1

Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik Dari Pilkada Serentak ? (0)

Darwis Kadir December 8, 2020

Masa itu akhirnya tiba. Tanggal 9 Desember 2020 Pilkada serentak di tanah air. Setelah melalui berbagai tahapan yang melelahkan. Para calon peserta pemilukada berharap hasil terbaik atas usaha yang telah mereka lakukan. Mereka tentu berharap jerih payah mereka berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh. Kompetisi itu mengharuskan mereka harus memamfaatkan segala sumber daya yang ada. Bagaimana menarik simpati pemilih dengan slogan dan janji-janji yang pada ujungnya ingin mensejahterahkan rakyat serta selalu mengatasnamakan rakyat. Jamak kita jumpai dimana-mana mereka menggelar kampanye terbatas atau ketika mereka diwawancarai media selalu ada kata slogan “demi rakyat”. Kata yang ampuh untuk meyakinkan pemilih dengan magnet kata itu menjelma dalam bentuk apresiasi dan pelayanan yang seperti dijanjikan ketika terpilih kelak.


Sebagai masyarakat, kita diberikan pilihan untuk mengapresiasi kebebasan calon dalam menarik simpatik. Tidak serta merta apa yang mereka janjikan itu kita percayai sepenuh hati. Maka banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dalam moment berdemokrasi lima tahunan yang kelak menjadi sejarah. Pengalaman menjadi pelajaran terbaik yang menuntun kita menentukan pemimpin terbaik yang betul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sebagai indicator paling penting. Bukan sumpah serapah yang terucap ketika pemimpin terpilih tidak sesuai harapan atau ketakmampuan membawa masyarakat pada peningkatan kehidupan yang layak. Bukankah tugas pemimpin adalah bagaimana membawa perubahan atas keadaan sebelumnya. Ada trend positif yang tercipta dan ada variabel yang terukur. Sebagai pendidik atau guru, ada harapan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter dapat tertanam dalam setiap pesta demokrasi yang digelar. Menjadi pembelajaran bagi peserta didik, bahwa demokrasi adalah salah satu jalan legal dalam mencapai tujuan pembangunan. Banyak nilai-nilai terkandung di dalamnya.


Disini pelajaran pertama, bagaimana kita lebih jeli dalam melihat sosok dan karakter merakyat yang berlandaskan pada kehidupan sederhana. Sosok bersih dengan rekam jejak yang tak pernah berurusan dengan masalah hukum maupun kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Peduli dan tanggap atas permasalahan yang ada. Memiliki dasar agama yang mampu membentengi dari prilaku korup dan tak amanah. Ambisi berada pada puncak pimpinan suatu daerah kerap menyilaukan mata dan dengan status itu mampu merubah segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Menjadi raja-raja kecil. Banyak calon yang hanya bermanis muka ketika ada maunya dan kemudian tak sudi bertatap muka dengan masyarakat setelah terpilih. Bahkan untuk membuka kaca mobil ketika melewati kerumunan warga tak dilakukan lagi seperti pada masa kampanye dan sosialisasi. Fakta yang sangat kontras dan menjadi konsumsi publik berbuah tanya keseriusan dan kepeduliaan membangun daerahnya.


Pelajaran kedua, melawan money politik dan ini sepertinya sulit, namun bukan mustahil bisa ditangkal. Ada pameo yang berkembang, bahwa dengan modal besar suara rakyat dapat terbeli. Rekam jejak tak menentukan dalam memilih di bilik ketika amplop serangan fajar adalah senjata ampuh menggoyahkan pilihan yang telah ada. Masih adanya masyarakat yang berpikir apatis tentang berharganya satu suara dalam membawa sebuah perubahan. Ada uang ada suara dan itu menjadi prinsip mereka yang apatis tentang perubahan. Suara yang tergadai akan menjadi boomerang bagi kelangsungan hidup mereka sendiri. Mereka hanya ingin menikmati keuntungan kecil dan sesaat. Maka ketika aspirasi mereka tak pernah diperhatikan lagi menjadi sebuah kewajaran dengan asumsi apa yang telah diberikan telah dinikmati duluan. Apa lagi yang mesti diharapkan. Keteguhan iman menghadapi money politik tentu mendapat acungan jempol dan tak semua orang mampu berprilaku demikian. Hanya orang tertentu yang memiliki landasan berpikir sehat dan melihat masa depan perlunya pemimpin tanpa ada konflik kepentingan yang memilih opsi ini. Beranikah kita mengatakan tidak pada money politik ?


Pelajaran ketiga, taat azas dan kejujuran. Memilih pemimpin bukan seperti memilih kucing dalam karung. Tanpa dilihat siapa orangnya serta pengalaman dan faktor pendukung lainnya. Bila dalam proses demokrasi ada beberapa tahapan pemilu yang sudah dilanggar menimbulkan preseden buruk di mata hukum. Dibentuknya lembaga KPU dan Bawaslu untuk memfasilitasi proses berdemokrasi berjalan lancar dan tertib. Ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi. Terbitlah berbagai regulasi kepemiluan yang mengatur hak dan kewajiban peserta pemilu dan pemilih. Ada sanksi atas larangan yang tertuang dalam undang-undang pemilu. Panwaslu bertugas menyemprit pelaku yang mencoba bermain di luar aturan main yang telah disahkan. Dibutuhkan kejujuran dalam bermain untuk menjadi pemenang. Apalah arti sebuah kemenangan yang diperoleh dengan cara tidak jujur. Keberkahan dalam memimpin tidak ada dan semuanya akan dipertanggung jawabkan kelak. Para penyelenggara pemilukada pun mulai dari tingkat KPU,PPK,PPS dan KPPS berkewajiban menjalankan proses sebagaimana yang tertuang dalam juknis yang ada. Begitu pun Bawaslu sampai ke tingkat desa mampu memberikan pengawasan yang tidak memihak. Konflik kepentingan harus dihindari untuk menjalankan tugas yang amanah.


Pelajaran keempat, Bertanggung jawab dan kemampuan memanajemen. Namanya kompetisi hanya ada satu pemenang. Proses pemilukada melibatkan banyak person yang menjadi tumpuan meraih suara sebanyak mungkin. Perlunya membuat kesepakatan damai, siap menang dan siap kalah adalah salah satu cara menghindari konflik. Bukan hanya pernyataan tertulis yang semu dan tak berlaku di lapangan, namun yang penting adalah implementasinya. Gesekan-gesekan sosial rawan terjadi, berpotensi konflik. Pemilih fanatik dari masing-masing kubu mudah terpancing. Peran dan tanggung jawab calon yang terlibat dalam merespon setiap kejadian merupakan modal awal antisipasi terhadap kericuhan sosial. Mampu mengedukasi simpatisan dan tim sukses dalam koridor yang menyejukkan. Kemampuan memanajemen tim disini akan menjadi modal masuk dalam ranah pemerintahan.


Pelajaran kelima, Legawa. Artinya mampu menerima kekalahan dengan menghindari prilaku yang dapat memicu terjadinya kerusuhan. Di berita baik di media cetak, elektronik maupun di media sosial banyak disaksikan kerusuhan terjadi atas ketidakpuasan atas hasil yang tidak berpihak. Sepanjang alur proses tidak menyimpang, maka memberi ucapan selamat pada pemenang menjadi sikap sportif. Mengapresiasi kinerja tim lawan menjadi aura positif dan menyejukkan atas iklim demokrasi yang terkadang panas dengan isu-isu negatif seperti black campaign misalnya.


Nilai-nilai yang tertuang dalam pelajaran di atas sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dalam setiap mata pelajaran yang kita ajarkan selalu ada nilai pendidikan karakter. Dalam teorinya menjamin segala proses demokrasi dapat berjalan lancar, tertib dan aman tanpa ada cacat proses di dalamnya. Pengejewantahan nilai itu dalam prakteknya yang keliru. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran menjadi tugas dan kewajiban kita selaku pendidik untuk menjaganya tidak kabur makna. Muncul pertanyaaan, apakah kita sebenarnya gagal dalam menerapkan nilai karakter itu pada peserta didik ? Munculnya kasus-kasus asusila, budaya korup dan ketidakjujuran lainnya, baik dalam proses berdemokrasi menampar profesi kita atas perjuangan yang telah kita lakukan. Kita berharap, nilai-nilai karakter tersebut bukan hanya retorika belaka sebagai penggugur kewajiban atas profesi kita sebagai guru sekaligus pendidik. Setidaknya ada usaha yang telah kita lakukan. Hasil akhirnya selalu ada asa untuk sebuah hidayah bagi mereka yang menyimpang.

About Author

Darwis Kadir

Seorang guru biasa yang ditakdirkan mengabdi di daerah pelosok negeri. Pengabdian yang biasa saja dari kacamata orang, namun bagi kami itu merupakan pengabdian yang luar biasa. Salam kenal.

View all posts by Darwis Kadir →

Comments (1)

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar