4

MPMBM (+3)

istiesalma May 11, 2015

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS MADRASAH
(By [email protected])

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Upaya dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya, telah dilakukan Kemendikbud. Baik sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah. Pada era otonomi daerah muncul program pemberdayaan sekolah yang disebut dengan program yaitu melalui program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M). MPMBS/M akan terlaksana apabila didukung oleh sumber daya manusia ( SDM ) yang memiliki kemampuan, integritas dan kemauan yang tinggi. Salah satu unsur SDM dimaksud adalah guru, di mana guru merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan mutu pendidikan karena sebagai pengelola dan penentu terjadinya proses belajar bagi siswa.
MPMBS/M terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis sekolah (school-based governance), manajemen mandiri sekolah (school self-manegement), dan bahkan juga dikenal dengan school site management atau manajemen yang bermarkas di sekolah. Istilah-istilah tersebut
memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni sekolah diharapkan dapat menjadi lebih
otonom dalam pelaksanaan manajemen sekolahnya, khususnya dalam penggunakaan 3M-nya, yakni man, money, dan material. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari “school-based management”.
Oleh karena itu perlu diketahui pandangan filosofis tentang hakekat sekolah dan masyarakat dalam kehidupan kita. sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat, ia bukan merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat, hak hidup dan kelangsungan hidup sekolah bergantung pada masyarakat, sekolah adlah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggota2 masyarakat dalam bidang pendidikan, kemajuan sekolah dan masyarkat saling berkolerasi, keduanya saling membutuhkan, Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat memerlukannya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian dan konsep dasar Menejemen
Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah?
2. Apa tujuan dan manfaat Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah?
3 Apa saja syarat penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah?
4. Bagaimana tahap-tahap Pelaksanaan MPMBM?
5. Bagaimana strategi penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah?
6 Bagaimana model penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah?
7. Bagaimana analisa MPMBM ?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar dari MPMBM
2. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat MPMBM
3. Untuk mengetahui syarat penerapan MPMBM
4. Untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan MPMBM
5. Untuk mengetahui strategi penerapan MPMBM
6. Untuk mengetahui model penerapan MPMBM
7. Untuk mengetahui hasil analisis MPMBM

BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah Dan Konsep Dasar MPMBM
Pengertian Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional.
Oleh karena itu, esensi MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi adalah kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orangtua siswa, masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.
Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu) dan partisipasi kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah merupakan ciri khas Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
Konsep Dasar MPMBM
Konsep dasar MPMBM adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya, MPMBM memberikan otonomi yang lebih luas kepada tiap-tiap sekolah atau madrasah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah, seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat. Oleh karena itu, esensi MPMBS/M = otonomi sekolah + pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah.
Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolak ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah.
Dari pengertian diatas, sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu), memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sekolah, dan memiliki partisipasi yang lebih besar yang lebih besar dari kelompok yang berkepentingan dengan sekolah. Dengan kepemilikan ketiga hal ini, sekolah akan merupakan unit utama pengelolaan proses pendidikan, sedang unit-unit di atasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Kementrian Pendidikan Nasional) akan merupakan unit pendukung dan pelayanan sekolah dalam pengelolaan peningkatan mutu.
2 2. Tujuan dan Manfaat Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk :
a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam megelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.(Depdiknas, 2001: 4)
Penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MPMBS sebagai berikut :
1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

3. Syarat Penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/M
Sejak awal, pemerintah (pusat dan daerah) haruslah suportif atas gagasan MBS. Mereka harus mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan yang mencakup “seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana selanjutnya.”
Dengan kata lain, penerapan MBS mensyaratkan yang berikut:
1. MBS harus mendapat dukungan staf sekolah.
2. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap.
3. Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan MBS secara berhasil.
4. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
5. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.
6. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.

4. Tahap-tahap Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah
Adapun tahap-tahap pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah atau Sekolah adalah sebagai berikut;
a. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekolah (Tujuan Situasional Sekolah)
1) Visi
Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan kemana sekolah akan dibawa. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah, agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.
2) Misi
Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok sekolah dan kelompok-kelompok kepentingan yang tekait dengan sekolah. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.
3) Tujuan
Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya sekolah merumuskan tujuan. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun. Dengan demikian pada dasarnya merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan.
4) Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh sekolah dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan sekolah. Rumusan sasaran harus selalu mengandung peningkatan, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efesiensi (bisa salah satu atau kombinasi). Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang rinci. Penentuan sasaran yang mana dan berapa besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh /sekolah.
b. Mensosialisasikan Konsep MPMBM
Sekolah merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur dan karenanya hasil kegiatan di sekolah merupakan hasil kolektif dari semua unsur sekolah. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah mensosialisasikan konsep MPMBM kepada setiap unsur sekolah (guru, siswa, wakil kepala sekolah, guru BK, karyawan, orangtua siswa, pengawas, pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Pejabat Dinas Pendidikan Propinsi, dsb.) melalui berbagai mekanisme, misalnya seminar, lokakarya, diskusi, rapat kerja, simposium, forum ilmiah, dan media massa.
c. Mengidentifikasi Tantangan Nyata Sekolah
Pada tahap ini, sekolah melakukan analisis output sekolah yang hasilnya berupa identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Tantangan adalah selisih (ketidaksesuaian) antara output sekolah saat ini dan output sekolah yang diharapkan di masa yang akan datang (tujuan sekolah). Besar kecilnya ketidaksesuaian antara output sekolah saat ini (kenyataan) dengan output sekolah yang diharapkan (idealnya) di masa yang akan datang memberitahukan besar kecilnya tantangan.
d. Mengidentifikasi Fungsi-Fungsi yang Diperlukan untuk Mencapai Sasaran
Fungsi-fungsi yang dimaksud, misalnya, fungsi proses belajar mengajar berserta fungsi-fungsi pendukungnya yaitu fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan dan evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan iklim akademik sekolah, fungsi hubungan sekolah-masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas.
e. Melakukan Analisis SWOT
Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Tingkat kesiapan harus memadai, artinya, minimal memenuhi ukuran kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan sebagai; kekuatan bagi faktor yang tergolong internal; peluang, bagi faktor yang tergolong eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, dinyatakan bermakana; kelemahan, bagi faktor yang tergolong internal; dan ancaman, bagi faktor yang tergolong eksternal. Baik kelemahan maupun ancaman, sebagai factor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai; disebut persoalan. [5]
f. Alternatif Langkah Pemecahan Persoalan
Dari hasil analisis SWOT, maka langkah berikutnya adalah memiliki langkah-langkah pemecahan persoalan (peniadaan persoalan), yakni tindakan yang diperlukan untuk mengubah fungsi yang tidak siap menjadi fungsi yang siap. Selama masih ada persoalan, yang sama artinya dengan ada ketidaksiapan fungsi, maka sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, agar sasaran tercapai, perlu dilakukan tindakan–tindakan yang mengubah ketidaksiapan menjadi kesiapan fungsi. Tindakan yang dimaksud lazimnya disebut langkah-langkah pemecahan persoalan, yang hakekatnya merupakan tindakan mengatasi kelemahan dan atau ancaman, agar menjadi kekuatan dan atau peluang, yakni dengan memanfaatkan adanya satu atau lebih faktor yang bermakna kekuatan dan atau peluang.
g. Menyusun Rencana dan Program Peningkatan Mutu
Hal pokok yang harus diperhatikan oleh sekolah dalam penyusunan rencana adalah keterbukaan kepada semua pihak yang menjadi stakeholder pendidikan, khususnya orangtua peserta didik dan masyarakat (BP3/Komite Sekolah) pada umumnya. Dengan cara demikian akan diperoleh kejelasan, berapa kemampuan sekolah dan pemerintah untuk menanggung biaya rencana ini, dan berapa sisanya yang harus ditanggung oleh orangtua peserta didik dan masyarakat sekitar. Dengan keterbukaan rencana ini, maka kemungkinan kesulitan memperoleh sumber dan untuk melaksanakan rencana ini bisa dihindari.
h. Melaksanakan Rencana Peningkatan Mutu
Dalam melaksanakan rencana peningkatan mutu pendidikan yang telah disetujui bersama antara sekolah, orangtua peserta didik, dan masyarakat, maka sekolah perlu mengambil langkah proaktif untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menghindari berbagai penyimpangan, kepala sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan di sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan pendidikan di sekolahnya berhak dan perlu memberikan arahan, bimbingan, dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditetapkan.
i. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan
Untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan menngenai sumber daya mansuia sekila, kinerja dalam mengambangkan dan mencapai target kurikulum dan prestasi yang sudah diraih siswa. pelaksanaan evaluasi bias dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam melaksanakan evaluasi, kepala sekolah harus mengikutsertakan setiap unsur yang terlibat dalam program, khususnya guru dan tenaga lainnya agar mereka dapat menjiwai setiap penilaian yang dilakukan dan memberikan alternatif pemecahan. Demikian pula orangtua peserta didik dan masyarakat sebagi pihak eksternal harus dilibatkan untuk menilai keberhasilan program yang telah dilaksanakan.
j. Merumuskan Sasaran Mutu Baru
Hasil evaluasi berguna untuk dijadikan alat bagi perbaikan kinerja program yang akan datang. Jika dianggap berhasil, sasaran mutu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Jika tidak, bisa saja sasaran mutu tetap seperti sediakala, namun dilakukan perbaikan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Namun tidak tertutup kemungkinan, bahwa sasaran mutu diturunkan, karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan dengan sumberdaya pendidikan yang ada (tenaga, sarana dan prasarana, dana) yang tersedia. Setelah sasaran baru ditetapkan, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing fungsi dalam sekolah. [6]

