7

Bukan di Kertas Tapi di Kelas (+4)

M. Rasyid Nur February 6, 2014

SEKOLAH-sekolah kembali mendapat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten di awal tahun ini. Kepala Sekolah diminta untuk mengusulkan para guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai guru profesional ke Dinas Pendidikan agar dapat dibayarkan tunjangan profesinya. Dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan, Kepala Sekolah diingatkan untuk segera mengirimkan berkas itu paling lambat pada akhir Feburari ini.

Ada beberapa berkas yang wajib dilampirkan oleh setiap guru yang akan diusulkan Kepala Sekolah. Selain fotokopy sertifikat sebagai guru profesional yang dilegalisasi oleh PT yang mengeluarkan juga harus melampirkan fotokopy ijazah/ akta IV, SK pertama dan SK terakhir, SK Kenaikan Gaji Berkala, NUPTK, NRG, Surat Keterangan Mengajar minimal 24 jam dilengkapi SK Mengajar, buku bank dan seabrek syarat lainnya lagi. Semua berkas itu menjadi dasar oleh Pemerintah untuk membuktikan bahwa guru bersangkutan adalah guru profesional. Dan dengan itu layak untuk mendapatkan tunjangan sebesar gaji yang sudah diterima per bulannya. Guru bersangkutan dianggap sudah profesional.

Komitmen Pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru adalah kebijakan yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu. Bermulanya kebijakan penetapan guru profesional ini sejak tahun 2007 lalu memang menjadi tonggak penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan guru. Pelan-pelan imej guru sebagai profesi ‘buangan’ mulai berubah menjadi profesi bergengsi dan menjadi buruan. Meskipun belum kelihatan pengaruh pemberian tunjangan profesi guru dalam kinerja guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, namun keinginan guru untuk mendapatkan sertifikat profesi sebagai bukti guru profesional semakin tinggi. Berbagai cara terkadang ditempuh untuk mendapatkan selembar kertas yang bernama sertifikat profesi itu. Dan dengan sertifikat itu seorang guru berhak disebut sebagai guru profesional.

Pertanyaannya, apakah profesionalisme guru dapat diukur hanya dengan sertifikat serta seabrek syarat yang harus dipenuhi guru dalam rangka mendapatkan tunjangan profesi itu? Jawabnya tentu tidak. Segala yang tertulis di kertas itu baru sebatas tanda dan bukti di atas kertas belaka. Sesungguhnya ukuran dan bukti profesionalisme seorang guru itu ada di dalam ruangan kelas atau ruangan pembelajran lainnya.

Ukuran seorang guru itu sudah profesional atau belum tentu saja akan ditentukan ketika guru melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pendidik yang profesional di kelas. Dapatkah guru mengelola pembelajaran dengan baik untuk melahirkan anak-anak yang kreatif dan inovatif serta menguasai materi yang diberikan guru? Itulah kunci untuk mengukur profesionalisme seorang guru. Guru profesional bukanlah di kertas tapi di kelas (baca: dalam mengelola pembelajaran).

Ada banyak indikasi guru profesional. Untuk menyebut beberapa misalnya, guru wajib memahami dan mampu mengimplementasikan kurikulum; guru mengerti, menguasai dan mampu mengelola kelas dan menerangkan serta memberi penjelasan materi pelajaran; mampu berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik dan orang tuanya; berdisiplin, bertanggung jawab dan berjiwa sosial; serta banyak lagi. Beberapa hal itu akan menentukan profesional-tidaknya seorang guru. Bukan ditentukan oleh sertifikat dan ijazah saja. Bukti di ruang kelas itulah sesungguhnya yang berhak menerima tunjangan profesi tersebut. Semoga kita mampu membuktikannya. ***
Dari artikel yang sama di: http://mrasyidnur.blogspot.com/2014/02/bukan-di-kertas-tapi-di-kelas.html

About Author

M. Rasyid Nur

Menjadi guru (honorer) sejak tahun 1980, ketika masih mahasiswa. Selanjutnya menjadi PNS (aktif) sejak 1985 dengan SK TMT 01.03.1984 dan terus menjadi guru hingga sekarang. Insyaallah akan purna bakti pada 11.04.2017. Obsesi, "Berharap kehebatan murid melebihi kehebatan gurunya."

View all posts by M. Rasyid Nur →

Comments (7)

  1. Iya pak Rasyid, semestinya di kelas bukan hanya tulisan di kertas. Runyamnya yg hanya di kertas itu malah makin enak-enakan. Eh power point saja hanya ditayang. Siswa makin tak paham. Akhirnya di kota makin banyak siswa yg les di luar. Pemborosan di segala bidang. Jaman apa sih ini? Hahaha. Thx sharingnya. Salam.

  2. buku bank
    apa maksunya buku bank itu Pak
    di Kabupaten kami belum ada yang kayak gini, mudah2an tidak ada …. 🙂

    seharunya guru sertifikasi cukup mengirim alamat blog sehingga pemerintah dan dinas terkait bisa memantau kegiatan kita di sana heeeee ….. setuju guraruers?

  3. Itulah yang merisaukan, Bu Etna. Pemerintah sudah bayar tunjangan karena konon sudah profesional. Sayangnya, bukti profesional itu hanya berupa kertas-kertas saja. Tidak dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Berbahayanya lagi, ketika mengelola pembelajaran ada yang hanya sekedar menayangkan power point sehingga anak-anak tidak mudah mengerti. Benar, Bu kalau akhirnya anak-anak mencari lagi tempat les di luar sana. Semoga Pemerintah memperhatikan ini. Salam, Bu.

  4. Maksud ‘buku bank’ itu nomor rekening, Pak Subakri. Ternyata pihak Dinas Pendidikan tidak bisa hanya sekedar melampirkan/ mengirimkan nomor rekening. Mereka minta fotokopy buku tabungan itu sendiri. Dan istilah yang dipakai di edaran, ya ‘buku bank’ begitu, hehe. Bingung kan? Salam, Pak Subakri.

  5. Nah, itu dia Pak Yusuf Amin. Sejatinya, setiap guru (bukan yang disebut profesional saja, hehe) wajib memiliki blog pribadi selain bergabung di blog sosial seperti ini. Dan Pemerintah/ Dinas Pendidikan harusnya menjadikan blog sebagai salah satu strategi penilaian guru. Saya setuju, Pak.

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar