Guraru

Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Halo Rekan Guraru! Akhir-akhir ini, topik inklusi sedang menjadi perhatian khusus bagi seluruh lapisan masyarakat hingga pemangku kebijakan. Pendekatan inklusif kini menjadi fokus utama dalam dunia pendidikan untuk diterapkan pada seluruh level jenjang pendidikan. Hal ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adaptif terhadap keragaman siswa. Pendekatan inklusif menandakan pergeseran paradigma dari model pendidikan eksklusif di masa lampau, di mana siswa dengan kebutuhan khusus sering terabaikan atau bahkan dipisahkan dari mayoritas siswa. Lalu bagaimana kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia?

Pengertian Pendidikan Inklusi

Makna pendidikan inklusif sebagai kebalikan dari eksklusif yaitu mencerminkan visi pendidikan yang memberdayakan setiap individu. Inklusifitas mengandung konsep bahwa setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan akses mengakses kurikulum yang relevan, pendidikan yang ramah dan terbuka untuk semua tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan agar setiap siswa merasakan sense of belonging, atau rasa memiliki, di lingkungan sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pasal 32 (1) menyatakan Bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dengan demikian, pada definisi tersebut di dapat dipahami bahwa pendidikan khusus tidak terbatas hanya pada peserta didik disabilitas namun juga pada peserta didik yang memiliki pontensi kecerdasan dan bakat istimewa

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusi

Kebijakan Pendidikan inklusif merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang  memiliki  kecerdasan luar biasa yang  diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Terdapat 3 skema tahapan penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus, antara lain

Skema 1

Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus dimulai dari orang tua mendatangi rumah sakit untuk mengidentifikasi kondisi. Selanjutnya pihak rumah sakit memberi hasil tes peserta didik kepada sekolah secara langsung atau dapat melalui perantara dinas pendidikan. Identifikasi dilakukan berdasarkan gejala yang dapat diamatu yang meliputi gejala fisik perilaku, dan hasil belajar.

Baca Juga: Strategi Pembelajaran yang Tepat Melalui Profiling Peserta Didik

Skema 2

Pada skema, orang tua mendatangi sekolah yang bersangkutan kemudian pihak sekolah meminta bantuan pihak rumah sakit untuk identifikasi kondisi kemudian diteruskan ke dinas pendidikan dan berakhir kembali ke sekolah.

Skema 3

Skema terakhir, orang tua meminta bantuan kepada Unit Layanan Disabilitas (ULD) kemudian diteruskan ke rumah sakit, dinas pendidikan atau ke sekolah. Selanjutnya pihak sekolah akan melakukan tindak lanjut pemilahan dan penempatan kelas sesuain dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pihak yang Terlibat dalam Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Beberapa instansi pendidikan tidak dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus apabila tidak membawa surat keterangan hasil asesmen dari rumah sakit atau psikolog. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus idealnya melibatkan orang tua peserta didik, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan dinas pendidikan setempat. Pihak lain yang terlibat yaitu

1. Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Tugas utama ULD adalah menyediakan pendampingan kepada penyandang disabilitas unruk mendukung proses belajar. ULD juga dapat menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum atau sekolah inklusif dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Kompetensi yang ditingkatkan adalah terkait dengan cara untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. 

2. Pusat Sumber

Dalam pendidikan khusus, pusat sumber merupakan Lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus da pendidikan inklusif. Pusat sumber dapat dijadikan rujukan bagi orang tua, keluarga, sekolah umum/SLB, masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Sekolah Khusus / Sekolah Luar Biasa (SLB)

Faktor penting dalam memberikan hak akses kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah ketersediaan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus yaitu guru yang dapat menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Faktanya, jumlah guru SLB masih minim sehingga diperlukan kerja sama antara SLB dengan sekolah inklusif untuk menunjang pelaksanaan pendidikan.

4. Organisasi Masyarakat Sipil

Pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan berbagai aspek. Untuk memenuhi salah satu pemenuhan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah harus bekerja sama dengan pihak lain yang dianggap kompeten. Seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil (OSM), organisasi profesi tertentu, rumah sakit, dll. Lembaga internasional yang menjadi mitra antara lain UNESCO, IBE, USAID, WHO, dll.

Demikian penjelasan terkait kebijakan pendidikan inklusi dan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus di Indonesia. Semoga dapat menjadi referensi yang bermakna bagi Rekan Guraru. Mari bersinergi untuk senantiasa mendukung hak pendidikan bagi peserta berkebutuhan khusus. Semangat mengabdi!

 

Referensi

Arriani, F. 2022. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Jakarta: BSKAP Kemendikbud Ristek.

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top