Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada akhir Mei lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menawarkan sebuah solusi yang dapat digunakan untuk menuntaskan persoalan rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat kerja tersebut, Nadiem menyampaikan gagasan mengenai marketplace untuk guru atau tenaga pendidik. Apa yang dimaksud dengan marketplace guru?
Pengertian Marketplace Guru
Marketplace guru adalah wadah di mana semua guru yang memenuhi syarat untuk mengajar, masuk ke dalam suatu database yang dapat diakses oleh seluruh sekolah. Melalui marketplace ini, setiap sekolah dapat mencari guru yang dibutuhkan dengan mudah, sehingga dapat menyelesaikan masalah perekrutan.
Marketplace yang digagas Nadiem ini berupa platform yang berisikan database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK ataupun lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-Jabatan yang dinilai layak untuk menjadi guru PPPK.
Tujuan Marketplace Guru
Menurut Nadiem, tujuan digagasnya marketplace guru adalah untuk menyelesaikan permasalahan terkait rekrutmen tenaga pengajar, antara lain yaitu:
- Sekolah dapat memenuhi kebutuhan guru secara real time dan tidak perlu menunggu rekrutmen terpusat yang membutuhkan waktu lama. Misalnya seperti saat terjadi kekosongan guru secara tiba-tiba di sekolah, yang diakibatkan kematian, pensiun, atau pindah sekolah.
- Sekolah dapat melakukan perekrutan sesuai kebutuhan karena selama ini masih ada siklus yang tidak sinkron antara sekolah dengan pemerintah pusat.
- Menyelesaikan masalah pengajuan formasi ASN dari pemerintah daerah yang selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Syarat dan Ketentuan Marketplace Guru
Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh guru yang ingin mendaftarkan diri pada marketplace guru, maupun bagi sekolah yang ingin mencari talenta guru melalui marketplace tersebut. Berikut detail syarat dan ketentuan yang diusulkan Nadiem.
1. Syarat dan Ketentuan Bagi Guru
- Merupakan guru honorer yang lulus seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Merupakan guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-Jabatan
- Merupakan guru honorer yang lulus seleksi ASN dan PPG sekaligus
2. Syarat dan Ketentuan Bagi Sekolah
- Anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang sudah ada di Pemerintah Daerah (Pemda) akan dialihkan ke sekolah. Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah, terpisah dari rekening BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
- Sekolah bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan disesuaikan dengan formasi. Formasi ini ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan bersifat dinamis setiap tahun, tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut.
- Untuk aturan yang lebih detail mengenai proses atau langkah-langkah perekrutan melalui marketplace nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Kemendikbudristek.
Cara Kerja Marketplace Guru
Marketplace ini rencananya akan memiliki cara kerja seperti marketplace pada umumnya. Platform ini akan menjadi pangkalan data guru di seluruh Indonesia yang dapat diakses oleh sekolah-sekolah untuk mencari dan merekrut guru sesuai dengan kebutuhan dan formasi masing-masing. Sekolah juga bisa melakukan beberapa tes kepada calon guru yang telah dipilih melalui marketplace, seperti tes wawancara atau uji kompetensi.
Baca juga: Cara Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru, Indikator, hingga Contoh
Selain itu, sekolah juga dapat melakukan penetapan guru sebagai guru tetap atau guru kontrak sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekolah juga bisa memberikan insentif kepada guru sesuai kinerja dan prestasi yang dimiliki.
Melalui marketplace ini, sekolah bisa merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.
Pro Kontra Marketplace Guru
Gagasan marketplace dari Nadiem ini menghasilkan pro kontra dari masyarakat. Beberapa guru honorer menyatakan keberatan dengan adanya marketplace guru karena mereka lebih ingin diangkat sebagai PNS/ASN dibandingkan PPPK, terutama guru honorer yang telah bekerja belasan tahun menjadi guru honorer.
Kontra juga datang dari beberapa anggota DPR yang menilai bahwa marketplace gagasan Nadiem ini tidak dapat menyelesaikan masalah rekrutmen guru PPPK atau khususnya yang masuk kategori P1. Guru honorer P1 merupakan kelompok guru honorer yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi dan SK Pengangkatan. Pengangkatan guru honorer P1 ini terbentur dengan formasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat yang enggan mengusulkan formasi karena aturan penggajian dan tunjangan tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, terdapat juga golongan masyarakat yang pro dengan gagasan marketplace guru ini. Dukungan ini salah satunya juga berasal dari kalangan guru itu sendiri. Golongan yang pro menilai bahwa adanya marketplace ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk mengisi kekosongan posisi guru PPPK.
Lalu, apakah marketplace guru yang digagas oleh Nadiem ini akan tetap dijalankan? Nadiem mengatakan bahwa marketplace ini sudah didiskusikan bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rencananya, pelaksanaan rekrutmen guru PPPK dengan sistem marketplace ini akan dilakukan mulai tahun 2024 nanti.
Namun hingga saat ini, masih belum dapat dipastikan apakah rencana terkait marketplace guru ini akan tetap berjalan seperti yang sudah diungkapkan pada rapat kerja atau nantinya akan mengalami perubahan di tengah jalan. Bagaimanapun nanti keputusannya, masyarakat berharap adanya marketplace guru ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya guru honorer di seluruh Indonesia.