6. Strategi Penerapan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah akan berlangsung secara efektif dan efesien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staff sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat (orang tua) yang tinggi.
Berikut pengelompokkan sekolah berdasarkan tingkat manajemen masing-masing agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal :
1. Pengelompokkan Sekolah
Ada tiga kategori sekolah berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi dan kualiatas sekolah, yaitu baik, sedang, kurang yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kondisi tersebut menggambarkan tingkat kemampuan manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berbeda satu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya. Perbadaan kemampuan manajemen, mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigm baru yang ditwarkan MBS. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya-upaya maksimal bagi sekolah-sekolah yang kemampuan manejemennya kurang untuk mempersiapkan pelaksanaan MBS. Namun, untuk jangka panjang MBS akan ditentukan oleh bagaimana sekolah mampu menyusun rencan sekolah, dan melaksanakan rencana tersebut.
2. Pentahapan Implementasi MBS
MBS akan dapat dilaksanakan paling tidak melalui tiga tahap yang mempertimbangkan kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia, yang juga diidentifikasi secara rinci oleh bank dunia, akan mempengaruhi kecepatan waktu pelaksanaan MBS yaitu jangka pendek ( tahun pertama sampai tahun ketiga ), jangka menengah ( tahun keempat sampai tahun keenam ), jangka panjang ( setelah tahun keenam ). Pelaksannan jangka pendek diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan perubahan mendasar terhadap aspek-aspek pendidikan. Sedangkan strategi jangka menengah dan jangka panjang yaitu masyarakat dan sekolah telah memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga perubahan-perubahan mendasar tentang aspek-aspek pendidikan dapat dilaksanakan.
Secara garis besar, Fattah (2000) membagi implementasi MPMBS menjadi tiga tahap :
a. Tahap sosialisasi
Tahapan untuk merencanakan suatu cara yaitu memberikan perubahan terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh media informasi, baik cetak maupun elektronik yang akan mencapai suatu tujuan yaitu masyarakat akan dapat menerima perubahan tersebut dan beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang baru.
b. Tahap piloting
Tahap ini merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko.
c. Tahap diseminasi
Merupakan tahapan memasyarakatkan model MPMBS yang telah diujicobakan keberbagai sekolah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Perangkat Implementasi MBS
Implementasi MBS memerlukan seperangkat aturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan. Rencan sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MPMBS. Didalam rencana tersebut terdapat visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas yang akan dicapai, serta strategi-strategi untuk mencapainya. Dengan adanya rencana sekolah, seseorang akan dapat memiliki gambaran lengkap suatu sekolah. Keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan politik pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan.

6. Berikut disajikan model MBS yang telah di implementasikan di Australia (Satori,1999) :
1. Konsep Pengembangan
Manajemen Berbasis sekolah/MBS (School Based Management) merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan di Australia. MBS menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan visi, misi dan tujuan/sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif lainnya.
2. Ruang Lingkup Kewenangan
Aspek kewenangan dalam manajemen berbasis sekolah meliputi :
a. Menyusun serta mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
b. Melakukan pengelolaan sekolah; bentuk pengelolaan sekolah mengambarkan kadar pelaksanaan MBS.
c. Membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Perencanaan sekolah ini atas school planning overview untuk jangka waktu tiga tahun, dan school annual planning untuk jangka waktu satu tahun. Pencapaian implementasinya dilakukan melalui ternal mentoring (school review) dan internal monitoring sebagai evaluasi diri yang dilaporkan secara kumulatif dalam school annual report.
d. Menjamin dan mengusahakan sumber daya (human and financial) mencakup dukungan untuk (1) mengajar kepemimpinan, (2) dukungan sekolah, (3) lingkungan sekolah.
3. Jenis Pengorganisasian MBS
Pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan yang diberikan kepala sekolah.
a. Standar Flevibility Option (SO)
Bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar. Kepala sekolah hanya bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana sekolah (termasuk penggunaan anggaran) dan pelaksanaan pelajaran (implementasi kurikulum). Kantor distrik bertanggung jawab terhadap pengesahan dan monitoring serta bertindak sebagai penasihat dalam menyusun school planning overview. Pemerintah Negara bagian memberikan petunjuk/pedoman dan dukungan.
b. Enhanced flexsibility option (EO1)
Dalam bentuk ini sekolah bertanggung jawab untuk menyusun rencana strategis sekolah (school planning overview) untuk tiga tahun, school annual planning, dan school annual report dengan bimbingan dan pengesahan dari kantor distrik. Peran kantor distrik adalah (1) memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam pelaksanaan monitoring internal; (2) menandatangani/membenarkan isi rencana sekolah (rencana strategi dna tahunan). Pemerintah Negara bagian mengembangkan dan menetapkan prioritas program yang akan disajikan sumber penyusunan perencanaan sekolah.
c. Enhanced fleksibility optio (EO2)
Disini keterlibatan distrik kurang, hanya berperan sebagai lembaga konsultasi dan hanya memberikan dokumen yang disusun dan disahkan oleh sekolah. Kantor pendidikan Negara bagian menyiapkan isi kurikulum inti, menerbitkan dokumen silabus, dan mengkoordinasikan test standart serta melakukan school overview. Implementasi praktek tersebut tergantung pada kondisi berikut :
1. Partisipasi dan komitmen dari orang tua dan penduduk masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak. Komitmen dan partisipasi tersebut di refleksikan dalam kondisi yang tampaknya sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan dan status sosial-ekonomi masyarakat.
2. Program Quality-Assurance dan Accountability yang dipahami dengan baik semua pihak dalam jajaran departemen pendidikan. Dalam program ini, praktek pendelegasian ke sekolah yang disertai dengan kejelasan indikator kinerja sebagai benchmarking memungkinkan para pejabat/pelaksana dari kantor pendidikan Negara bagian, distrik sampai sekolah memiliki kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan basic skill test memungkinkan kantor pendidikan Negara bagian, distrik, dan sekolah memperoleh informasi tentang kinerja sekolah. Bagi sekolah test ini dapat dijadikan bahan diagnosis dan masukan bagi program pengembangan sekolah.
4. Adanya school planning overview yang merupakan perencanaan strategic sekolah, memungkinkan sekolah untuk memahami visi, misi dan sssaran prioritas pengembangan sekolah.
5. Pelaksanaan MBS ini didukung oleh adanya school annual report yang menggambarkan pencapaian perencanaan tahunan sekolah.

4. Prospek gaji guru dalam manajemen berbasis sekolah
Guru merupakan pemeran utama proses pendidikan yang sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan. Dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan rasa aman secara psikologis melalui pemberian imbalan atas pekerjaannya. Sehubungan dengan itu, perlu diidentifikasi urusan-urusan yang harus ditangani oleh pusat dan yang dilimpahkan ke daerah. Hal ini perlu dilakukan secara bertahap dan seselektif mungkin dengan mempertimbangkan secara arif kepentingan-kepentingan berikut.
a. Dunia pendidikan secara utuh dan menyeluruh berkenaan dengan perluasan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi.
b. Usaha menjaga integritas, persatuan dan kesatuan nasional.
c. Kemampuan psikologis guru dalam menjalankan tugasnya.
Urusan-urusan yang dilimpahkan ke daerah :
a. Rekruitmen dan seleksi calon guru yang diangkat sebagai calon PNS.
b. Rekruitmen dan peningkatan calon guru untuk memenuhi kebutuhan khusus (guru kontrak, guru bantu, guru pengganti sementara) yang anggarannya menjasi beban daerah atau proyek- proyek khusus yang dibiayai oleh pusat;
c. Penempatan dan mutasi guru dalam lingkup daerah yang bersangkutan;
d. Penilain kinerja guru dalam rangka kenaikan pengkat, promosi jabatannya, dan pemberian
tunjangan atas dasar prestasinya;
e. Penetapan jumlah dan pemberian tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang
bersangkutan (di luar gaji/tunjangan sebagai PNS)
f. Pembinaan mutu guru/pamong belajar melalui pelatihan/penataran dan wahana lainnya.
Klasifikasi pembagian tersebut mengisyaratkan bahwa daerah hanya akan memiliki kewenangan dalam mengelola pendidikan karena kemampuan daerah untuk mengambil beban gaji guru dalam APBD masih cukup berat.
Untuk membebankan gaji guru kepada daerah perlu memperhatikan hal-hal berikut :
a. Pendapatan asli daerah (PAD)
b. Jumlah guru yang ada di daerah tersebut
c. Sumber daya alam apa yang bisa diandalkan untuk menambah PAD dari dana perimbangan pusat daerah.

7. Analisis
Sesuai dengan konsep tersebut. Manajemen penungkatan mutu berbasis madrasah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi kepada madrasah atau sekolah untuk secara aktif atau mandiri melakukan dan mengembngkan berbagai pogram peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu sebagai pemberian otonomi, maka banyak sekali pakar manajemen pendidikan dari berbagai negara yang menybut Manajemen Berbasis Madrasah sebagai otonomi sekolah, atau kemenangan yang di sentralisasikan tidak saja ketingkat kabupaten dan kota, melainkan juga ke sekolah.
MBM rupanya menarik diterapkan di Indonesia karena ia menawarkan potensi decision making (pengambilan keputusan) yang berkualitas terhadap aspek kunci dalam melakukan restrukturisasi pendidikan nasional seperti diinginkan banyak kalangan, mengingat mutu pendidikan nasional dalam dua dasawarsa terakhir semakin menurun. Masalah efektivitas pendidikan berkenaan dengan rasio antara tujuan pendidian dengan hasil pendidikan (output), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Pendidikan merupakan proses yang bersifat teleologis, yaitu diarahkan pada tujuan tertentu, yaitu berupa kualifikasi ideal. Jika peserta didik telah menyelesaikan pendidikannya namun belum menunjukkan kemampuan dan karakteristik sesuai dengan kualifiksi yang diharapkan berarti adalah masalah efektivitas pendidikan.
Maka dari itu, esensi MPMBM adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah.
Otonomi adalah kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.
Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat kompleks. Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan, ini dapat dilihat dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah, tinggal kelas atau harus mengulang dalam ujian nasional.
Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah akan memperkuat rujukan prefensi nilai yang dianggap strategis dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan anak untuk dapat hidup dan berinteraksi dimasyarakatnya. Setiap peserta didik dan masyarakat memiliki sistem nilai yang menjadi rujukan baik pribadi maupun lembaga. Nilai-nilai itu akan menjadi kekuatan motivasional bagi prilaku individu ataupun masyarakat, serta menjadi kekuatan yang mengintegrasikan kepribadian masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah akan memperkuat kapasitas madrasah untuk meningkatkan relevansi program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan lebih kepada madrasah untuk merencanakan, mengelola, melaksanakan, sampai pada evaluasi dengan situasi madrasah sesuai dengan apa yang diharapkan.
Oleh karena itu, esensi MPMBM adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah.
Otonomi adalah kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.
Kemudian mengidentifikasikan kebutuhan madrasah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pendidikan nasional yang akan dicapai. Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan perumusan visi, misi, strategi dan tujuan adalah keterlibatan semua warga yang ada di madrasah dan juga perwakilan dari orang tua siswa dan juga dari dari Kemenag, guna untuk lebih mempermudah didalam perumusan visi, misi, strategi, tujuan serta program madrasah, yang nantinya akan mempermudah dalam pelaksanaan visi, misi, strategi dan tujuan madrasah yang akan dicapai, karena pada esensinya aktualisasi manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah ini adalah, otonomi, madrasah, fleksibelitas , partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran mutu madrasah

BAB III
PENUTUP

1. Simpulan
a. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M) dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan mutu pendidikan
b. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah
c. Syarat penerimaan MPMBS/M adalah perlunya dukungan staf, pelaksanaan secara bertahap, adanya pelatihan, anggaran yang baik, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.
d. Tahap dari implementasi MPMBS/M adalah tahap sosialisasi, tahap piloting, dan tahap diseminasi.
e. Model MPMBS di Australia melakukan penekanan terhadap desentralisasi pengembangan sekolah, kewenangan oleh masing- masing sekolah, pengorganisasian efektif oleh sekolah, dan penekanan gaji bagi guru dalam MPMBS.

2. Saran
a. Agar dalam mengembangkan Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah (MPMBS/M) setiap sekolah lebih memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.
b. Agar setiap sekolah mengsinkronkan antara visi, misi sekolah dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolah.
c. Pelu adanya hubungan yang saling mendukung antara pemerintah pusat, daerah dan sekolah dalam rencana pengembangan MPMBS/M.

DAFTAR PUSTAKA
Sutomo, Dres dan Prihatin, Titi. 2010. Menejemen Sekolah. Semarang: UNNES Press.
[5] Edward Salis, TQM in Education, (Jogjakarta : ircisod, 2008) hlm 218-219
[6] www.dikdasmen.depdiknas.go.id, 2008/03/manajemen-peningkatan-mutu-berbasis sekolah.html
Depdiknas. 2007. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Konsep dan Pelaksanaan. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
Jalal,Fasil dan Supardi, Desi. 2001. Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi
Daerah. Yogjakarta: Adi Cita.
Sidi Indrajati. 2000. Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan. Bandung: UPI
Depdiknas. 1999. Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas. Jakarta: Depdiknas.
Toha. 1995. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rajawali.
http://manajemenberbasissekolah-purwantini.blogspot.com/2007/07/manajemen-berbasis-sekolah.html diunduh tanggal 27 April 2015 pukul 19.35
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/03/manajemen-peningkatan-mutu-berbasis.html diunduh tanggal 27 April 2015 pukul 19.35
http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2009/12/pengertian-dan-tujuan-manajemen.html diunduh tanggal 27 April 2015 pukul 19.35
http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/2009/05/15/manajemen-berbasis-sekolah-mbs/ diunduh tanggal 27 April 2015 pukul 19.35
http://edukasi.kompasiana.com/2011/05/02/konsep-manajemen-berbasis-sekolah-hardiknas-rangkat/ diunduh tanggal 27 April 14 2015 pukul 19.35
http://hafismuaddab.wordpress.com/2010/09/10/pengertian-dasar-manajemen-berbasis-sekolah/ diunduh tanggal 27 April 2015 pukul 19.35

Comments (4)

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar