (2002: 109)   HAM adalah Hak-hak yang dibawa manusia sebagai anugera Tuhan Yang Maha ESA, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area.  
Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia   Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
HAK-HAK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, dll
HAK-HAK KHUSUS DAN HAK ATAS PEMBANGUNAN Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama, dll
KELOMPOK YANG MENGATUR MENGENAI TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dll
HAK-HAK SIPIL a.Setiap orang berhak untuk hidup, untuk bebas dari penyiksaan, untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati Nurani, ntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dll.
HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN ATAU NON-DEROGABLE RIGHTS, a. Hak untuk hidup; b. Hak untuk tidak disiksa; c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; d. Hak beragama; e. Hak untuk tidak diperbudak; f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.  
KETENTUAN MENGENAI HAM a. Pasal 27 Ayat (1) b. Pasal 27 Ayat (2) c. Pasal 28 yang berbunyid. Pasal 29 Ayat (2) e. Pasal 30 Ayat (1) f. Pasal 31 Ayat (1) g. Pasal 34
DECLARATION OF HUMAN RIGHT Mohammad Hatta sebagai salah satu sosok yang gigih memperjuangkan HAM dalam penyusunan UUD 1945  
2. GAGASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD NRI 1945
3. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
BENTUK PELANGGARAN HAM Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua aspek kehidupanPenyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.
SIFATNYA PELANGGARAN Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia.Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi
4. UPAYA PEMAJUAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA  
BANGSA INDONESIA DALAM PROSES PENEGAKAN HAM SANGAT MEMPERTIMBANGKAN DUA HAL DI BAWAH INI Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsipprinsip yang dianut dalam piagam PBBDalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuanketentuan hukum internasional mengenai HAM
PEMAJUAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Ciri inilah yang membedakan antara negara otoriter dengan negara demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia
1). Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM sebagai Penjabaran UUD 1945 a) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Dalam sidang istimewa MPR 1998 ditetap sebuah Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998. c) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. d) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapakan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. e) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA disidangkan oleh Mahkamah Internasionaldilakukan oleh Jaksa Agungdilakukan oleh Komnas HAM.dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan 
 TERBENTUKNYA LEMBAGA – LEMBAGA INDEPENDEN YANG MENANGANI MASALAH HAM YANG PEMBENTUKANNYA DIATUR UU (1). Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (2). Pembentukan Pengadilan HAM 3) Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM  
5. APLIKASI MATERI TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBELAJARAN SD  
D. PERENCANAAN PEMBELAJARAN HAM DI SD 1) Menganalisis substansi kajian kurikulum. 2) Hasil analisis kajian itu kemudian dimuat di dalam silabus yang dikembangkan. 3) Pengembangan silabus disesuaikan dengan potensi anak, sarana dan prasarana sekolah, serta kemampuan guru. 4) Berdasarkan silabus dapat dikembangkan rencana pembelajaran (RP). 5) Perencanaan pembelajaran HAM di SD
PRINSIP PEMBELAJARAN HAM DI SDPertama, anak SD belajar secara konkrit sehingga pembelajaran HAM diupayakan secara konrkit pulaKedua, pembelajaran HAM menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain.Ketiga, pembelajaran HAM di SD menggunakan prinsip active learningKeempat, pembelajaran HAM di SD dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkanKelima, pembelajaram HAM di SD berpusat pada anakKeenam, pembelajaran HAM di SD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami
B. PENDEKATAN PEMBELAJARAN HAM DI SD 1) Pendekatan induktif 2) Pendekatan deduktif 3) Pendekatan kontekstual 4) Pendekatan kooperatif 5) Pendekatan inquiry 6) Pendekatan discovery 7) Pendekatan konstruktivistik 8) Pendekatan behavioristik  
C. MATERI PEMBELAJARAN HAM DI SD Berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, terdapat beberapa Kompetensi Dasar yang terkait dengan materi HAM dalam mata pelajaran PPKN di Sekolah Dasar
2.  Menggali kesulitan Pemahaman modul 5 kb 1.   Kesulitan yang saya alami dalam memahami modul 5 kb 1 yaitu pada materi Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Saya merasa kurang faham karena dimodul tidak dijelaskan secara runtut penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari penyelidikan hingga kasus tuntas. Yang diuraikan menurut saya terlalu menjabar dan membingungkan. Kesulitan yang kedua adalah pada materi Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM sebagai Penjabaran UUD 1945. Karena begitu banyak penjabaran dari  produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM yang begitu banyak dan sulit dihafalkan
3.  Menggali miskonsepsi serta perbaikan konsepnya pada materi KB 1 Miskonsepsi yang saya temukan pada materi modul 5 kb 1 yaitu Kasus-kasus yang disbutkan di modul merupakan contoh kasus pelanggaran HAM yang dianggap berat. Negara kita selalu terfokus pada permasalahan HAM yang berat tadi. Akan tetapi pelanggaran HAM yang sifatnya ringan, yang bisa menjadi berat ketika tidak dilakukan upaya penyelesaian. Saya kira hukuman pelanggar ham berat dan memberi efek jera tetapi setelah saya membaca di modul tersebut sangat sedikit sekali dan banyak kasus yang tidak terselesaikan. Padahal contoh tersebut adalah kasus berat yang memakan korban jiwa.  

Tagged with:

Comments (1)

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar