1

Menggugat Sertifikasi Guru (+1)

Mustafa Kamal March 16, 2013

Guru Profesional. Sangatlah Masyhur terdengar, namun hanya sedikit yang pantas disebut begitu. Pemerintah pada dasarnya sudah melakukan segala cara agar semua guru Indonesia menjadi guru profesional salah satunya dengan program sertifikasi guru. Guru yang sudah lulus sertifikasi diharapkan bisa menjadi guru yang benar-benar dapat mengabdikan diri sepenuhnya kedalam profesi keguruan yang menjadi tugas pengabdiannya. Guru yang betul-betul mengupayakan yang terbaik bagi peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya dunia akhirat.

Sebenarnya bukan hanya guru yang bersertfikasi yang diharapkan begitu, seluruh guru indonesia baik sudah bersertifikasi atau belum seharusnya menjadi guru yang profesional. Namun dari evaluasi pemerintah ternyata tidak begitu, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini yang membuat guru jauh dari itu, oleh karenanya pemerintah membuat program sertifikasi tersebut dengan iming-iming tunjangan satu kali gaji pokok bagi guru yang lulus sertifikasi. Dengan begitu pemerintah berharap guru-guru terpacu untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalannya.

Lalu dengan segala metode pelaksanaan sertifikasi guru seperti UKA, PLPG yang diprogram hanya sembilan hari dan ujian akhir kompetensi apakah tujuan mulia pemerintah dari program itu sudah tercapai? Penulis berkesimpulan sangat jauh panggang dari api.  Kenyataan dilapangan guru yang sudah bersertifikasi tidak ada perubahan dari metoda mengajar dan pendekatannya kepada peserta didik. Malah sebagian keliatan makin “pongah” dengan predikat guru bersertifikasinya. Agar tunjangan sertifikasinya tidak gugur maka di sekolah dia menjadi raja untuk dipenuhi jam wajibnya 24 jam pelajaran , begitu juga tambahan tugas seperti waka kepsek pun adalah jatah mereka, jam guru lain pun diembat, tak peduli guru lain itu lebih bagus mengajarnya dan mendidiknya dari dirinyanya bahkan ada guru yang akhirnya tidak dapat jam sama sekali.  Bahkan pelajaran yang bukan bidangnya pun dijajah, entah seperti apa hasil pengajarannya.

Sebenarnya guru tersebutpun tidak juga patut dipersalahkan karena banyak hal yang membuat semua itu terjadi, mulai dari penyebaran guru yang tidak merata, kewajiban mengajar 24 jam yang dipaksakan, dan sebagainya. Pemerintah seharusnya mengevaluasi kembali tentang tugas dan kewajiban guru bersertifikasi ini agar tidak merugikan guru-guru yang berlum bersertfikasi yang kadang  lebih profesional dibanding mereka yang sudah lulus bersertifikasi. Pengawasan berkala juga diperlukan bagi mereka yang lulus sertifikasi ini.

Penulis berpendapat sebenarnya program sertifikasi ini tidaklah begitu efektif untuk meningkatkan kualitas guru.  Kalaulah pemerintah memang berniat tulus untuk meningkatkan kualitas guru bukan sekedar mencari proyek, maka pemberian tunjangan satu kali pokok tidak perlu lewat proses sertifikasi, langsung saja diberikan kepada seluruh guru-guru indonesia. Hanya saja tunjangan itu diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang menunjang profesional guru. Diantaranya wajib melaporkan secara berkala kegiatan pembelajarannaya dengan bukti otentik, seperti perangkat pembelajaran, media pembelajaran, karya tulis, prakarya penunjang pendidikan, penilaian dilapangan misal dengan metoda supervisi dan sebagainya. Bagi mereka yang melaporkan tepat waktu dan dinilai baik  maka tunjangan tersebut baru diberikan.Kenapa begitu? Karena selama ini baik guru sertifikasi maupun tidak sangat minim mengerjakan kegiatan wajib ini, minim karya dan minim kreatifitas.

Kemana laporan itu diserahkan? Laporan itu diserahkan kepada pengawas sekolah yang ada ditiap kabupaten/kota. Karena selama ini peran pengawas dalam pendidikan masih kurang. Tentu pengawas-pengawas perlu dilatih agar penilaiannya nantinya lebih objektif. Lalu kenapa tidak dengan kepala sekolah saja? Sudah bukan rahasia lagi kalo selama ini antara kepala sekolah dan guru sudah terjadi kerjasama yang apik, kongkalingkong yang saling menguntungkan, karena takutnya program ini bisa diakalin atau “dikompromikan”.

Penulis yakin dengan program ini tujuan pemerintah untuk menciptakan guru profesional akan tercapai. Pemerintah tidak perlu menghambur-hamburkan uang untuk proyek sertifikasi yang setiap tahunnya katanya bisa mencapai ratusan milyar rupiah.  Program sertifikasi ini telah membuat guru-guru yang belum bersertifikasi dengan berbagai alasan akhirnya banyak yang bekerja setengah hati karena adanya perbedaan perlakuan mencolok dengan mereka yang sudah bersertifikasi, mereka yang belum bersertfikasi seperti anak tiri disekolahnya. si anak tiripun menurun kreatifitasnya, si anak kandung yang diharapkan pun tak meningkat kualitasnya. Namun jika semua diperlakukan sama seperti yang penulis paparkan diatas maka penulis yakin semua guru akan menjadi guru yang setengah mati untuk meningkatkan kualitasnya demi anak didik yang menjadi kewajibannya! salam

Comments (1)

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar