• k13 k6
    Sejak diterbitkannya secara swadaya buku KELIRUMOLOGI KURIKULUM pada tahun 2013 (http://www.slideshare.net/flatburger/kelirumologi-kurikulum-indonesia), pada saat Kemdikbud sedang gencar-gencarnya menyosialisasikan Kurikulum 2013, ternyata baru ada dua perubahan penting dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu :

    1. Kurikulum 2013 yang kontroversial itu akhirnya direvisi. Perlu waktu 3 tahun untuk menyadarkan banyak pihak akan kesalahan dan kekeliruan Kurikulum 2013 (http://guraru.org/guru-berbagi/jalan-terjal-melaksanakan-nawa-cita-no-8-penataan-ulang-kurikulum/)

    Revisi Kurikulum 2013 dilakukan melalui Permendikbud No.20 – No.24 Tahun 2016. Sayangnya Revisi Kurikulum 2013 ini tidak bersesuaian dengan hasil Pertemuan ke-6 Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se-Asia Tenggara (SEAMEO) di Bandung tanggal 23-25 April 2016 yang merekomendasikan agar segera Mengadopsi Kurikulum Abad ke-21 (http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/forum-tahunan-ke6-seameo-persiapkan-generasi-abad-21)

    Oleh sebab itu, saya mencoba mengingatkan semua pihak agar fokus pada penataan ulang kurikulum pendidikan nasional kita sebagaimana diamanatkan dalam Nawa Cita No.8 : (http://guraru.org/guru-berbagi/kemana-kita-akan-melangkah/)

    2. Ujian Nasional (UN) yang pelaksanaannya sebenarnya melanggar hukum (melanggar putusan inckracht (putusan kasasi yang final dan mengikat) Mahkamah Agung (MA) No. 2596 K/PDT/2008, dan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 PP No.32 Tahun 2013) akan dimoratorium (http://guraru.org/guru-berbagi/kado-di-hari-guru-nasional/)

    3. Masih ada program penyerapan anggaran dari Kemdikbud yang sesungguhnya tidak diperlukan dalam upaya peningkatan pendidikan, karena semata-mata berorientasi proyek (http://indonesiana.tempo.co/read/87402/2016/08/30/soetiknowendierazif/memproyekkan-pendidikan-layakkah) sehingga kita makin jauh dari Nawa Cita No.5 dan Nawa Cita No.8 serta SDGs No.4

    4. Masih belum terkoreksinya salah pengertian tentang SEKOLAH AMAN oleh Kemdikbud (http://guraru.org/guru-berbagi/sekolah-aman/)

    5. Penghapusan Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 sesungguhnya juga melanggar hukum.
    Karena melanggar Lampiran Bab I No.13 Permendikbud No.22 Tahun 2016 : “Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran ” yang diulang dalam Lampiran Bab III No.3 h Permendikbud No.22 Tahun 2016 : “penerapan TIK secara sistematis dan efektif

    Permendikbud yang disusun oleh Mendikbud Anies Baswedan ini tidak diterapkan oleh Anies Baswedan dalam Revisi Kurikulum 2013. Akibatnya, masuknya TIK dalam Struktur Kurikulum Revisi Kurikulum 2013 juga tidak kunjung dilaksanakan oleh Mendikbud Muhajir Efendi

    6. Pengintegrasian Mata Pelajaran IPA ke dalam mata pelajaran lain di kelas 1, 2, 3 SD juga melanggar hukum. Karena melanggar ketentuan Pasal 37 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPA”, artinya Mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang berdiri sendiri (tidak diintegrasikan ke mata pelajaran lain) agar siswa mendapat basic knowledge yang kokoh dalam sains.

    Indonesia

  • Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya muncul penyegaran di dunia pendidikan Indonesia.
    Penyegaran itu mengurai satu dari tujuh proyek pendidikan yang hanya berorientasi pada besaran angka penyerapan anggaran (APBN) (http://indonesiana.tempo.co/read/87402/2016/08/30/soetiknowendierazif/memproyekkan-pendidikan-layakkah), bukan pada ketercapaian Nawa Cita No.5 dan No.8 serta SDGs No.4.

    Proyek pendidikan abadi itu adalah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang menghabiskan dana puluhan trilyun rupiah tanpa kejelasan fungsi dan tujuannya (Nilai Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Programme for International Students Assessment (PISA) dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) anak-anak kita terus memburuk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita tidak kunjung membaik).

    Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan moratorium pelaksanaan UN (Kebijakan Pendidikan, “Pemerintah Rencanakan Moratorium Ujian Nasional”, Kompas, Jumat 25 November 2016 halaman 11)

    Sebenarnya tuntutan para guru adalah penghapusan UN, bukan sekedar moratorium. Karena pelaksanaan UN itu mengamputasi hak guru yang dilindungi UU :
    1. Pasal 14 ayat 1 butir (f) UU No.14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) : Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan.

    2. Pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran , menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan

    3. Pasal 20 butir (a) UU No.14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen): Guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran

    Oleh sebab itu, kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional selalu dipertanyakan, karena bertentangan dengan ketiga UU di atas.

    Apalagi sejak adanya putusan inckracht (putusan kasasi yang final dan mengikat) Mahkamah Agung (MA) No. 2596 K/PDT/2008 yang meminta pemerintah membatalkan Ujian Nasional (UN) sampai sarana dan prasarana sekolah terpenuhi dan kompetensi guru ditingkatkan.

    Mengingat Kemdikbud dengan sengaja (by design) mengabaikan putusan MA tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan aanmaning (teguran) kepada Mendikbud M. Nuh karena dianggap melalaikan putusan final kasasi MA terkait Ujian Nasional.
    Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Mendikbud untuk mendengarkan aanmaning pada hari Rabu tanggal 10 April 2012, namun Mendikbud M. Nuh tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan Ujian Nasional.
    Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan akan memenuhi putusan MA di atas, ternyata terjebak dalam proyek pelestarian Ujian Nasional.

    Hal ini berlanjut ke Ujian Nasional SD yang sebenarnya sudah dihapus sejak jaman Mendikbud M.Nuh, karena penghapusan UN SD itu telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan penghapusan Ujian Persamaan SD (Paket A) telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013, namun anehnya Ujian Nasional SD ini dihidupkan kembali oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan “baju baru” yaitu Ujian Utama SD.

    Nampak bahwa jajaran Kemdikbud mulai melupakan arti dari Wajib Belajar 9 tahun dan lalai bahwa penyelenggaraan Ujian Utama SD itu justru akan memperkecil APK (angka partisipasi kasar) pendidikan lanjutan.

    Dengan moratorium Ujian Nasional (UN) ini, mudah-mudahan Kemdikbud fokus pada tiga tugas utama Kemdikbud yang sudah digariskan dalam :
    1. Nawa Cita No.5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”.

    Dari 4,5 juta warga miskin yang disasar Kartu Indonesia Pintar untuk jalur pendidikan nonformal tahun 2016, baru 17.000 orang yang menerima kartu itu (“Akses Pendidikan Terkendala”, Kartu Indonesia Pintar Belum Terbagi Optimal, Kompas, Sabtu, 8 Oktober 2016)

    2. Nawa Cita No.8 : Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

    Penataan ulang kurikulum pendidikan nasional ini belum dilakukan sampai sekarang, yang ada adalah sekedar revisi tumbal sulam dari Kurikulum 2013, bukan pelaksanaan Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 : Sekolah yang terakreditasi A, dapat menerapkan sistim kredit semester (SKS) : http://indonesiana.tempo.co/read/97011/2016/11/02/soetiknowendierazif/halo-mendikbud-ke-mana-kita-akan-melangkah

    3. SDGs No.4 : Pendidikan berkualitas. Menjamin pendidikan yang adil dan berkualitas, serta mendukung kesempatan untuk belajar dengan stabil disepanjang hidup untuk semua orang tanpa kecuali.

    Pendidikan berkualitas hanya mungkin terlaksana bila kita mengadopsi The 21st Century Learning sebagaimana diamanatkan dalam Pertemuan ke-6 Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se Asia Tenggara (SEAMEO) di Bandung tanggal 23-25 April 2016 sehingga Kompetensi Inti dalam kurikulum kita bukan berjumlah 4 (Kompetensi Inti spiritual, Kompetensi Inti sosial, Kompetensi Inti Pengetahuan dan Kompetensi Inti Ketrampilan), tetapi berjumlah 6 yaitu Core Skills 1 : berpikir kritis dan solutif , Core Skills 2 : kreatif dan imajinatif , Core Skills 3 : kolaborasi dan komunikasi, Core Skills 4 : menjadi warga negara yang baik, Core Skills 5 : literasi digital, Core Skills 6 : kemampuan memimpin

    Mengingat Kemdikbud hanya sibuk dengan 7 proyeknya sendiri, maka British Council berinisiatif menatar para kepala sekolah dan guru dalam The 21st Century Learning : https://www.britishcouncil.id/events/core-skills-introductory-course-jakarta
    konvoi_pelajar-20150519-009-editor

    Jangan terjebak pencitraan :
    Seperti biasa, Keputusan Kemdikbud selalu hanya merupakan pencitraan, tidak sungguh-sungguh ingin melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 14 ayat 1 butir (f) UU No.14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen), Pasal 39 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas), dan Pasal 20 butir (a) UU No.14 Tahun 2005 (UU Guru dan Dosen) di atas.
    Hal ini nampak dari pernyataan Mendikbud Prof Muhajir Efendi :
    1.Kata yang dipakai adalah “moratorium UN”, bukan “penghapusan UN”. Penghapusan UN merupakan amar Putusan MA No. 2596 K/PDT/2008 dan Pasal Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 PP No.32 Tahun 2013. Arti moratorium adalah setiap saat UN dapat diadakan lagi

    2.UN hanya berganti baju, dari diselenggarakan oleh Pusat (Kemdikbud) menjadi dialihkan ke Dinas Pendidikan Provinsi (untuk SMA/SMK) dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk SD dan SMP). Padahal kita tahu kelakuan Dinas Pendidikan di masa lalu yang selalu bernafsu meluluskan siswa 100% dengan berbagai cara. Tidak ada lagi pengawasan pelaksanaan UN secara silang (guru swasta dapat mengawasi UN di sekolah negeri dan sebaliknya guru negeri dapat mengawasi UN di sekolah swasta, agar kecurangan dapat diminimalisir)

    Kenapa kata “penghapusan UN” itu diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi di MA ? Karena penghapusan UN itu akan mengubah seluruh sistim dan paradigma pendidikan kita.
    1.Penghapusan UN akan menyeimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan. Maksudnya, semua mata pelajaran itu sama penting kedudukannya dalam pengembangan bakat dan minat siswa (bukan hanya mata pelajaran yang di-UN-kan saja yang penting, sehingga siswa harus pontang panting ikut les privat atau bimbel MIPA dan Akuntansi). Bukan hanya kognitif saja yang penting, tetapi pendidikan karakter dan olah seni serta olah fisik juga penting.

    2.Penghapusan UN akan membuat pendidikan holistik menjadi implementatif, bukan hanya sekedar slogan saja. Melalui UN, hanya kognitif rendah saja yang dikembangkan dengan mengerjakan soal-soal PG biasa. Tidak ada lagi upaya pengembangan kognitif tinggi (analisis) seperti model soal-soal jaman EBTANAS dulu.
    Pilihlah A, bila jawab No.1, No.2, dan No.3 benar
    B, bila jawab No.1 dan No.3 benar
    C, bila jawab No.2 dan No.4 benar
    D, bila jawab No.4 saja yang benar
    E, bila semua jawab itu benar
    Atau Pilihlah A, bila Pernyataan benar, Alasan benar, ada hubungan sebab akibat
    Pilihlah B, bila Pernyataan benar, Alasan benar, tidak ada hubungan sebab akibat
    Pilihlah C, bila Pernyataan benar, Alasan salah
    Pilihlah D, bila Pernyataan salah, Alasan benar
    Pilihlah E, bila Pernyataan salah, Alasan salah
    Soal-soal kognitif tinggi ini masih dilengkapi dengan ujian praktek (pengembangan psikomotor) dan soal-soal esai (pengembangan afektif siswa) sehingga pendidikan holistik menjadi terukur

    3.Penghapusan UN akan mengembangkan bakat siswa melalui pemetaan Multiple Intelligence (8 kecerdasan menurut Howard Gardner).
    Siswa yang tidak bisa mengerjakan soal-soal Matematika, belum tentu bodoh, barangkali bakatnya di bidang musik. Maka tidak perlu siswa itu ikut remedial Matematika berkali-kali atau ikut les privat Matematika/bimbel Matematika karena bakat musiknya bisa terbengkalai. Tugas guru dan sekolah adalah memetakan kecerdasan siswa sehingga bakatnya bisa berkembang optimal

    4.Penghapusan UN akan membuat siswa belajar menurut minat dan kecepatannya sendiri. Siswa yang tidak bisa Matematika tetap bisa lulus karena kelulusan tidak ditentukan dari nilai Matematika , tetapi dari nilai bidang-bidang yang diminatinya. Lalu dia akan diarahkan memilih Fakultas yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Siswa yang hanya berminat di bidang olah raga, tetap dapat berjasa bagi bangsa dan negaranya meskipun nilai Matematikanya jauh di bawah standar (tidak perlu dia tidak naik kelas). Bukankah hal ini merupakan inti dari sistim kredit semester (SKS) yang diamanatkan dalam Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 (sekolah terakreditasi A, dapat menerapkan SKS) ?

    Aspek juridis
    Secara legal formal, kesalahan dalam dasar hukum Revisi Kurikulum 2013 dapat diluruskan. Kesalahan itu terdapat dalam Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013 : “Standar kompetensi lulusan (SKL) digunakan sebagai acuan utama standar nasional pendidikan (SNP)”. Ketentuan ini bertentangan dengan isi Pasal 25 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “standar kompetensi lulusan (SKL) hanya digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan”.
    SKL tidak merambah kemana-mana, tidak sampai menjadi acuan utama 8 pilar Standar Nasional Pendidikan (SNP). SKL hanyalah bagian kecil dari Standar Penilaian Pendidikan (hanya salah satu 8 pilar pendidikan (SNP). Pergeseran makna dari SNP dimana kurikulum itu mencakup standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang diubah menjadi SKL yang mencakup 8 pilar pendidikan (SNP), dapat diartikan sebagai mengubah rezim standar (follow the standard) menjadi rezim Ujian Nasional (yang berpatokan pada SKL).

    Hal ini nampak pada Lampiran Bab II Permendikbud No.20 Tahun 2016 yang mencantumkan kompetensi lulusan SD-SMP-SMA/SMK, yang diperkuat dengan pelegalan Ujian Nasional melalui ketentuan Bab III Pasal 4 ayat 3, Bab V Pasal 8 ayat 1, dan Bab VI Pasal 11 Permendikbud No.23 Tahun 2016.
    Artinya, Mendikbud Anies Baswedan memang berniat melanggengkan UN, melupakan Putusan MA No. 2596 K/PDT/2008 dan Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 PP No.32 Tahun 2013.

    Oleh sebab itu, mengubah pelaksanaan UN tidak cukup melalui Permendikbud tapi harus melalui Keppres

  • ThumbnailPenerapan Kurikulum 2013 sesungguhnya mengubah seluruh paradigma kita tentang pendidikan, dari tut wuri handayani (memberdayakan dari belakang) menjadi tut wuri hanggondeli (membelenggu dari belakang). Kenapa ? […]

  • KONTROVERSI

    Kita ini memang bangsa pelupa. Sejak saat diluncurkannya Kurikulum 2013 pada tanggal 28 November 2012 di Hotel Mega Anggrek Jakarta, kontroversi terus dikumandangkan oleh para ahli. Pakar linguistik, Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo mengritik bahwa kurikulum kita mengkondisikan guru untuk berputar haluan kembali ke praktik mengajar masa 30 tahun lalu :
    http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/20/02143382/.Kurikulum.Bahasa.Indonesia

    Majelis Guru Besar ITB juga menyatakan ketidak setujuannya pada Kurikulum 2013 : http://edukasi.kompas.com/read/2013/03/13/19402224/Kurikulum.2013.Ditelanjangi.di.ITB

    Penulis sendiri merangkum kesalahan pola pikir dan cara pandang pedagogis yang keliru pada pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam buku “KELIRUMOLOGI KURIKULUM” (206 halaman) yang di broadcast oleh Dr Onno W. Purbo : https://twitter.com/onnowpurbo/status/681344395694751744
    dan diubah menjadi e-book agar dapat diakses sebagai bagian dari digital library oleh Penerbit Sibuku :

    Bahkan Tim Transisi pemerintahan Jokowi-JK (dimana Dr. Anies Baswedan menjadi salah satu Deputi Kepala Staf Tim Transisi yang bekerja pada Agustus – Oktober 2014), telah memutuskan untuk menata ulang kurikulum pendidikan nasional (tidak akan melanjutkan begitu saja Kurikulum 2013), sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita No.8

    Alasannya bukan karena ganti menteri, ganti kurikulum, tapi ada masalah yang lebih mendasar yaitu adanya perubahan paradigma yang menyalahi prinsip pedagogi yaitu “kurikulum sebagai salah satu pilar pendidikan nasional” yang tercantum dalam Pasal 35 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi “kurikulum sebagai satu-satunya pilar pendidikan” yang tertuang dalam dasar hukum Kurikulum 2013 yaitu Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013.

    Perubahan paradigma yang dahsyat ini nampak dari digantinya standar nasional pendidikan (SNP) yang menyangkut 8 pilar pendidikan, yang diubah menjadi standar kompetensi lulusan (SKL). SNP ini termaktub dalam Pasal 35 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan”, yang diubah menjadi standar kompetensi lulusan (SKL) dalam Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013 : “Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama Pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan”.
    Pergeseran makna dari SNP dimana kurikulum itu mencakup standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang diubah menjadi SKL yang mencakup 8 pilar pendidikan, dapat diartikan sebagai mengubah rezim standar menjadi rezim Ujian Nasional (yang berpatokan pada SKL).
    Dengan kata lain, standar penilaian pendidikan dikeluarkan dari komponen Kurikulum 2013, dengan konsekuensi Kemdikbud kebingungan dalam menyusun pedoman penilaian Kurikulum 2013. Pedoman penilaian ini sampai diubah enam kali hingga mengacaukan penulisan rapor dan mengabaikan keresahan para guru serta orang tua.

    Keresahan ini sudah terpantau Wapres Boediono saat mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 01 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Januari 2014. Namun masalah mendasar yaitu eksklusi evaluasi dari komponen kurikulum ini tak kunjung terselesaikan. Akibatnya, pedoman penilaian yang terakhir yaitu Permendikbud No.53 tahun 2015 yang ditanda tangani Mendikbud Anies Baswedan tanggal 11 Desember 2015, masih mengandung kesalahan mendasar, yaitu mencantumkan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) tanpa menyinggung tentang Daya Serap, dan mencantumkan deskripsi tanpa mengupas capaian IP (Indeks Prestasi).

    Harapan sempat merebak ketika muncul Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK/KR/2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud Anies Baswedan tanggal 5 Desember 2014, yang mengijinkan sekolah untuk memilih tidak lagi menggunakan Kurikulum 2013. Tapi seiring keluarnya Permendikbud No.160 Tahun 2014, harapan untuk penyelesaian kontroversi Kurikulum 2013 ini meredup. Kenapa ?

    Karena adanya tiga alasan mendasar yang sengaja diabaikan yaitu :
    1. Karena pertentangan peraturan dalam dasar hukum Kurikulum 2013 tak kunjung diselesaikan, sehingga
    Kurikulum 2013 dan revisinya itu sebenarnya tak mungkin diimplementasikan :
    Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 25 PP No.32 Tahun 2013
    Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 77 F PP No.32 Tahun 2013
    Pasal 77 P ayat 2 PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32
    Tahun 2013
    Lampiran Permendikbud No.64 Tahun 2013 Bab II tentang SOLO Taxonomy bertentangan dengan Pasal 5
    ayat 3 PP No.32 Tahun 2013
    Lampiran Permendikbud No.21 Tahun 2016 Bab III tentang Ruang Lingkup Materi tidak sejalan dengan
    Pasal 5 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013 : “ruang lingkup materi berlaku untuk sekolah”,
    artinya ruang lingkup materi tidak diberlakukan secara nasional, supaya setiap sekolah dan daerah
    tetap mempunyai hak membuat silabus sesuai kondisi daerah (Pernyataan Mendikbud Anies Baswedan
    dalam Kompas, Kamis 14 Juli 2016 halaman 11)

    2. Karena jajaran birokrat Kemdikbud salah memaknai dasar hukum dari Kurikulum 2013, khususnya Pasal 94
    b PP No.32 Tahun 2013 dimana tertera “satuan pendidikan wajib menyesuaikan dengan PP ini paling
    lambat 7 tahun
    ”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib menjalankan kurikulum tunggal
    dan seragam secara nasional, yang dikenal sebagai Kurikulum 2013 paling lambat 7 tahun
    ”.
    Padahal ketentuan di atas seharusnya dibaca sebagai wajib menyesuaikan dengan ketentuan
    dasar hukum (PP-nya) sendiri
    paling lambat 7 tahun, yaitu menyesuaikan dengan Pasal
    77 M ayat 1 PP No.32 Tahun 2013
    : (kurikulum disusun dan dilaksanakan di masing-masing
    sekolah : pengakuan atas otonomi guru), dan Pasal 77 M ayat 3 PP No.32 Tahun 2013
    (kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah : pengakuan atas otonomi sekolah).

    Sehingga seharusnya tidak ada kurikulum tunggal dan seragam secara nasional melalui pelatihan guru
    yang seragam secara nasional, yang bisa menghapus visi dan misi sekolah, yang menyebabkan para guru
    hanya menjadi robot-robot tukang mengajar, tidak tahu lagi untuk apa dan demi apa dia mengajar, abai
    akan hak guru untuk menyusun kurikulum dengan standar yang lebih tinggi, sebagaimana digariskan
    dalam Permendiknas No.24 Tahun 2006. Semuanya menjadi mekanis dan instruksional.

    3. Kesalahan penafsiran ini berlanjut pada pemaknaan Pasal 4 Permendikbud No.160 Tahun 2014 dimana
    tertera “satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama
    sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020
    ”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib
    melaksanakan Kurikulum 2013 sebelum tahun pelajaran 2019/2020
    ”.

    Padahal ada begitu banyak pasal-pasal yang saling bertentangan dalam dasar hukum Kurikulum 2013 (PP
    No.32 Tahun 2013 : lihat di no.1 di atas) dan pada tahun ajaran 2019/2020 itu kita akan memasuki
    APEC 2020, sehingga sekolah-sekolah seharusnya sudah menerapkan kurikulum di atas standar
    baku
    yang ditetapkan pemerintah (beyond the standard), harus mampu menyusun modul
    sampai ke tingkat HOT (higher order of thinking) hingga dapat menerapkan SKS murni (bukan
    paket SKS) dan tersertifikasi ISO 9001:2008.

    Artinya, sebelum tahun 2019/2020, sekolah-sekolah kita harus sudah siap go international
    , dan hal itu hanya dimungkinkan kalau guru dapat mendisain kurikulum secara digital sehingga
    dapat maju menerapkan sekolah digital untuk mengadopsi kurikulum yang bisa menjawab tantangan abad
    ke-21 (adopting the 21st Century Learning), sebagaimana diamanatkan dalam Pertemuan ke-6
    SEAMEO (Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se Asia Tenggara) di Bandung tanggal 25-27 April 2016
    lalu.

    REVISI KURIKULUM 2013
    Kurikulum 2013 akhirnya direvisi pada 4 bagian penting, yaitu :
     Penataan kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada semua mata pelajaran
     Koherensi KI – KD dan penyelarasan dokumen
     Pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum
     Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir

    Namun masih ada beberapa hal mendasar lagi yang harus diperbaiki :
    Pertama, Pemerintah sebaiknya hanya fokus merumuskan kebijakan (policy) pendidikan, sesuai dengan apa yang digariskan pada Pasal 38 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas).
    Oleh sebab itu, sejak dulu pemerintah hanya menyusun Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
    Masalahnya, sampai detik ini, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum itu masih kabur. Kendalanya terletak pada KI (Kompetensi Inti) yang tidak jelas acuannya hingga tidak terukur.

    Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 yang jumlahnya empat, ternyata tidak mengacu pada “EMPAT KECERDASAN DASAR dan KARAKTER” yang terangkum dalam SEIP Intelligence, karena Kompetensi Inti 1 (KI 1 : sikap spiritual) ternyata tidak diukur dengan SQ (Spiritual Qoutient) tapi dinilai dari hasil pengamatan observasi guru yang sifatnya subyektif hingga mengaburkan arti penilaian otentik.
    Kompetensi Inti 3 (KI 3 : pengetahuan) tidak diukur dengan IQ (Intelligence Qoutient) tapi diukur melalui pemahaman kognitif siswa hingga mengabaikan hakekat penilaian holistik. Hal ini nampak jelas dalam Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, dimana kolom nilai ketrampilan dan afektif serta predikatnya dihapus dari rapor (hanya ada kolom nilai pengetahuan tanpa predikat). Padahal Lampiran IV Permendikbud No.81 A Tahun 2013 tentang penilaian dinyatakan tidak dicabut dalam Permendikbud No.23 Tahun 2016.

    Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 ternyata juga tidak mengacu pada Core Skills dari 21st Century Learning (Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 jumlahnya empat, sedangkan Core Skills dalam 21st Century Learning itu jumlahnya enam, dengan isi dan pengertian berbeda) karena Kompetensi Inti 2 (KI 2 : sikap sosial) dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013, ternyata tidak mengacu pada Core Skills yang keempat yaitu “Menjadi Warga Negara yang Baik” sehingga KI 2 (sikap sosial) itu tidak diukur dengan CQ (Civic Quotient) tapi dinilai dari hasil pengamatan observasi guru yang sifatnya subyektif hingga mengaburkan arti penilaian otentik.

    Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 juga menghapus Mata Pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di era aplikasi online dan abad digital ini sehingga jelas tidak mengacu pada Core Skills yang kelima yaitu “literasi digital”.

    Mendikbud Anies Baswedan juga selalu menghembuskan perlunya kolaborasi, bukan kompetisi, padahal Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 tidak mengacu pada Core Skills yang ketiga yaitu “kolaborasi dan komunikasi”.

    Melihat kerancuan pemahaman dan pengukuran Kompetensi Inti, maka British Council telah mengadakan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah soal Kompetensi Inti ini : https://www.britishcouncil.id/events/core-skills-introductory-course-jakarta-balikpapan dan topik “ADOPTING THE 21st CENTURY LEARNING” juga dibicarakan dalam Pertemuan ke-6 SEAMEO di Bandung tanggal 25-27 April 2016 yang lalu, tetapi Kemdikbud tetap bersikukuh mengarang-ngarang arti Kompetensi Inti sendiri.

    Kompetensi Inti (KI) ini selalu digembar-gemborkan sebagai sesuatu yang baru dalam kurikulum nasional kita yaitu pengintegrasian pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM). Padahal dalam Kurikulum 2006 dan KTSP Bimtek (2008) sudah dikenal adanya “18 Nilai dalam Pendidikan Karakter” yang dilengkapi dengan poin frekuensi apresiasi dan pelanggarannya, yang implementasinya selalu ditanyakan dalam akreditasi sekolah. Ketentuan tentang pengamatan frekuensi tindakan murid ini memungkinkan Pendidikan Karakter di Kurikulum 2006 dapat dikomputerisasi (bukan pengamatan subyektif yang bisa bias).

    Empat rumusan Kompetensi Inti (KI) dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 juga tidak menjawab banyaknya materi yang hilang dalam kurikulum kita yang menyebabkan rendahnya score pemahaman Matematika dan IPA pada TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study), rendahnya score pengetahuan umum dan kemampuan bernalar siswa kita pada PISA (Programme in International Students Assessment) dan rendahnya score kemahiran membaca apa yang tersirat melalui tes PIRL (Progress in International Reading Literature) (lihat Lampiran Permendikbud No.67 Tahun 2013 Bab I A No.2 b untuk SD (Permendikbud No.68, No.69 dan No.70 Tahun 2013 untuk SMP, SMA dan SMK) yang diperbarui dalam Lampiran Permendikbud No.57 Tahun 2014 Bab I A No.2 b untuk SD (Permendikbud No.58, No.59 dan No.60 Tahun 2014 untuk SMP, SMA dan SMK).

    Materi yang hilang dari kurikulum itu misalnya mencongak pada Matematika SD untuk melatih berpikir abstrak, mendongeng untuk mengembangkan daya imajinasi dan abstraksi siswa, penggunaan buku logaritma di Matematika SMP untuk melatih siswa membaca tabel dan kamus serta data statistik, penggunaan jangka di SMA untuk menjembatani pola berpikir dua dimensi (lingkaran) menjadi tiga dimensi (bola), role playing dan debate untuk menjembatani pola pikir DM dalam Bahasa Indonesia menjadi MD dalam Bahasa Inggris, membaca komposisi musik dalam not balok pada paduan suara untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan dll.

    Dalam Revisi Kurikulum 2013, Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (sikap sosial) hanya diberlakukan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Nilai KI 1 dan KI 2 diperoleh dari hasil pembelajaran langsung kedua mata pelajaran tersebut. Untuk mata pelajaran lain, nilai KI 1 dan KI 2 diperoleh dari pembelajaran tidak langsung.

    Hal inilah yang menyebabkan KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) itu tidak koheren dan sampai sekarang masalah ini tidak terselesaikan (lihat 4 Perbaikan Kurikulum 2013 dalam Majalah JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan edisi III/Juni 2016 di atas : http://www.kemdikbud.go.id/main/documents/2016/06/majalah-jendela-dikbud-edisi-iii-juni-2016).

    Empat rumusan KI (Kompetensi Inti) dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 juga tidak menjawab Struktur Kurikulum kita yang “membodohi” murid yang hanya berkutat pada pola pikir linier dan abai pada kesulitan anak-anak kita dalam berpikir abstrak dan sukarnya berkonsentrasi dalam waktu yang lama, karena terbiasa dengan visualisasi obyek (sejak kecil terbiasa menonton TV dan sekarang terbiasa menggunakan gawai (gadget).
    Jembatan untuk ini justru dihapus dalam Struktur Kurikulum kita, yaitu melatih siswa berpikir dalam tiga dimensi melalui Ilmu Bumi Falak (astronomi), Ilmu Ukur Ruang (stereometri), Ilmu Ukur Melukis (BM), menggambar perspektif dan proyeksi, dll yang dulu pernah tercakup dalam Struktur Kurikulum MIPA tahun 1975.
    Maka tugas menyusun Struktur Kurikulum itu bukan tugas main-main, harus dapat menyeimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan, menjembatani pergeseran dari kemampuan visual menjadi kemampuan abstraksi dengan daya konsentrasi optimal.
    Hal inilah yang belum dilakukan pada Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 sehingga banyak orang tua dan anak tidak lagi melihat relevansi kurikulum dengan kehidupan sehari-hari.

    Angka putus sekolah masih tinggi (Jumlah SD : 148.361, jumlah SMP : 36.425, dan jumlah SMA : 10.765, artinya banyak anak yang putus sekolah (drop out) sehingga angka partisipasi kasar (APK) tidak pernah membaik).

    Belum lagi memperhitungkan kesiapan fisik anak-anak kita yang sering ke sekolah tanpa sarapan dan sekolah tidak dilengkapi dengan kantin yang memadai, tapi siswa harus mengikuti pelajaran sampai sore hari, hanya karena kita mau meng-copy pendidikan di Barat yang bersekolah selama 5 hari dengan gizi yang cukup dan fasilitas sarana serta prasarana sekolah yang lengkap.
    Oleh sebab itu, mengembalikan hari sekolah menjadi 6 hari, mempunyai banyak keuntungan.
    Komposisi pelajaran menjadi 3-2-2 (7 jam per hari, kecuali hari Jumat : 5 jam) hingga anak-anak tidak terlalu lelah mengikuti kegiatan belajar-mengajar di kelas.
    Anak-anak bisa pulang jam 13.00 dan makan siang di rumah hingga mempunyai waktu istirahat yang cukup untuk dapat mengerjakan Tugas dan PR (Pekerjaan Rumah) serta dapat mengembangkan minat dan bakatnya dengan baik. Dengan porsi 40 jam per minggu, maka pada hari Jumat, murid dan guru mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, karena pada hari Jumat, sekolah sudah usai pada pk 11.00
    Keuntungan lain, ada cukup banyak waktu untuk menambahkan materi yang hilang dalam kurikulum kita, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Permendikbud No.57, No.58, No.59 dan No.60 Tahun 2014). Dan yang paling penting, pembelajaran di kelas menjadi sungguh-sungguh bersifat holistik karena pembelajaran psikomotor tidak lagi diberikan sebagai kegiatan kokurikuler di kelas (penunjang pelajaran teori), tetapi dapat diberikan sebagai kegiatan intra kurikuler di sore hari (sebagai penunjang dari kognitivisme menjadi behaviorisme atau konstruktivisme) serta masih cukup banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang bermutu (kegiatan memperluas wawasan di luar jam pelajaran) di sore hari.

    Kedua, Tugas kedua pemerintah adalah menentukan standar pelayanan minimal (SPM) dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas).
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang akademik ini sampai detik ini belum ditentukan oleh Kemdikbud karena memerlukan pemetaan siswa seturut bakat dan minatnya (Multiple Intelligence).
    Misalnya, Apa yang minimal harus dikuasai oleh siswa kelas V SD sehingga dia boleh naik ke kelas VI tanpa mengorbankan minat dan bakatnya? Artinya, kalau dia tidak menguasai bahan Matematika kelas V SD karena minat dan bakatnya ada di bidang musik, apakah dia akan dipaksa untuk mengikuti remedial sampai tuntas seperti anak yang bakat dan minatnya memang di bidang logika matematika?
    Apa tuntutan minimalnya sehingga anak ini tidak dikategorikan dalam anak bodoh di kelas (hanya karena dia tidak bisa Matematika dan IPA tetapi mahir dalam musik)?
    Hal ini belum pernah dirumuskan dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013. Tetapi sudah dirumuskan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2006 sehingga sekolah dapat menyusun kurikulum dengan standar yang lebih tinggi, sesuai arahan Permendiknas No.24 Tahun 2006.

    Begitu juga Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) belum pernah dirumuskan dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013. Yang ada adalah manajemen berbasis pengawas akibat perluasan wewenang pengawas seperti tertuang dalam Lampiran Permendikbud No.65 Tahun 2013 Bab VI No.2 b (pengawas menjadi eksekutor, regulator dan evaluator pendidikan : Pengawas Sekolah menjadi supervisor manajerial dan Pengawas Mata Pelajaran menjadi supervisor akademik bagi para guru, dengan mengerdilkan fungsi LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) menjadi sekedar administrator EDS (Evaluasi Diri Sekolah).

    Keberadaan Pengawas Sekolah ini juga memangkas fungsi dan peran dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) yang didirikan melalui Permendiknas No.6 Tahun 2009, yang telah melatih dan mengembangkan kapabilitas manajerial para kepala sekolah.
    Disamping sudah dibina oleh LPPKS, prasyarat untuk menjadi kepala sekolah juga sudah dirumuskan dengan baik dalam Permendiknas No.28 Tahun 2010. Semuanya menjadi tidak berarti dengan munculnya Pengawas Sekolah selaku supervisor manajerial, yang menjadikan kepala sekolah sebagai “bawahan” Pengawas Sekolah.
    Pengawas Mata Pelajaran, sebagai pengawas penerapan dokumen kurikulum setiap mata pelajaran, pemakaian buku panduan guru, serta penggunaan buku teks (buku siswa). Bahkan Pemda melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) juga merasa berhak ikut campur tangan dalam urusan pendidikan dan persekolahan karena bersandar pada multi tafsir kata “mengelola” pada “Pemda mengelola pendidikan dasar dan menengah” di Pasal 50 ayat 5 UU Sisdiknas.

    Tanpa koreksi dari Presiden, pengelolaan sekolah menjadi tidak mudah karena banyak tuntutan dan campur tangan negara. Dengan adanya campur tangan itu, otonomi sekolah dan otonomi guru dalam mengembangkan visi dan misi sekolah cukup terganggu. Wajah dunia persekolahan di seluruh Indonesia menjadi sama dan seragam apapun visi dan misinya.
    Maka dari itu, banyak orang kemudian mengritik persekolahan kita, yang satu menganggap kurikulumnya kurang relevan, yang lain merasa sekolah mengasingkan anak didik dari kenyataan, yang lain lagi mengatakan bahwa sekolah mengajarkan hal-hal yang ketinggalan jaman, kurang memperkembangkan intelegensi, terlalu didasarkan rasa takut melanggar arahan Pengawas, menghambat kreativitas anak, dan sebagainya.
    Akan tetapi dalam segalanya itu, persoalannya sebetulnya sederhana saja. Sekolah menjadi seperti itu karena kita menghendakinya demikian. Jikalau hal itu tidak berjalan dengan baik, tak ada jalan lain kecuali mengubahnya (Kaum Cerdik Pandai, Antara Ilmu dan “Ngelmu”, Kompas, Senin 14 Juli 2008 halaman 7)
    Perubahan itulah yang seharusnya dibicarakan di RNPK, bukannya mempercepat pelaksanaan Kurikulum 2013 yang kontroversial ini, tetapi bagaimana mengembalikan “roh” otonomi pendidikan, yaitu diversifikasi kurikulum dan relevansi kurikulum dalam kurikulum pendidikan nasional berbasis keunggulan lokal.

    Padahal dalam Kurikulum 2006, MBS ini sudah dirumuskan dalam Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang MBS (manajemen berbasis sekolah) yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu Dokumen I tentang 5 bidang yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen persekolahan yang dilengkapi dengan rincian tugas yang harus diemban oleh guru penanggung jawab tiap bidang; Dokumen II tentang penilaian proses dan evaluasi capaian tugas yang diemban sehingga kinerja sekolah dapat dirumuskan dengan baik; Dokumen III tentang audit kinerja sekolah dan audit kinerja tenaga kependidikan.
    Keterpenuhan dokumen-dokumen ini memungkinkan sekolah memperoleh sertifikasi sistim manajemen persekolahan internasional melalui sertifikat ISO 9001 : 2008

    Masalah Ketiga adalah penjurusan yang sudah dimulai di kelas X SMA dan tugas mengarahkan murid ke jurusan tertentu ini diserahkan kepada guru BK tanpa memetakan minat dan bakat anak seturut Multiple Intelligence.
    Padahal penjurusan ini akan mempengaruhi karier anak di kemudian hari. Anak yang terlanjur diarahkan ke Jurusan IPA, tetapi kecerdasan naturalisnya rendah, dikemudian hari akan sibuk membangun pabrik dengan menggusur areal persawahan yang subur.
    Anak yang terlanjur dimasukkan ke Jurusan IPS padahal kecerdasan logika matematikanya rendah akan cenderung memaksakan kehendak di kemudian hari (acuannya adalah “pokoknya”) : kurang mampu berargumentasi dengan jernih, dan selalu memandang pihak lain yang berbeda pendapat sebagai “liyan”.

    Masalah yang membingungkan ada pada Mata Pelajaran Geografi. Mata pelajaran ini sebenarnya termasuk dalam IPA atau IPS ? Di perguruan tinggi, seperti UGM dan Unhas, Geografi ini termasuk dalam FMIPA, sedangkan di SMA dimasukkan dalam kelompok IPS. Sampai sekarang, hal ini tidak pernah dibereskan di kurikulum SMA.

    Masalah yang lebih serius terjadi pada pembelajaran IPA (Fisika, Kimia, Biologi) atau IPS (Ekonomi & Akuntansi, Geografi, Sosiologi, Sejarah) yang dipelajari secara terpisah (bukan terpadu atau terintegrasi) dan sudah dimulai sejak semester pertama di kelas X SMA : ada perpanjangan waktu satu semester dibandingkan dengan Kurikulum 2006 dan KTSP Bimtek (2008) tetapi ruang lingkup materinya justru lebih sedikit dari materi Kurikulum 2006 atau KTSP Bimtek (2008) dengan kegiatan praktikum yang sifatnya kokurikuler, bukan lagi intra kurikuler seperti pada Kurikulum 2006.

    Akibatnya, kegiatan praktikum hanya difungsikan sebagai kegiatan penunjang teori, bukan kegiatan pengasah bernalar halus (fine tuning).
    Misalnya siswa sudah diajar tentang thermometer, dan sudah tahu bahwa thermometer akan menunjuk suhu 0°C hanya bila thermometer itu dicelupkan dalam es yang sedang mencair. Namun anehnya para perawat itu selalu mengetrek-ngetrek thermometer supaya thermometer kembali ke titik 0°C. Apa mungkin? Kalau toh mungkin, pasti thermometer itu sudah rusak. Itulah sebabnya, ijazah perawat kita tidak diakui di luar negeri. Kalau membaca thermometer saja salah, bagaimana para perawat itu nanti membaca resep dokter?

    Masalah penjurusan di kelas X SMA ini mengandaikan para guru SD dan SMP sudah memberi dasar dan landasan yang kuat dalam bidang IPA dan IPS sejak dini. Namun di SMP masih diajarkan IPA Terpadu dan IPS Terpadu, bukan cabang ilmu Fisika, Biologi dan Kimia sebagai suatu materi yang harus dipelajari secara mendalam, agar dapat menjadi dasar penjurusan di kelas X SMA.
    Integrasi IPA dan IPS ini sudah lama disadari telah menghilangkan banyak materi penting dalam kurikulum kita (lihat Lampiran Permendikbud No.57, No.58, No.59 dan No.60 Tahun 2014).

    Belum lagi penghapusan mata pelajaran IPA di kelas 1, 2 dan 3 SD yang menghilangkan fungsi IPA sebagai basic knowledge dan melanggar Pasal 37 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “kurikulum wajib memuat IPA dan muatan lokal”, bukan mengintegrasikan IPA ke dalam mata pelajaran lain.
    Kalau para guru di luar negeri mampu mengintegrasikan IPA ke mata pelajaran lain, karena para calon disaring dengan sangat ketat (bukan sekedar lulusan PGSD yang berasal dari SMA jurusan IPS atau SMK).

    Penjurusan sejak awal kelas X SMA ini sudah dipraktekkan pada Kurikulum 1968, tapi saat itu masih banyak kepala sekolah asing dan guru asing yang sangat qualified yang mengajar di sekolah kita. Misalnya Br Honoratus FIC, Sr Gerarda Maria Verhoef SPM, P. Paperzak OFM, P. J Drost SJ, Br Oswald MTB, dll. Fr Vianney BHK malah membuka museum Biologi yang pertama di Indonesia yang sampai sekarang masih terawat dengan baik.
    Maka penjurusan di kelas X SMA bukan hanya harus mempersiapkan guru yang qualified, tetapi juga harus melengkapi sarana dan prasarana sekolah, seperti laboratorium kimia analisa, bedah hewan di laboratorium Biologi, laboratorium mekanika dan optik di lab fisika, lab akuntansi agar para siswa dapat belajar audit forensik, lab bahasa agar para murid terbiasa dengan jalan pikiran dan logika bahasa asing, dll, dan dana BOS tidak dihamburkan untuk membeli CCTV yang kita tidak tahu teknologinya, kalau rusak ya harus beli baru.

    Masalah keempat adalah capaian “peningkatan semua aspek kualitas pendidikan terutama dalam bidang keaksaraan, berhitung dan kecakapan hidup” yang telah dirumuskan dalam Sasaran ke-6 dari Education for All (EFA), yang digaungkan dalam World Education Forum di Dakar tahun 2000 yang lalu. Hal ini diadopsi dalam Pasal 4 ayat 5 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) : “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”, yang dijabarkan dalam Kurikulum 2006 melalui Pasal 21 ayat 2 PP No.19 Tahun 2005 : “Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis”, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 PP No.19 Tahun 2005 : “Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikannya”.

    Berbekal kedua ayat ini, Kompetensi Dasar dan Indikator di Kurikulum 2006 sudah mengakomodir pembuatan ringkasan (resume) dari apa yang dibaca siswa, penyusunan ulasan (review) tentang bahan bacaan, timbangan sebuah buku (resensi), dan pelatihan pembuatan karya tulis (esai).
    Hanya sayangnya, upaya pengembangan budaya membaca dan menulis ini dihapus dalam Kurikulum 2013 (tertulis dengan jelas : Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 25 ayat 3 dihapus dalam PP No.32 Tahun 2013) sehingga Kemdikbud berpotensi melanggar komitmen capaian Sasaran 6 EFA dan menabrak UU Sisdiknas.

    Untuk pencitraan, Kemdikbud kemudian terpaksa meluncurkan proyek baru : “Program Literasi Sekolah” melalui Permendikbud No.23 Tahun 2015, suatu program yang mewajibkan siswa membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan pembagian jutaan buku teks ke sekolah-sekolah (bukan e-book), dimana siswa dan gurunya sudah terbiasa dengan gawai. Sehingga proyek ini tidak memenuhi aspirasi generasi Y dan tidak menunjang keberadaan perpustakaan digital (digital library) sebagai salah satu prasyarat eksistensi sekolah digital. Alhasil, proyek ini terlepas dari konteks Revisi Kurikulum 2013 dan tujuan penataan ulang kurikulum pendidikan nasional karena tidak ada perbaikan pada Kompetensi Dasar dan Ruang Lingkup Materi.

    Masalah krusial Kelima adalah masalah didaktik dimana penyusunan kurikulum itu seharusnya kontekstual, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan situasi muridnya,yaitu kurikulum yang mengadopsi azas diversifikasi kurikulum (Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas) dan azas relevansi kurikulum (Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas) sehingga pemerintah tidak mencampuri urusan persekolahan, sesuai dengan motto Kemdikbud “tut wuri handayani” (memberdayakan dari belakang). Tidak merambah kemana-mana, sampai ke salah pemaknaan tentang taksonomi.

    SOLO Taxonomy yang dinyatakan dalam Lampiran Permendikbud No.64 Tahun 2013 Bab II memang tidak akan menghasilkan outcomes yang diharapkan selama guru tidak dilatih untuk membuat Silabus dan diktat sendiri. Dalam Revisi Kurikulum 2013, buku teks siswa masih dikerjakan oleh Kemdikbud (Silabus boleh bebas dibuat oleh guru, tetapi untuk buku teks siswa : tidak ada kebebasan guru untuk menyusun sendiri atau setidak-tidaknya memilih sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi siswanya). (lihat juga rumusan kompetensi dan ruang lingkup materi yang seragam di revisi kurikulum 2013 (Lampiran Permendikbud No.20 Tahun 2006 Bab III).
    Terus kebablasan sampai menghasilkan aksioma : “penataan kompetensi tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir” dalam Revisi Kurikulum 2013.
    Padahal penataan kompetensi dalam Taksonomi Bloom mutlak diperlukan untuk menentukan arah pembelajaran (sekedar kognitivisme, atau sampai ke behaviorisme atau bahkan sampai ke konstruktivisme) dan menentukan kegiatan pembiasaannya. Taksonomi Bloom memang tidak dimaksudkan untuk pemenggalan proses berpikir, tapi merupakan syarat perlu untuk membuat road map penyusunan Silabus oleh guru sendiri dengan memperhatikan kondisi siswanya.

    Dalam taksonomi Bloom ini akan nampak bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan, targetnya ke mana, bagaimana target itu dicapai, sampai ke bentuk soal atau evaluasi belajarnya. Kalau Mendikbud Anies Baswedan dalam Kompas, Kamis 14 Juli 2016 halaman 11, menyatakan bahwa : “setiap sekolah dan daerah berhak membuat silabus sesuai kondisi daerah”, maka pemahaman mengenai Taksonomi Bloom mutlak diperlukan.

    Kelalaian ini timbul karena kita tidak mengeksplorasi arti harafiah dan arti filosofis KTSP, sebagai kurikulum sekolah atau kurikulum lokal, hingga kita mengabaikan sejarah pendidikan kita, yaitu menengok kembali kurikulum terlengkap yang pernah kita punyai, Kurikulum 1975 dimana anak-anak masih mengenal Ilmu Bumi Falak (astronomi), Ilmu Ukur Ruang (stereometri), Ilmu Pesawat (Mekanika), Sejarah Dunia, dll tanpa menjadikannya sebagai beban belajar. Karena Kurikulum 1975 ini masih mengembangkan 6 wilayah makna yaitu simbolika, empirika, estetika, sinnoetika, etika dan sinoptis.

    Maka dalam inovasi pembelajaran dan konten, jauh lebih baik kalau kita mengacu pada filsafat perenialisme, mempertahankan yang sudah baik sebagai basic knowledge, lalu tinggal menambah bahan-bahan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Inilah arti hakiki dari pengembangan Silabus.
    Sebab bila guru mampu menyusun Silabus, maka guru dapat membuat diktat dan modul sendiri hingga memudahkan sekolah menerapkan SKS murni, sesuai tuntutan Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014. Modul ini berisi bahan-bahan dari Kurikulum 1975 dimana sains dan matematika dipahami sebagai art, bukan sekedar pengetahuan. Dimana siswa dilatih menemukan metafisika dalam fisika, poesi dalam matematika, hasrat dalam sejarah, filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi, ketuhanan dalam penalaran, melodi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.

    Inilah yang dimaksud dengan “penataan ulang kurikulum pendidikan nasional”. Aplikasi Nawa Cita No.8 ini adalah kembali ke Kurikulum 2006 agar guru dapat membuat Silabus sendiri dengan konten kurikulum 1975. Melalui otonomi guru ini, guru dapat menambah beberapa bahan yang sesuai dengan perkembangan jaman, tetapi dengan basic knowledge yang kokoh. Kemudian para guru dapat mendisain kurikulum secara digital agar dapat tersertifikasi ISO 9001:2008. Dengan demikian, para guru dapat menyusun diktat dan modul sampai ke tingkat Higher Order of Thinking, lalu maju ke penerapan SKS (bukan paket SKS), sehingga penerapan e-learning berbasis multiple intelligence dan sekolah digital berbasis keunggulan lokal dapat diakselerasi, supaya ijazah anak-anak kita diakui di luar negeri pada era globalisasi ini. Melalui jalan terjal ini, Kemdikbud dapat sekaligus memenuhi tuntutan Nawa Cita No.5 dan No.8 serta SDGs No.4

    Jadi road map-nya adalah “Mengadopsi Kurikulum Abad Ke-21”, “Inovasi Pembelajaran dan Konten”, dan “Pelibatan Publik dalam Pendidikan” (harus menganggap perguruan swasta sebagai mitra pemerintah, bukan saingan yang selalu dicari-cari kesalahannya dan selalu dinomer duakan), ketiga hal yang justru dilupakan dalam pemaksaan pelaksanaan revisi Kurikulum 2013 di pertengahan Juli 2016 ini. Melalui road map itu, dunia pendidikan kita dapat bersaing di era APEC 2020.

    MASALAH PENDIDIK (GURU)

    Pembentukan Ditjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud sebenarnya menyalahi Pasal 7 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, karena pendidikan termasuk bidang kewenangan daerah, sehingga pendidik (guru) termasuk dalam lingkup otorisasi kepala daerah.
    Dalam praktiknya, desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya, kalau desentralisasi bidang-bidang pemerintahan lain berada pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, maka desentralisasi di bidang pendidikan tidak berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi justru sampai pada lembaga pendidikan atau sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Dalam praktik desentralisasi pendidikan itulah maka dikembangkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas)
    Maka pembentukan Ditjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud itu sangat meresahkan para kepala daerah dan hal ini sudah penulis kemukakan di buku KELIRUMOLOGI KURIKULUM.

    UJIAN NASIONAL

    Sejak adanya putusan inckracht (putusan kasasi yang final dan mengikat) Mahkamah Agung (MA) No. 2596 K/PDT/2008 yang meminta pemerintah membatalkan Ujian Nasional sampai sarana dan prasarana sekolah terpenuhi dan kompetensi guru ditingkatkan, maka kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional selalu dipertanyakan. Apalagi sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan aanmaning (teguran) kepada Mendikbud M. Nuh karena dianggap melalaikan putusan final kasasi MA terkait Ujian Nasional. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Mendikbud untuk mendengarkan aanmaning pada hari Rabu tanggal 10 April 2012, namun Mendikbud M. Nuh tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan Ujian Nasional.

    Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan akan memenuhi putusan MA di atas, ternyata terjebak dalam tataran penilaian (evaluasi) hasil belajar (tetap menyelenggarakan Ujian Nasional dengan “baju baru”) yaitu menggeser Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa, menjadi Ujian Nasional sebagai penunjuk integritas sekolah, sedangkan kelulusan siswa diserahkan kepada keputusan sekolah.
    Kemdikbud telah bergeser dari tataran mikro (penentu Standar Kompetensi Lulusan) berubah ke tataran maya (penunjuk integritas sekolah, padahal yang dimaksud adalah penunjuk integritas guru penjaga tes/ujian). Dengan begitu ada gap antara Standar Kompetensi Lulusan yang sifatnya individual, pengukur pemahaman siswa ke standar kejujuran lembaga yang sifatnya forensik, pengukur kecurangan sistemik. Akibat gap ini, timbul budaya meluluskan semua (an “everyone passes examination culture”). Karena perubahan paradigma ini tidak diiringi dengan perubahan kesahihan (validitas) penilaian (evaluasi) hasil belajar melalui ITEMAN Tes. Dengan demikian, penilaian (evaluasi) hasil belajar selalu hanya ditujukan untuk siswa, tanpa peduli akan kesahihan (validitas) soal-soal yang dibuat oleh Kemdikbud, sehingga beban profesionalitas guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak termonitor (sama sekali tidak menyentuh Nawa Cita No.5).

    Kerancuan tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi ini berlanjut ke Ujian Nasional SD yang sebenarnya sudah dihapus sejak jaman Mendikbud M.Nuh, karena penghapusan UN SD itu diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan penghapusan Ujian Persamaan SD (Paket A) diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013, namun anehnya Ujian Nasional SD ini dihidupkan kembali oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan “baju baru” yaitu Ujian Utama SD.
    Nampak bahwa jajaran Kemdikbud mulai melupakan arti dari Wajib Belajar 9 tahun. Bagaimana kalau anak SD itu tidak lulus Ujian Utama? Bukankah Ujian Paket A sudah ditiadakan ? Atau kalau seandainya lulus, tapi nilainya dibawah standar, hingga tidak bisa diterima di SMP, apakah hal ini tidak berarti bahwa Ujian Utama SD itu justru memperkecil APK (angka partisipasi kasar) pendidikan lanjutan ?

    KESIMPULAN

    1. Tugas Kemdikbud sebenarnya hanya dua, yaitu merumuskan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum (sesuai amanat Pasal 38 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) serta merumuskan standar pelayanan minimal (SPM) berlandaskan manajemen berbasis sekolah (MBS) (sesuai amanat Pasal 51 ayat 1 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas).
    Masalah perumusan Kompetensi Inti (KI) yang tidak mengacu kemana-kemana akan selalu menyulitkan rumusan tolok ukurnya.

    2. Penjurusan di kelas X SMA mensyaratkan basic knowledge yang kuat. Pembelajaran IPA Terpadu dan IPS Terpadu di SMP sama sekali tidak mengacu pada pendasaran ilmu yang berkelanjutan. Apalagi penghapusan pembelajaran IPA di Kelas 1, 2 dan 3 SD, disamping melanggar UU, juga mengacaukan hakekat IPA (sains) sebagai ilmu pengetahuan yang harus dipelajari tersendiri untuk memberi landasan berpikir kritis dan solutif.

    3. Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4 memfatwakan perbaikan kualitas pendidikan nasional, yang hanya dimungkinkan bila kita menambahkan materi yang hilang dalam kurikulum kita

    4. Revisi Kurikulum 2013 harus dijalankan seturut amanat Pasal 36 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 yang dijabarkan dalam Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 : “Setiap sekolah dan daerah berhak membuat silabus sesuai kondisi daerah”. Hal ini merupakan pengakuan atas otonomi pendidikan (otonomi guru dan otonomi sekolah) yang juga diusung Kurikulum 2006 sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 19 ayat 3, Pasal 20, dan Pasal 52 ayat 1 butir (a) PP No.19 Tahun 2005

    5. Nawa Cita No.8 mengharuskan jajaran birokrat Kemdikbud menafsir ulang arti Pasal 94 b PP No.32 Tahun 2013 dan Pasal 4 Permendikbud No.160 Tahun 2014, mengingat begitu banyaknya inkonsistensi dalam dasar hukum Kurikulum 2013 dan revisinya.
    Penyelenggaraan Ujian Nasional menunjukkan belum terjadinya revolusi mental di kalangan birokrat Kemdikbud.

    6. Dua proyek besar Kemdikbud yaitu Proyek Literasi Sekolah sebagai Penumbuh Budi Pekerti yang dituangkan dalam Permendikbud No.23 Tahun 2015 dan Proyek Guru Pembelajar (Guru melek informasi melalui internet) sama sekali tidak diperlukan bila Kemdikbud kembali menggunakan Kurikulum 2006

    7. Kembali ke Kurikulum 2006 merupakan jalan termurah dan termudah untuk memenuhi road map pendidikan kita menuju era globalisasi dan upaya peningkatan kualitas pendidikan kita seturut Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4

  • Kita masih melihat besarnya korban pada letusan Gunung Sinabung di Sumut sampai saat ini dan banyaknya korban pada peristiwa longsor dan banjir di Purworejo, 18 Juni 2016.
    Padahal Program Sekolah Aman sudah dicanangkan oleh Kemdikbud dan BNPB sesaat setelah bencana tsunami di Aceh tahun 2004, gempa Yogya tahun 2006 dan dikukuhkan melalui Deklarasi Yogya (24 Oktober 2012), namun Kemdikbud kurang menganggap hal ini penting, meskipun dunia meyakini bahwa korban terdampak dapat diminimalisir melalui pendidikan sadar bencana dan penanggulangan resiko bencana (PRB).

    Pengetrapannya seharusnya sudah selesai karena komitmen kita untuk melaksanakan 5 agenda HFA 1 (Hyogo Framework Action 1) 2005-2015. Kini kita sebenarnya sudah harus mengetrapkan HFA 2 (Hyogo Framework Action 2) 2015-2025 di sekolah-sekolah untuk memaksimalkan PRB (penanggulangan resiko bencana), bukan hanya meminimalisir korban bencana alam, tapi juga meminimalisir kejadian kebakaran di sekolah, merehabilitasi korban polusi yang timbul dari daerah sekitar sekolah dan mengurangi korban kecelakaan sepeda motor dimana korban terbesar adalah remaja usia sekolah. Namun Kemdikbud tetap abai.

    Sampai muncul artikel di Harian KOMPAS, Selasa 14 Juni 2016, halaman 1, yang berjudul : “Resiko Bencana Diabaikan, Korban Jiwa Terus Berjatuhan” dan artikel lain di halaman yang sama yang berjudul “Siap Bencana, Bukan Gempa yang Membunuh Kita”, namun Kemdikbud tetap sibuk dengan 4 program penyerapan anggaran, meskipun PRB sebagai bagian integral dari “MITIGASI BENCANA” juga menjadi salah satu topik penting yang dibicarakan dalam Pertemuan ke-6 SEAMEO (Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se Asia Tenggara) di Bandung tanggal 25-27 April 2016.
    Empat proyek penyerapan anggaran Kemdikbud yaitu :
    (1) proyek Ujian Nasional di SMP dan SMA/SMK, yang seharusnya sudah dilarang dengan dikeluarkannya putusan kasasi (inchracht) MA No.2596 K/Pdt/2008. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah mengeluarkan teguran (aanmaning) kepada Mendikbud M.Nuh pada hari Rabu, 10 April 2012 supaya melaksanakan putusan MA tersebut. Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan taat hukum ternyata malah memperparah keadaan demi proyek yang meluas lagi sampai ke SD dengan nama baru “Ujian Utama” (padahal UN SD sudah dihapus melalui Program Wajib Belajar 9 tahun dan melalui ketentuan Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan program Paket A sudah dihapus melalui ketentuan Pasal 70
    ayat 2 PP No.32 Tahun 2013);
    (2) Program Literasi Sekolah dengan membagikan jutaan buku ke sekolah-sekolah (bukan meng- upload e-book);
    (3) Program Guru Pembelajar (Guru melek informasi melalui internet) tapi tetap tidak memandang penting mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di semua jenjang pendidikan dan tidak mengakomodasi Core Skills yang kelima dari “21st Century Learning“: yaitu “LITERASI DIGITAL” ;
    (4) Pelatihan Guru dalam Revisi Kurikulum 2013 yang Silabus dan RPP-nya hanya sedikit berbeda dengan Kurikulum 2006.

    Hal ini terlihat dari tidak dihiraukannya advokasi penulis yang mengingatkan Kemdikbud akan komitmennya pada sosialisasi Sekolah Aman yang penulis sajikan dalam Majalah EDUCARE, Februari 2014 halaman 40-43, dengan rincian di bawah ini :

    SEKOLAH AMAN
    Program Baru Setelah Adiwiyata dan Sekolah Sehat

    Program sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) telah berlangsung selama hamper 20 tahun dan sudah banyak sekolah yang memperkaya laboratorium Biologinya dengan arboretum (kebun raya mini) dalam bentuk apotik hidup dan dapur hidup. Dengan demikian pengurangan pemakaian bahan kimia berbahaya sudah mulai dipraktekkan dalam keseharian di sekolah, misalnya untuk mengusir nyamuk dan kecoa di kelas, tidak lagi digunakan insektisida tapi para murid menanam sereh (Cymbopogon citratus), kayu putih (Eucalyptus globulus), zodia (Evodia suaveolens), tapak dara (Pelargonium citrosa), kemangi (Ocimum basilicum), bunga tahi ayam (Tagetes erecta), suren (Toona sureni Merr), akar wangi (Andropogon zizanioides), kecombrang (Nicolaia speciosa), bunga rosemary (Rosmanirus officinalis), lavender (Lavandula angustifolia), dll. Untuk mengusir tikus, para murid dapat menanam sirsak (Annona muricata), mengkudu/pace (Morinda citrifolia), durian (Durio zibethinus), bintaro (Cerbera manghas), daun mint (Mentha piperita), kopi (Coffea arabica), cengkeh (Eugenia aromatica), cabe rawit (Capsicum frutescens), jengkol (Phitecellobium lobatum), pohon kapur barus (Dryobalanaops aromatic), dll. Untuk membuat lingkungan sekolah menjadi dingin tanpa memerlukan AC, para murid bisa menanam pohon belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), pohon kelor (Moringa oleifera), rotan (Calamus sp), nipah (Nipa fruticans), bambu hijau (Bambusa tuldoides), gamal (Glyricidia sepium), rambutan (Nephelium lappaceum), melinjo (Gnetum gnemon), lamtoro (Leucaena luecephala), ceri (Prunus avium), dll. Untuk menyerap polusi udara, para murid sebaiknya menanam lidah mertua (Sanseviera trifasciata), pakis boston (Nephrolepsis exaltata bostoniensis), palem areca (Chrysalidocarpus lutescens), lidah buaya (Aloe barbadensis), peace lily (Spathiphyllum sp), Chinese evergreen (Modestum aglaonema), marginata (Dracaena marginata), dll.
    Program sekolah sehat yang telah dirintis sekitar 15 tahun yang lalu juga sudah mulai kelihatan hasilnya dalam bentuk UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah), dan docil (dokter cilik : untuk SD) atau PMR (Palang Merah Remaja : untuk SMP/SMA) atau Pramuka Saka Husada. Hasil yang nyata adalah kesadaran akan pentingnya tindakan preventif (pencegahan) dari pada tindakan kuratif (penyembuhan). Misalnya untuk mencegah selesma, para murid sudah dibiasakan minum bir pletok (di Jakarta), wedang uwuh (di Yogya), wedang ronde (Jawa Tengah dan Jawa Timur) atau minuman herbal seperti wedang jahe, beras kencur atau temulawak.
    Namun mengingat besarnya korban yang jatuh pada saat tsunami dan gempa di berbagai tempat di Indonesia, maka Kemdikbud merasa perlu bekerja sama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk meluncurkan program Sekolah Aman melalui PRB (Penanggulangan Resiko Bencana) sesuai dengan kesepakatan Hyogo (Hyogo Framework Action) di tahun 2005, yang dikukuhkan dengan Deklarasi Yogya, 24 Oktober 2012.
    Jadi sekolah aman bukanlah sekolah yang tak terkontaminasi dengan “bullying” yang bisa tampil dalam bentuk tindakan fisik (memukul atau merusak barang), kekerasan verbal (mengancam, menghina, mengolok-olok) atau bisa juga tampil dalam bentuk tindakan tidak langsung (menyebarkan gossip, membuat olok-olok tidak pantas), hingga yang bersifat fisik-seksual (memaksa teman melakukan tindakan seksual yang tidak pantas dan merendahkan). Selain “bullying” di atas, ada peri laku lain yang tidak pantas, tidak dapat diterima dan berbahaya, seperti pelecehan seksual (dapat dilakukan oleh sesama murid atau oleh guru) atau pembedaan/peminggiran perlakuan (misalnya pada siswa yang dianggap “aneh” atau “berbeda”) yang berdampak merugikan. Bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan sekolah yang tidak aman. Tapi sekolah yang mengacu pada HFA dan Deklarasi Yogya.
    Jadi sekolah aman adalah sekolah yang memenuhi kajian resiko untuk multi bahaya (multi-hazard risk management) yang mengacu pada HFA 1 yang meliputi 5 agenda :
    1. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar
    kelembagaan yang kuat untuk pelasanaannya.
    2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
    3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua
    tingkat.
    4. Mengurangi faktor-faktor resiko yang mendasari PRB (Pendidikan Resiko Bencana).
    5. Memperkuat kesiap siagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. Aktivitas kuncinya :
    a. pengelolaan dan pertukaran informasi
    b. memperkuat jaringan antar para ahli manajemen pendidikan dan ahli BNPB
    c. menggalakkan dan memperbaiki dialog antar semua stakeholders pendidikan
    d. menggalakkan penggunaan dan penerapan dalam pertukaran informasi
    e. mengembangkan direktori dan inventori tingkat lokal, nasional, internasional yang ramah pengguna
    f. lembaga yang menangani pembangunan wilayah kota memberikan informasi publik tentang pengurangan resiko
    g. memperbarui dan menyebarkan tentang terminologi internasional terkait pengurangan resiko bencana.

    Untuk pendidikan dan pelatihan, ada 6 poin khusus untuk pendidikan :
    1. Menggalakkan dimasukannya pengetahuan tentang PRB (Penanggulangan Resiko Bencana) dalam bagian yang relevan pada kurikulum sekolah di semua tingkat, dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dengan informasi yang dibutuhkan dalam PRB; menggalakkan integrasi pengurangan resiko bencana sebagai suatu elemen intrinsik dalam Dekade PBB untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini ada kerangka aksinya sendiri dari tahun 2005-2015
    2. Menggalakkan pelaksanaan penjajagan resiko tingkat lokal dan program kesiap-siagaan terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan.
    3. Menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisir efek bahaya
    4. Mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu yaitu para perancang pembangunan, manajer keadaan darurat, pejabat pemerintah tingkat lokal.
    5. Menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat, dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarela sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan mitigasi dan menghadapi bencana
    6. Memastikan akses setara terhadap kesempatan pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi perempuan dan konstituen yang rentan; menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan resiko bencana

    Sekarang kita akan memasuki tahun 2015 dimana akan diimplementasikan HFA 2 (Hyogo Framework Action 2015-2025), padahal banyak sekolah yang belum melaksanakan HFA 1.
    Maka tantangan Indonesia makin berat karena disamping tuntutan pelaksanaan HFA 1, Indonesia juga dituntut persiapannya dalam menyongsong penerapan HFA 2. Untuk itulah penulis menghadiri diskusi terbatas pada hari Jumat, 15 November 2013 yang diselenggarakan atas kerja sama Plan Indonesia, UN OCHA, Save The Children, UNICEF, UNESCO, World Vision Indonesia,dan MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) yang merupakan Post HFA 1 Consultation Raodmap.
    Pertemuan ini membahas 4 pertanyaan besar yaitu :
    1. Berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan, isu apa saja yang menurut Indonesia
    harus diprioritaskan dalam HFA 2 ?
    2. Mengapa Indonesia memilih isu-isu ini sebagai prioritas ?
    a. Apa saja kemajuan yang telah dicapai dalam isu ini, dan apa tantangan yang masih dihadapi dalam
    mengatasi isu ini?
    b. Apakah HFA 1 telah berperan dalam membantu mengatasi isu ini? Jika tidak, mengapa?
    3. Apa aksi/tindakan konkrit yang direkomendasikan untuk mengatasi isu ini? Sebutkan maksimum lima
    aksi/tindakan spesifik, berikut target-target dan indikator spesifik dan terukurnya; serta bagaimana
    target dan indikator ini akan diukur

    Menjawab pertanyaan No.1 :
    Usulan yang diajukan untuk HFA 2 :
    1. Penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan yang menyangkut masalah struktural dan non struktural
    2. Penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan yang terpadu dari berbagai elemen dan unsurnya, termasuk masalah sinkronisasi program antar kementerian.
    3. Pengelolaan penanggulangan bencana dalam pendidikan yang komprehensif. Setelah itu ada masalah kesiap-siagaan, perencanaan, ada kebijakan dari sekolah/pemda

    Menjawab pertanyaan No.2 a : Apa saja kemjauan yang sudah dicapai pada isu ini dan apa tantangannya?
    Kemajuan yang sudah dicapai, kita sudah punya program kegiatan yang dilaksanakan walaupun masih sporadis. Punya banyak aturan, buku pedoman, material, dan materi untuk advokasi
    Tantangannya :
    • Sporadic action (aksi-aksi sudah dilakukan tapi sifatnya masih sporadis)
    • Otonomi daerah
    • Ego sektoral
    • Kondisi geografis (wilayah yang luas dan perbedaan kondisi daerah yang berbeda, contoh Papua dengan keterbatasan infrastruktur)
    • Pendanaan
    • Paradigma pelaku (banyak pelaku yang masih berpikir “penanggulangan resiko bencana” bersifat responsif)
    • Media sosial

    Menjawab pertanyaan No.3 : Tindakan konkrit/aksi kunci yang kita rekomendasikan :
    1. Integrasi penanggulangan resiko bencana pendidikan ke dalam UU Sistim Pendidikan Nasional
    2. Kewajiban regulasinya (sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat nasional hingga daerah, menjadikan penanggulangan resiko bencana pendidikan suatu kewajiban bagi daerah)
    3. Advokasi
    4. Penegakan hukum (law enforcement)
    5. Monitoring dan evaluasi (monev)

    Semoga pembahasan HFA 2 melalui Post HFA 1 Consultation Roadmap ini dapat mendorong sekolah-sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Aman agar secepat mungkin mengadopsi HFA 1 atau Deklarasi Yogya, bukan saja untuk mencegah kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang membahayakan murid tapi juga memprioritaskan pendidikan mitigasi bencana.

    HFA 2 (Kerangka Aksi Hyogo 2) saat ini telah dilengkapi dengan Kerangka Kerja Sendai (Sendai Framework Disaster Risk Reduction) : 2015 – 2030, hingga PRB menjadi lebih terarah dan terpadu

    TERNYATA KEMDIKBUD MEMPUNYAI PENDAPAT SENDIRI TENTANG “SEKOLAH AMAN” YANG BERTENTANGAN DENGAN HFA 1 & HFA 2 serta DEKLARASI YOGYA, dan pasti tidak selaras dengan Kerangka Kerja Sendai (Sendai Framework Disaster Risk Reduction) : 2015 – 2030

    Pandangan ini dapat ditemukan dalam posting “Pon Ten” di Facebook, tanggal 15 Juni 2016 pk. 3:41 am

    Berikut pandangan yang melenceng jauh, bukan hanya dari HFA dan Deklarasi Yogya, tetapi juga melenceng dari topik MITIGASI BENCANA yang dibicarakan dalam Pertemuan Ke-6 SEAMEO di Bandung, tanggal 25-27 April 2016

    INI POSTINGNYA

    Laksanakan ! Lima Regulasi Kemdikbud Untuk Menciptakan Sekolah Aman

    Sekolah yang aman, nyaman adalah kondisi yang wajib tercipta disetiap satuan pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan fungsi pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkanya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negera yang demokratis serta bertanggung jawab”.

    Untuk menciptakan sekolah yang aman dari tindakan kekerasan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan 5 (lima) regulasi terkait dengan upaya menciptakan sekolah yang aman, yakni :

    1. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

    Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

    Unduh Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 di SINI

    2. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah

    Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekolah yang bebas dari pengaruh rokok, memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok, perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah

    Unduh Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 di SINI

    3. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan

    Terkait buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat serta untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dan standar kriteria buku.

    Unduh Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 di SINI

    4. Permendikbud Nomor 18 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

    Terkait pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan

    Unduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 di SINI

    Lampiran I, Lampiran II , Lampiran III

    5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

    Terkati pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah

    Unduh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 di SINI

    Demikian 5 (lima) regulasi yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk menciptakan sekolah aman.

    DI POSTING Oleh “Pon Ten” di Facebook tanggal 15 Juni 2016 pk 3:41 am (hanya dua hari sebelum bencana tanah longsor di Purworejo dan bencana banjir di berbagai daerah lain). Artikel “Sekolah Aman” dari Pon Ten ini tercatat dalam sejarah sebsgai bentuk ketidak pedulian KemdiKbud akan MITIGASI BENCANA

  • Masih ada Pengawas yang gencar menginstruksikan penerapan Pedoman Penilaian sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No.104 Tahun 2014, padahal permendikbud ini telah dicabut dengan diberlakukannya Permendikbud […]

  • Revolusi Mental bisa gagal total karena revolusi mental yang termaktub dalam Nawa Cita No.8 mensyaratkan PENATAAN ULANG KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL

    Padahal dalam paparan Mendikbud Anies Baswedan tanggal 30 […]

  • Sudah dikirim ya

  • Pak Anies dapat salah info dari bawahannya …… beliau bisa dituduh sengaja menghambat pelaksanaan Nawa Cita No. 8 : Pemerintah akan menata ulang kurikulum pendidikan nasional ……. peta jalannya adalah : […]

  • Rekan2 guru pasti mengikuti KILASAN SETAHUN KINERJA KEMDIKBUD 2015 yang bertema “Menguatkan Insan dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan Semangat Gerakan” yang dipaparkan oleh Mendikbud Anies Baswedan pada […]

  • MELAJU MELAWAN GALAU, kisah perjuangan menegakkan amanat Pasal 36 ayat 2 dan pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen : http://guraru.org/guru-berbagi/melaju-melawan-galau/

  • Perkembangan dunia ICT yang begitu pesat yang ditunjukkan dengan perkembangan komputasi awan (cloud computing) dan aplikasi sistim operasi Android telah membuat banyak guru, termasuk saya, menjadi gaptek (gagap teknologi). Maka tidak heran ketika Mendikbud Anies Baswedan akan menerapkan Ujian Nasional Online, banyak sekolah yang tidak siap dan banyak guru bingung dengan kemajuan digitalisasi di bidang pengajaran dan pembelajaran ini. Padahal computer-based TOEFL test sudah lama diterapkan dalam pengukuran kemampuan berbahasa Inggris para murid kita yang akan melanjutkan studi ke luar negeri, tapi kita abai dan tak hirau karena tidak menyangkut kepentingan sekolah dan guru. Begitu juga ketika e-Learning mulai disosialisasikan satu dasa warsa yang lalu, kita tidak menanggapinya secara serius, apalagi menerapkannya, jauh panggang dari api. Terbukti dari tidak terakomodasinya digital library dan teknologi web didalam sarpras (sarana dan prasarana) sekolah atau persiapan mengajar kita.

    Maka saya tercenung ketika mendengar paparan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara d’Preneur dengan BRI bulan Maret lalu di Lemhanas : “Bangsa kita sudah menjadi konsumen terbesar di dunia, makin lama makin konsumtif. Kita membelanjakan Rp 18 trilyun untuk gawai (gadget). Banyak orang punya 2 sampai 3 HP, masih beli iPad dan iPhone. Bagaimana rupiah mau menguat kalau kita hanya hobby berbelanja? Padahal teknologinya tidak kita kuasai, sehingga kalau gawai kita rusak, ya langsung beli yang baru”
    Paparan Menteri Susi ini langsung menohok rasa nasionalisme kita, bukankah ketergantungan pada teknologi asing ini merupakan bentuk penjajahan yang jauh lebih dahsyat dari ketergantungan ekonomi kita pada negara-negara donor?
    Sebagai guru, saya merasa bahwa selama ini saya tidak melakukan apa-apa untuk generasi muda yang lebih baik dan tidak menyumbang apa-apa untuk masa depan republik ini. Saya bahkan tidak peduli bahwa negeri ini telah lama tidak lagi menjadi negara produsen, semua kita impor : beras Vietnam, jambu Bangkok, batik Cina, lagu-lagu K-pop, film Hollywood, bahkan aneka permainan impor di Dunia Fantasi Ancol, Timezone, Kidzania dan Trans Studio telah lama menggusur aneka permainan tradisional kita yang kaya akan filosofi pendidikan dan etika kehidupan.

    Inspirasi dari Guraru telah membangunkan saya dari tidur panjang, sadar bahwa harus ada yang kita lakukan menghadapi sikap konsumtif dan penurunan kualitas pendidikan kita, yang terlihat dari penurunan hasil evaluasi matematika dan sains dalam TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study), penurunan kemampuan bernalar siswa kita dalam PISA (Programme in International Students Assessment) dan penurunan kemampuan membaca siswa dalam PIRL (Progress in International Reading Literacy Study)
    Saya teringat pada satu pepatah Latin : Tempora mutantur, et nos mutamur in illis (waktu terus berubah dan kita berubah didalamnya). Jika tidak cekatan, kesempatan akan hilang di tengah dunia yang lari tunggang langgang. (Kaum Cerdik Pandai, Antara Ilmu dan “Ngelmu”, Kompas, Senin 14 Juli 2008 hal.1)
    Adagium di atas tepat diterapkan dalam situasi nasional kita dewasa ini – untuk mengatasi krisis pendidikan dan keterdidikan ini, kita harus berubah dan bergerak cepat – Change Your DNA, kata Rhenald Khasali, pakar manajemen UI. Jadi yang diperlukan saat ini adalah berubah dengan cekatan dengan memanfaatkan internet yang sudah menghabiskan dana trilyunan rupiah seperti paparan Menteri Susi Pudjiastuti itu, sehingga belanja gawai itu dapat dipetik manfaatnya, bukan sekedar menjadi alat bermedia sosial (Facebook, Twitter, Instagram, dll), tetapi bisa juga berguna bagi peningkatan kualitas SDM kita.
    Oleh sebab itu, harus ada yang saya lakukan untuk mendidik generasi yang kreatif dan peduli akan masa depan negeri ini. Tapi bagaimana? Satu-satunya yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru yang terbatas ruang geraknya adalah terus belajar, terinspirasi dari kesuksesan miliader Ray Dalio : “Orang-orang beranggapan kesuksesan saya karena apa yang saya ketahui. Bukan, Ini lebih pada bagaimana saya berhasil mempelajari apa yang tak saya ketahui.”

    Maka saya mulai membandingkan mengapa gaji para guru asing di sekolah-sekolah internasional di Jakarta jauh lebih tinggi dari gaji para guru kita di sekolah-sekolah favorit. Ternyata ada tiga hal edukatif penting yang membuat perbedaan gaji itu mencolok, yaitu para guru kita tidak lagi belajar tentang Filsafat Pendidikan, Ilmu Kurikulum (Curriculum Design) dan Manajemen Kelas berbasis IT. Sejak masa Orde Baru dulu, para guru terbiasa menerima dan menjalankan kurikulum yang di drop oleh Pemerintah, ganti menteri ganti kurikulum, tanpa mempertanyakan kesahihan (validitas) dari kurikulum baru itu, para guru hanya tinggal melaksanakan saja apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Akibatnya kemampuan analisis para guru sampai ke tingkat yang lebih tinggi (Higher Order of Thinking) menjadi tidak terlatih.

    Oleh sebab itu saya mencoba menimba pengetahuan dari para guru asing itu dan mulai belajar menggabungkan ketiga hal itu (Filsafat Pendidikan, Ilmu Kurikulum (Curriculum Design) dan Manajemen Kelas berbasis IT) dalam satu paket perancangan Disain Kurikulum Digital, yaitu cara mendisain kurikulum berbasis local wisdom dan keunggulan lokal (yang dapat bersaing dengan kurikulum internasional) sehingga memenuhi standar ISO 9000:2001.
    Mengapa? Karena kita hanya sibuk dengan content pembelajaran (sibuk dengan penyiapan materi presentasi di kelas dan buku-buku ajar, serta edutainmnet), padahal content pembelajaran hanya salah satu dari isi kurikulum. Masih ada metode, strategi dan model pembelajaran untuk implementasi pendidikan holistik. Oleh sebab itu, agar tidak terjebak pada pembelajaran kognitif dan metode itu-itu saja, dan agar guru dapat menerapkan PAIKEM GEMBROT (Pendidikan Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan, serta Gembira dan Berbobot), maka filsafat pendidikan yg sudah lama tidak diajarkan di FKIP perlu digali lagi : Untuk apa saya mengajarkan A dan bukannya mengajarkan B? Kenapa topik A harus diajarkan 4 jam dan bukannya 3 jam? dll

    Berlandaskan filsafat pendidikan, maka pendidikan holistik dan kontekstual mempunyai pijakan yg sahih. Hal ini dapat dicapai melalui DISAIN KURIKULUM DIGITAL : program Excell yg terdiri dari 23 sheet, yg mengintegrasikan Kurikulum KTSP Bimtek, Kurikulum PPR (Paradigma Pendidikan Reflektif), Kurikulum Entrepreneurship, Kurikulum PKB (Pendidikan Karaktger Bangsa), Kurikulum PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup), Kurikulum berbasis Multiple Intelligence, dan Kurikulum Sekolah Alam.
    Dengan Disain Kurikulum Digital, guru akan mampu membuat diktat dan modul berbasis keunggulan lokal (bukan sekedar mencipta kelas kreatif) sehingga diharapkan mampu mengasah penalaran halus (fine tuning) guru dan siswa. Oleh karenanya mereka siap menerapkan SKS (Sistim Kredit Semester) menyongsong globalisasi dan liberalisasi pendidikan lewat MEA 2015 dan APEC 2020
    Disain Kurikulum Digital merupakan program excell yang memungkinkan pendidikan karakter, pengembangan minat dan bakat dan penilaian kelakuan serta kerajinan siswa yang selama ini sifatnya kualitatif sehingga cenderung subyektif DAPAT DIUBAH menjadi kuantitatif dan lebih obyektif.
    Aspek Disain Kurikulum Digital yang tidak mudah ditiru pihak lain adalah penerapannya membutuhkan pendampingan lintas ilmu (inter-disipliner) padahal umumnya pendidikan di Indonesia bersifat spesialis (hanya menguasai kimia, biologi, akuntansi, dll)
    Aspek lain adalah : sheet yang pertama merupakan prerequisite untuk sheet yang kedua, dst-nya. Kalau sheet pertama salah, maka pekerjaan yang tak akan terselesaikan tanpa pendampingan lintas ilmu (sheet kedua tak mungkin dibuat)

    Sudah tentu, sosialisasi dari Disain Kurikulum Digital ini pada awal mulanya ditentang oleh banyak Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran di berbagai daerah karena dianggap menyalahi kebijakan kurikulum tunggal dan seragam yang sudah digariskan pemerintah. Namun melalui pendekatan pribadi dan pendekatan legal formal melalui Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dimana dinyatakan bahwa kewajiban pemerintah hanyalah menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, oleh sebab itu sekolah bisa mengembangkannya sesuai relevansinya, sehingga penyusunan Silabus dan RPP tunggal serta penggunaan buku-buku yang seragam itu sebenarnya menyalahi UU, maka akhirnya Dinas Pendidikan di berbagai daerah mengijinkan diselenggarakannya program pelatihan guru dalam Disain Kurikulum Digital dibawah pengawasan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan setempat. Sampai akhirnya muncul ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 3 Permendikbud No. 160 Tahun 2014 yang menghentikan pelaksanaan kurikulum tunggal dan seragam melalui implementasi Kurikulum 2013, sehingga kran kebebasan dan kreativitas guru kembali dibuka dan semangat otonomi pendidikan kembali ditegakkan. Maka pelatihan guru agar dapat menDisain Kurikulum secara Digital dapat berlangsung dengan lancar tanpa hambatan.

    Pengalaman yang sungguh menyenangkan sebagai guru yang biasa-biasa saja adalah sosialisasi dan pelatihan guru dalam Disain Kurikulum Digital, serta pencetakan buku panduan cara menDisain Kurikulum secara Digital ini berhasil mendapat bantuan hibah (grant) program CSR PT Bank Mandiri Tbk. di 10 provinsi sehingga menyadarkan banyak pihak akan perlunya perbaikan kurikulum untuk menciptakan generasi Z (generasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengakses dan mengakomodasi informasi sehingga mendapatkan kesempatan lebih banyak dan terbuka untuk mengembangkan dirinya, yang melahirkan anak-anak yang cerdas dan bermental juara), bukan sekedar puas dengan melahirkan generasi Y (generasi milenium yang sangat menguasai teknologi baru dan dipenuhi dengan ide-ide brilian dengan mengusung manajemen multi tasking). Sosialisasi Disain Kurikulum Digital ini juga dibantu oleh para insan pers yang tertarik pada ide dan terobosan baru dalam dunia pendidikan, seperti Flores Pos, Kalteng Pos, Kawanua Post dan Tribun Manado serta Majalah Educare, dll sehingga makin banyak sekolah yang tertarik untuk menerapkannya.

    Pengalaman belajar-mengajar di luar kelas yang paling mengesankan bagi saya, yang bukan termasuk guru inti (guru yang ditunjuk Kemdikbud untuk menatar guru lain dalam Kurikulum 2013) adalah dipercaya oleh banyak Yayasan dan pimpinan sekolah untuk melatih para guru dalam cara menDisain Kurikulum secara Digital, padahal pada saat yang bersamaan, Kemdikbud sedang gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi pelatihan Kurikulum 2013. Dengan susah payah, saya menjelaskan kepada para Kepala Dinas Pendidikan di berbagai daerah dan para Pengawas bahwa penyusunan kurikulum secara mandiri oleh para guru adalah amanat Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 36 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Pasal 20 butir (a) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) dimana guru profesional wajib menyusun sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 di PP No. 32 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa para guru wajib menyusun kurikulumnya sendiri.(bukan menunggu dropping silabus dan buku dari pemerintah). Dasar hukum dari Kurikulum 2013 itu (PP No.32 Tahun 2013) menyatakan bahwa tidak ada kurikulum tunggal dan seragam untuk seluruh Indonesia..
    Berbekal pendekatan legal formal ini, akhirnya para Kepala Dinas di berbagai daerah bersedia mengijinkan adanya pelatihan guru diluar adanya pelatihan Kurikulum 2013 yang sedang berjalan, bahkan mereka bersedia menanda tangani sertifikat pelatihan Disain Kurikulum Digital sehingga pelatihan Disain Kurikulum Digital ini mempunyai civil effect bagi para guru dan diakui dalam upaya peningkatan profesionalitas guru di berbagai daerah pada program sertifikasi guru.

    Pengalaman yang menggembirakan sekaligus membanggakan bagi saya adalah adopsi Disain Kurikulum Digital ini oleh beberapa Dinas Pendidikan dan berbagai sekolah di 10 provinsi, sehingga para guru dapat siap menghadapi globalisasi dan liberalisasi pendidikan yang sudah dicanangkan dalam Perpres No. 77 Tahun 2007 (dimana sektor pendidikan termasuk sektor jasa yang terbuka bagi modal asing) dan Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 (sekolah yang terakreditasi A, dapat menerapkan SKS (Sistim Kredit Semester), serta MEA 2015 (Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015) dan APEC 2020 (yang membebaskan lalu lintas modal, barang dan jasa pendidikan dalam regio ASEAN di tahun 2015 dan Asia Pasifik di Tahun 2020).

    “Artikel ini diikutkan dalam Lomba Menulis Guraru untuk Bulan Pendidikan berhadiah Acer One 10” (http://guraru.org/guru-berbagi/lomba-menulis-bulan-pendidikan-guraru-berhadiah-acer-one-10/)
    Pelatihan data entry portofolio

  • Bermula dari keprihatinan terhadap makin brutalnya tawuran pelajar, makin maraknya pengguna muda narkoba, sampai makin meluasnya remaja terjangkit HIV/AIDS, maka pasti ada yang salah dengan dunia pendidikan kita. […]

  • Namanya juga proyek….. Yang lebih membingungkan lagi adalah Permendikbud No. 158 Tahun 2014 yang ditanda tangani Oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 17 Oktober 2014 di Pasal 5 : STAUAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENDAPAT […]

  • Banyak dari kita yang sudah lupa akan banyaknya penentang Kurikulum 2013 dari sejak awal, misalnya Dr. Iwan Pranoto (ITB), Dr. Doni Koesoema A (Pembina FGSI), Moh. Abduhzen (Univ. Paramadina), Dr. Daoed Joesoef (mantan Mendikbud), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Poerwo (Univ Atama Jaya Jakarta), Ibu Itje Chodidjah, Ibu Retno Listyarti, dll dengan berbagai alasannya.

    Mari kita simak, apakah Kurikulum 2013 ini berjalan di atas rel yang benar atau tidak :
    (1) Dalam dasar hukum dari Kurikulum 2013 yaitu PP No. 32 Tahun 2013 yang ditanda tangani Presiden SBY tanggal 7 Mei 2013 pada Pasal 77 M menyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.
    (2) Dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, yang ditanda tangani Mendikbud Dr. M. Nuh tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.

    Lalu apa yang dimaksud dengan KTSP oleh Presiden SBY dalam Pasal 77 M di PP No. 32 Tahun 2013 itu ? Kurikulum yang dibuat oleh Satuan Pendidikan sendiri (kurikulum yang disusun oleh sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah, BUKAN kurikulum hasil arahan Dinas Pendidikan dan Pengawas yang belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi sekolah). Lihat Pasal 77 M ayat 1 di PP No. 32 Tahun 2013

    Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003) dan Pasal 20 ayat (a) UU Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang menyatakan bahwa GURU HARUS MEMBUAT PERENCANAAN PEMBELAJARAN SENDIRI dan MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERMUTU.
    Jadi guru harus membuat Silabus dan RPP sendiri (supaya para guru dapat mencari keunggulan lokal berbasis kearifan lokalnya). Maka pemberlakuan kurikulum tunggal secara nasional itu menyalahi UU
    Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa KURIKULUM DIKEMBANGKAN DENGAN PRINSIP DIVERSIFIKASI SESUAI DENGAN SATUAN PENDIDIKAN (sekolah), POTENSI DAERAH DAN PESERTA DIDIK.
    Jadi BUKAN penyeragaman kurikulum dan bukan pemberlakuan kurikulum yang sama secara nasional

    Maka penyebutan KTSP 2013 sebagai pengganti penamaan Kurikulum 2013 jelas akan sangat jauh implikasinya, sebab :
    1. KTSP itu berarti kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan (sekolah) sebagai wujud profesionalitas guru, sedangkan Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang langsung di drop oleh pemerintah, sekolah dan guru tinggal melaksanakan saja (menyalahi Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas)

    2. KTSP mengukur secara jelas kemampuan (kompetensi) yang ingin dicapai melalui perumusan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang koheren, sedangkan Kurikulum 2013 serba abstrak (Kompetensi Inti (KI) itu dirumuskan SAMA untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK, ditambah lagi rumusan KI itu TIDAK koheren dengan KD), akibatnya isi buku siswa dan buku pegangan guru tidak sama dengan KD

    KI (Kompetensi Inti) untuk semua jenjang pendidikan itu sama (KI untuk SD, SMP dan SMA itu sama), apakah artinya kompetensi (kemampuan) anak SD = kompetensi (kemampuan) anak SD ?

    3. KTSP mencantumkan secara jelas kriteria ketuntasan belajar yang dikenal sebagai KKM (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal), sedangkan Kurikulum 2013 TIDAK lagi mencantumkan KKM dengan akibat formula penilaian menjadi kacau (rapor menjadi rumit dan subyektif). PEDOMAN PENILAIAN ITU DIUBAH BEBERAPA KALI.

    Program penilaian ini yang dikeluhkan oleh banyak guru karena tidak computerized, hingga akhirnya nilai mentah diserahkan pada operator untuk diolah
    Hal ini melanggar prinsip kerahasiaan nilai dan mengamputasi kemampuan guru untuk menilai sebagaimana dituntut dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 ayat (a)UU Guru dan Dosen

    4. KTSP dilengkapi dengan Analisa Konteks dan perumusan Keunggulan Lokal, sehingga cocok untuk diterapkan dalam spesifikasi kondisi dan lingkungan sekolah, sedangkan Kurikulum 2013 merupakan bentuk penyeragaman tunggal, mulai rumusan Silabus dan penyamaan buku siswa + buku pegangan guru, sehingga tidak kontekstual (melanggar azas diversifikasi kurikulum yang dijamin oleh Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas)

    5. Penilaian dalam KTSP terbagi dalam :
    (a) penilaian hasil belajar (evaluasi) dengan kriteria ketuntasan, yang dilengkapi dengan Analisa Soal
    (b) penilaian proses belajar (monitoring) dengan kriteria besarnya daya serap
    Sedangkan penilaian Kurikulum 2013 terbagi dalam Rapor Lembar 1 untuk penilaian KI 3 dan KI 4 yang rumusnya beberapa kali diubah dan Rapor Lembar 2 untuk penilaian KI 1 dan KI 2 yang deskriptif dengan standar acuan yang tidak jelas sehinggga tidak bisa computerized

    6. Kurikulum 2013 memaksakan pendekatan saintifik (5 M) meskipun :
    (a) Banyak guru tidak berlatar belakang SMA IPA sehingga tidak terbiasa dan tidak terlatih metode Inquiry (berpikir deduktif – induktif) melalui praktikum dan penelitian ilmiah
    (b) Tidak semua KD dapat dimengerti melalui pendekatan saintifik (5 M) yang membutuhkan metode Inquiry

    7. Kurikulum 2013 tidak antisipatif terhadap perkembangan teknologi, terbukti dengan dihapuskannya mata pelajaran TIK dari Kurikulum 2013. TIK merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang perkembangannya sangat cepat, tidak bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, atau kita semua akan menjadi bangsa yang gagap teknologi dan tidak siap menghadapi persaingan global (MEA 2015) dimana menurut ketentuan WTO : bidang pendidikan akan dibuka untuk modal asing dan tenaga guru asing

    8 Begitu juga dengan IPA, suatu bidang ilmu yang perkembangannya sangat cepat, TIDAK bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran lain, jadi tidak bisa dihapus di kelas 1 – 3 SD

    Maka kita harus merujuk pada Lampiran I Permendikbud No 81 A Tahun 2013 dalam Bab V C : Pengaturan Beban Belajar yang menyatakan bahwa sekolah dapat memilih SISTIM PAKET atau SISTIM KREDIT SEMESTER.

    Hal ini telah saya tulis dalam “SEHABIS KTSP LALU APA ? SKS ! – Penguasaan Kurikulum, MBS dan Sekolah Mandiri dalam Satu Tarikan Nafas” (Majalah EDUCARE No. 6/IV/September 2007 halaman 36-38) dan dapat diunduh pada laman : http://sukainternet.wordpress.com/2007/10/18/sehabis-ktsp-lalu-apa-sks/

    Untuk dapat sampai ke SKS, para guru harus bisa membuat MODUL sendiri, sehingga sekolah dapat memfasilitasi keberagaman kecepatan belajar siswa sebagaimana dituntut dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Lampiran I Bab V C : Pengaturan Beban Belajar dan Permendikbud No. 158 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 17 Oktober 2014 (Lihat Pasal 5 : SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI A DAPAT MNERAPKAN SKS)

    Oleh sebab itu, sebaiknya para guru membaca dan mempraktekkan DISAIN KURIKULUM DIGITAL dimana guru akan belajar Ilmu Kurikulum (Curriculum Design) dan Filsafat Pendidikan, dua bidang ilmu yang justru dihapus dari PGSD dan FKIP, sehinga para guru belajar langsung hakekat kurikulum, bukan sekedar varian-variannya seperti KBK, KTSP, PPR (Paradigma Pendidikan Reflektif), Silabus Berkarakter, dan Kurikulum 2013, serta SKS. Program Disain Kurikulum Digital ini telah diuji cobakan di 6 provinsi sehingga para guru disamping belajar Ilmu Kurikulum (Crriculum Design, para guru juga belajar Filsafat Pendidikan dan Manajemen Kelas sehingga siap maju ke SKS

    Hasil uji coba ini telah dipublikasikan dalam buku JIWA NUSANTARA DALAM TULISAN pada halaman 198 – 205 : MELATIH GURU, MERETAS MASA DEPAN RIBUAN ANAK INDONESIA, terbitan Anyes Betari Komunika ([email protected])

    Buku DISAIN KURIKULUM DIGITAL ini dapat dilihat di berbagai perpus perguruan tinggi atau perpus daerah atau perpus lembaga-lembaga tinggi negara (http://www.pdii.lipi.go.id/read/2013/01/30/disain-kurikulum-digital.html), supaya para guru siap menghadapi MEA 2015 (Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015) dimana sektor pendidikan akan dibuka untuk modal asing dan guru asing dan tidak disibukkan dengan aneka pelatihan kurikulum yang selalu berganti, yang dapat menghilangkan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kelas.

    Penulis adalah pemenang IMA 2011 (Indonesia Millenium Development Award 2011)

  • Masalahnya memang tidak sederhana : guru TIK tidak lagi mengajar sehingga tidak memenuhi SKB 5 Menteri (guru harus mengajar 24 jam per minggu) – maka sesuai dengan sanksi yang termaktud dalm SKB 5 Menteri : guru […]

  • Pada peringatan hari Guru, 25 November ini saya mencoba merenung apa yg telah saya perbuat untuk negeri ini :

    1. Menyuarakan suara kaum marjinal (voice of the voiceless).

    a. Saya mencoba berjuang untuk […]

  • Content pembelajaran hanya salah satu dari isi kurikulum.Masih ada metode,strategi & model pembelajaran untuk implementasi pendidikan holistik.Oleh sebab itu,agar tidak terjebak pada pembelajaran kognitif dan […]

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar