0

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA (0)

Rusmana January 31, 2021

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
Rusmana, Januari 2021
Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Secara arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Sementara itu secara arti luas konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan.
Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.
FungsiFungsi konstitusi antara lain : penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, organ negara dan warga negara, sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, atau kegiatan penyelenggaraan negara, penyalur atau pengalih kekuasaan dari sumber kekuasaan asli kepada organ negara, sebagai pemersatu bangsa, sarana pengendali masyarakat, serta sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat.
Konstitusi mengandung tiga hal fundamental antara lain : adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, serta adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi :
1.Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
2.Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3.Pandangan tokoh bangsa yang diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.
4.Suatu keinginan, dengan makna perkembangan kehidupan ketatanegaraan hendak dipimpin.

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat priode, yaitu sebagai berikut:
a.Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan paralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1959-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juni 1959- sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang-sidangnya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaaan hukum dasar dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi UUD Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.
1) Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar Sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Memilih Ir. Seokarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden.
3) Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membentuk presiden.

Cara mengubah UUD yaitu dengan cara : Diusulkan oleh 1/3 anggota MPR, sidang umum MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota, putusan peruhahan disetujui 50% ditambah satu anggota yang hadir.
Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945, isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal isi norma suatu pasal dalam undangundang, tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dasar.
Oleh karena Secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undangundang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

No comments yet

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar