3

Pendidikan Budi Pekerti Hapus Saja dari Kurikulum!! (+2)

Mustafa Kamal April 24, 2012

Prihatin. Setiap tahun selalu saja ada siswi yang hamil di sekolah kami, begitu juga disekolah-sekolah lainnya apalagi di kota-kota besar kasus siswa hamil bukanlah barang langka. Di sekolah kami sudah ada aturan jika kedapatan hamil atau menghamili langsung dikeluarkan atau diberhentikan. Aturan tersebut disetujui oleh orangtua wali murid sewaktu anaknya diterima disekolah (Aturan tersebut juga berlaku bagi bila hamil karena menikah di usia sekolah namun kasus seperti ini belum ada, yang ada semua kasus kehamilan adalah karena hubungan di luar nikah atau zina )

Aturan yang disepakati oleh pihak sekolah dan komite ini kukuh dilaksanakan. Seperti tahun-tahun sebelumnya bahkan anak kelas XII yang mau mengikuti ujian nasional lima tahun yang lalu tidak diizinkan mengikuti UN dan langsung dinyatakan tidak lulus dan dikeluarkan dari sekolah karena sudah melanggar norma agama, norma susila dan aturan sekolah.

Di tahun ini kasus yang sama kembali terjadi, siswi kelas XII yang mau UN ketahuan hamil, namun pihak sekolah berusaha menutup-nutupi. Apalagi di media massa diberitakan bahwa mendikbud mengizinkan siswi hamil ikut UN, jika dilarang maka berurusan langsung dengan sang mendikbud. Oleh karenanya pihak sekolahpun mengizinkan siswi yang bersangkutan mengikuti UN dan otomatis bakal lulus juga!

Kejadian ini menimbulkan polemik diantara majelis guru. Banyak  guru yang tidak setuju dengan ketentuan ini. Memang maksud pemerintah baik agar yang bersangkutan tidak putus sekolah hanya karena gara-gara hamil. Namun secara budi pekerti sudah jelas siswi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kelulusan mengapa musti ngotot mengikutkan Ujian Nasional! Kasak kusuk para guru. Pendidikan sudah mati! Para guru sepakat dengan ini.

Kalaulah Pemerintah jeli, seharusnya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Pemerintah tidak perlu pasang badan. Toh yang bersangkutan bisa mengikuti kejar paket C dan mengikuti ujian nasional penyerataan nantinya untuk mendapatkan ijasah kalau ingin melanjutkan pendidikan setelah melahirkan. Dengan hukuman tersebut diharapkan yang bersangkutan menyadari kesalahannya. Tapi kalau pemerintah pasang badan dan meluluskan siswi yang bersangkutan, maka tidak perlu lagi pendidikan budi pekerti. Sudahi saja, hapus dari kurikulum!

Efek dominonya akan menjadi suatu acuan bagi para pelaku selanjutnya untuk "melegalkan" prilaku zina dikalangan siswa-siswi usia sekolah. Mereka tidak akan takut lagi untuk berbuat nista tersebut, toh apabila ketahuan mereka akan tetap diizinkan ujian nasional dan lulus! Banyak guru agama yang risau dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Beginilah kalau pendidikan sudah menjadi alat kepentingan penguasa dan yang terkait dengannya. Semua dipolitisir demi mendapatkan popularitas. pendidikan budi pekerti, sekolah religius, sekolah berkarakter dan sebagainya adalah omong kosong!

Pendidikan benar-benar sudah mati!

Comments (3)

  1. Paket C sebagai salah satu alternatif pendidikan yang layak sepertinya bukan lagi menjadi pilihan yang pantas. Terkait dengan hak memeroleh pendidikan, barangkali harus dimulai dengan revitalisasi Paket C ini. Salam:D

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar