8

Ini Alasan Pilkada Tetap Dilaksanakan Saat Pandemi (0)

Supadilah S.Si December 8, 2020

Agak heran juga mengapa saat pandemik tetap digelar pemilihan kepala daerah atau pilkada. Besok 9 Desember 2020 sejumlah daerah menggelar pilkada. Tahun 2020 Pilkada akan diikuti 270 daerah.

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Sejumlah provinsi, kota, dan kabupaten yang akan melaksanakannya.

A. Provinsi

Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah,Kalimantan Selatan,Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah

B. Kota

Medan, Binjai, Sibolga, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Pematangsiantar, Solok
Bukittinggi, Dumai, Sungai Penuh, Metro, Bandar Lampung, Batam, Depok
Pekalongan, Semarang, Magelang, Surakarta, Blitar,Surabaya, Pasuruan, Cilegon
Tangerang Selatan, Denpasar, Mataram, Banjarbaru
Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Bitung, Manado, Tomohon, Palu
Makassar (Pilkada Ulang Tahun 2018), Ternate, Tidore Kepulauan

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD paparkan alasan pilkada tetap dilaksanakan. Menurutnya alasan Presiden Joko Widodo tetap melaksanakan Pilkada di masa pandemi Covid-19 adalah untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.

Katanya, alasan lainnya adalah tidak ada pihak manapun yang bisa memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir. Bahkan lebih lanjut Mahfud ungkapkan, di negara-negara lain seperti Amerika tidak ada yang menunda pemilu meskipun serangan wabah Covid-19 lebih besar. Ya, hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tertunda dari awalnya bulan September menjadi Desember 2020.

Padahal banyak di antara kita yang ketakutan jika pilkada digelar selama pandemi. Dikhawatirkan banyak lagi korban terinfeksi virus Covid-19.

Dilansir dari Kompas,

Urusan menunda atau tetap menggelar pemilu di tengah pandemi di berbagai negara pun beragam. Sebanyak 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di tahun 2020, misalnya Jerman, Perancis, Korea Selatan.

Ada yang menunda di tahun depan antara lain Paraguay, Inggris, Kanada. Ada yang menggeser jadwal pelaksanaan tapi tetap di tahun 2020 oleh sebagian besar negara yang menyelenggarakan pemilu di tahun ini, misalnya Afrika Selatan, Austria, Polandia.

Argumentasi utama tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya.

Lagi, akan ada potensi masalah politik dan hukumnya jika pilkada tidak digelar sesuai UU atau Perppu. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat. Ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi.

Palu sudah diketok. keputusan pelaksanaan pilkada akan tetap berlangsung. bahkan sudah di depan mata. Mau tidak mau pilkada digelar. Semoga pelaksanaannya berjalan tertib dan tidak menjadi cluster pilkada.

Maka diharapkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan protokel kesehatan yang ketat. Jalankan demokrasi, jalankan protokol kesehatan. Semoga momen pilkada 2020 merupakan hal yang tidak membawa Indonesia pada kemunduran. Aamiin.

About Author

Supadilah S.Si

Seorang guru di SMA Terpadu Al Qudwah, Lebak, Banten. Selalu berusaha menjadi guru yang baik untuk murid-muridnya. Suka belajar apapun. Hobi menulis di blog atau media sosial. Pengen dapat banyak ilmu dan pengalaman di www.guraru.org. Ayo saling berbagi

View all posts by Supadilah S.Si →

Comments (8)

  1. Menurut kacamata saya pak memang wajib dan diharuskan karena menyangkut hajat hidup rakyat di daerah masing-masing selama 5 tahun..kalau tidak dijalankan, gimana kelanjutan rakyat di lima tahun ke depan? salam ..

  2. Apalagi sekarang sudah sedikit longgar tentang kedisiplinan protokol kesehatan..
    Jadi ya tetap harus dilkasanakan..
    Atau bahkan sudah bosan sama kades yang baru 😂😂 melihat adanya bantuan yang mungkin menurut sebagian orang bahkan banyak orang yang “katanya” belum merata. Jadi pingin lihat, apakah bisa merata ketika pilih yang baru 😂

    Kalau saya sih, manut negoro ae. Sing penting hak dan kewajiban saya tetap seimbang. Dan tentunya menjadi Guraru yang penuh inovasi untuk melesat dengan digital hihihiii

  3. Pemilukada sebagai ajang menentukan pemimpin suatu daerah. Dengan adanya pemimpin akan memudahkan mengatur daerah terkait di dalamnya memanajemen masalah ditengah pandemi ini. Hanya saja kesadaran untuk patuh pada protokol kesehatan itu yang harus ditekankan. Bagaimana caranya tergantung daerah menanggapinya dengan kreatif tanpa masyarakat merasa dipaksa.

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar