0

SEKOLAH AMAN (+1)

Wendie Razif Soetikno June 21, 2016

Kita masih melihat besarnya korban pada letusan Gunung Sinabung di Sumut sampai saat ini dan banyaknya korban pada peristiwa longsor dan banjir di Purworejo, 18 Juni 2016.
Padahal Program Sekolah Aman sudah dicanangkan oleh Kemdikbud dan BNPB sesaat setelah bencana tsunami di Aceh tahun 2004, gempa Yogya tahun 2006 dan dikukuhkan melalui Deklarasi Yogya (24 Oktober 2012), namun Kemdikbud kurang menganggap hal ini penting, meskipun dunia meyakini bahwa korban terdampak dapat diminimalisir melalui pendidikan sadar bencana dan penanggulangan resiko bencana (PRB).

Pengetrapannya seharusnya sudah selesai karena komitmen kita untuk melaksanakan 5 agenda HFA 1 (Hyogo Framework Action 1) 2005-2015. Kini kita sebenarnya sudah harus mengetrapkan HFA 2 (Hyogo Framework Action 2) 2015-2025 di sekolah-sekolah untuk memaksimalkan PRB (penanggulangan resiko bencana), bukan hanya meminimalisir korban bencana alam, tapi juga meminimalisir kejadian kebakaran di sekolah, merehabilitasi korban polusi yang timbul dari daerah sekitar sekolah dan mengurangi korban kecelakaan sepeda motor dimana korban terbesar adalah remaja usia sekolah. Namun Kemdikbud tetap abai.

Sampai muncul artikel di Harian KOMPAS, Selasa 14 Juni 2016, halaman 1, yang berjudul : “Resiko Bencana Diabaikan, Korban Jiwa Terus Berjatuhan” dan artikel lain di halaman yang sama yang berjudul “Siap Bencana, Bukan Gempa yang Membunuh Kita”, namun Kemdikbud tetap sibuk dengan 4 program penyerapan anggaran, meskipun PRB sebagai bagian integral dari “MITIGASI BENCANA” juga menjadi salah satu topik penting yang dibicarakan dalam Pertemuan ke-6 SEAMEO (Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se Asia Tenggara) di Bandung tanggal 25-27 April 2016.
Empat proyek penyerapan anggaran Kemdikbud yaitu :
(1) proyek Ujian Nasional di SMP dan SMA/SMK, yang seharusnya sudah dilarang dengan dikeluarkannya putusan kasasi (inchracht) MA No.2596 K/Pdt/2008. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sudah mengeluarkan teguran (aanmaning) kepada Mendikbud M.Nuh pada hari Rabu, 10 April 2012 supaya melaksanakan putusan MA tersebut. Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan taat hukum ternyata malah memperparah keadaan demi proyek yang meluas lagi sampai ke SD dengan nama baru “Ujian Utama” (padahal UN SD sudah dihapus melalui Program Wajib Belajar 9 tahun dan melalui ketentuan Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan program Paket A sudah dihapus melalui ketentuan Pasal 70
ayat 2 PP No.32 Tahun 2013);
(2) Program Literasi Sekolah dengan membagikan jutaan buku ke sekolah-sekolah (bukan meng- upload e-book);
(3) Program Guru Pembelajar (Guru melek informasi melalui internet) tapi tetap tidak memandang penting mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di semua jenjang pendidikan dan tidak mengakomodasi Core Skills yang kelima dari “21st Century Learning“: yaitu “LITERASI DIGITAL” ;
(4) Pelatihan Guru dalam Revisi Kurikulum 2013 yang Silabus dan RPP-nya hanya sedikit berbeda dengan Kurikulum 2006.

Hal ini terlihat dari tidak dihiraukannya advokasi penulis yang mengingatkan Kemdikbud akan komitmennya pada sosialisasi Sekolah Aman yang penulis sajikan dalam Majalah EDUCARE, Februari 2014 halaman 40-43, dengan rincian di bawah ini :

SEKOLAH AMAN
Program Baru Setelah Adiwiyata dan Sekolah Sehat

Program sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) telah berlangsung selama hamper 20 tahun dan sudah banyak sekolah yang memperkaya laboratorium Biologinya dengan arboretum (kebun raya mini) dalam bentuk apotik hidup dan dapur hidup. Dengan demikian pengurangan pemakaian bahan kimia berbahaya sudah mulai dipraktekkan dalam keseharian di sekolah, misalnya untuk mengusir nyamuk dan kecoa di kelas, tidak lagi digunakan insektisida tapi para murid menanam sereh (Cymbopogon citratus), kayu putih (Eucalyptus globulus), zodia (Evodia suaveolens), tapak dara (Pelargonium citrosa), kemangi (Ocimum basilicum), bunga tahi ayam (Tagetes erecta), suren (Toona sureni Merr), akar wangi (Andropogon zizanioides), kecombrang (Nicolaia speciosa), bunga rosemary (Rosmanirus officinalis), lavender (Lavandula angustifolia), dll. Untuk mengusir tikus, para murid dapat menanam sirsak (Annona muricata), mengkudu/pace (Morinda citrifolia), durian (Durio zibethinus), bintaro (Cerbera manghas), daun mint (Mentha piperita), kopi (Coffea arabica), cengkeh (Eugenia aromatica), cabe rawit (Capsicum frutescens), jengkol (Phitecellobium lobatum), pohon kapur barus (Dryobalanaops aromatic), dll. Untuk membuat lingkungan sekolah menjadi dingin tanpa memerlukan AC, para murid bisa menanam pohon belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), pohon kelor (Moringa oleifera), rotan (Calamus sp), nipah (Nipa fruticans), bambu hijau (Bambusa tuldoides), gamal (Glyricidia sepium), rambutan (Nephelium lappaceum), melinjo (Gnetum gnemon), lamtoro (Leucaena luecephala), ceri (Prunus avium), dll. Untuk menyerap polusi udara, para murid sebaiknya menanam lidah mertua (Sanseviera trifasciata), pakis boston (Nephrolepsis exaltata bostoniensis), palem areca (Chrysalidocarpus lutescens), lidah buaya (Aloe barbadensis), peace lily (Spathiphyllum sp), Chinese evergreen (Modestum aglaonema), marginata (Dracaena marginata), dll.
Program sekolah sehat yang telah dirintis sekitar 15 tahun yang lalu juga sudah mulai kelihatan hasilnya dalam bentuk UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah), dan docil (dokter cilik : untuk SD) atau PMR (Palang Merah Remaja : untuk SMP/SMA) atau Pramuka Saka Husada. Hasil yang nyata adalah kesadaran akan pentingnya tindakan preventif (pencegahan) dari pada tindakan kuratif (penyembuhan). Misalnya untuk mencegah selesma, para murid sudah dibiasakan minum bir pletok (di Jakarta), wedang uwuh (di Yogya), wedang ronde (Jawa Tengah dan Jawa Timur) atau minuman herbal seperti wedang jahe, beras kencur atau temulawak.
Namun mengingat besarnya korban yang jatuh pada saat tsunami dan gempa di berbagai tempat di Indonesia, maka Kemdikbud merasa perlu bekerja sama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk meluncurkan program Sekolah Aman melalui PRB (Penanggulangan Resiko Bencana) sesuai dengan kesepakatan Hyogo (Hyogo Framework Action) di tahun 2005, yang dikukuhkan dengan Deklarasi Yogya, 24 Oktober 2012.
Jadi sekolah aman bukanlah sekolah yang tak terkontaminasi dengan “bullying” yang bisa tampil dalam bentuk tindakan fisik (memukul atau merusak barang), kekerasan verbal (mengancam, menghina, mengolok-olok) atau bisa juga tampil dalam bentuk tindakan tidak langsung (menyebarkan gossip, membuat olok-olok tidak pantas), hingga yang bersifat fisik-seksual (memaksa teman melakukan tindakan seksual yang tidak pantas dan merendahkan). Selain “bullying” di atas, ada peri laku lain yang tidak pantas, tidak dapat diterima dan berbahaya, seperti pelecehan seksual (dapat dilakukan oleh sesama murid atau oleh guru) atau pembedaan/peminggiran perlakuan (misalnya pada siswa yang dianggap “aneh” atau “berbeda”) yang berdampak merugikan. Bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan sekolah yang tidak aman. Tapi sekolah yang mengacu pada HFA dan Deklarasi Yogya.
Jadi sekolah aman adalah sekolah yang memenuhi kajian resiko untuk multi bahaya (multi-hazard risk management) yang mengacu pada HFA 1 yang meliputi 5 agenda :
1. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar
kelembagaan yang kuat untuk pelasanaannya.
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua
tingkat.
4. Mengurangi faktor-faktor resiko yang mendasari PRB (Pendidikan Resiko Bencana).
5. Memperkuat kesiap siagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. Aktivitas kuncinya :
a. pengelolaan dan pertukaran informasi
b. memperkuat jaringan antar para ahli manajemen pendidikan dan ahli BNPB
c. menggalakkan dan memperbaiki dialog antar semua stakeholders pendidikan
d. menggalakkan penggunaan dan penerapan dalam pertukaran informasi
e. mengembangkan direktori dan inventori tingkat lokal, nasional, internasional yang ramah pengguna
f. lembaga yang menangani pembangunan wilayah kota memberikan informasi publik tentang pengurangan resiko
g. memperbarui dan menyebarkan tentang terminologi internasional terkait pengurangan resiko bencana.

Untuk pendidikan dan pelatihan, ada 6 poin khusus untuk pendidikan :
1. Menggalakkan dimasukannya pengetahuan tentang PRB (Penanggulangan Resiko Bencana) dalam bagian yang relevan pada kurikulum sekolah di semua tingkat, dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dengan informasi yang dibutuhkan dalam PRB; menggalakkan integrasi pengurangan resiko bencana sebagai suatu elemen intrinsik dalam Dekade PBB untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini ada kerangka aksinya sendiri dari tahun 2005-2015
2. Menggalakkan pelaksanaan penjajagan resiko tingkat lokal dan program kesiap-siagaan terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan.
3. Menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisir efek bahaya
4. Mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu yaitu para perancang pembangunan, manajer keadaan darurat, pejabat pemerintah tingkat lokal.
5. Menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat, dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarela sebagaimana mestinya, untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan mitigasi dan menghadapi bencana
6. Memastikan akses setara terhadap kesempatan pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi perempuan dan konstituen yang rentan; menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan resiko bencana

Sekarang kita akan memasuki tahun 2015 dimana akan diimplementasikan HFA 2 (Hyogo Framework Action 2015-2025), padahal banyak sekolah yang belum melaksanakan HFA 1.
Maka tantangan Indonesia makin berat karena disamping tuntutan pelaksanaan HFA 1, Indonesia juga dituntut persiapannya dalam menyongsong penerapan HFA 2. Untuk itulah penulis menghadiri diskusi terbatas pada hari Jumat, 15 November 2013 yang diselenggarakan atas kerja sama Plan Indonesia, UN OCHA, Save The Children, UNICEF, UNESCO, World Vision Indonesia,dan MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) yang merupakan Post HFA 1 Consultation Raodmap.
Pertemuan ini membahas 4 pertanyaan besar yaitu :
1. Berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan, isu apa saja yang menurut Indonesia
harus diprioritaskan dalam HFA 2 ?
2. Mengapa Indonesia memilih isu-isu ini sebagai prioritas ?
a. Apa saja kemajuan yang telah dicapai dalam isu ini, dan apa tantangan yang masih dihadapi dalam
mengatasi isu ini?
b. Apakah HFA 1 telah berperan dalam membantu mengatasi isu ini? Jika tidak, mengapa?
3. Apa aksi/tindakan konkrit yang direkomendasikan untuk mengatasi isu ini? Sebutkan maksimum lima
aksi/tindakan spesifik, berikut target-target dan indikator spesifik dan terukurnya; serta bagaimana
target dan indikator ini akan diukur

Menjawab pertanyaan No.1 :
Usulan yang diajukan untuk HFA 2 :
1. Penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan yang menyangkut masalah struktural dan non struktural
2. Penanggulangan resiko bencana dalam pendidikan yang terpadu dari berbagai elemen dan unsurnya, termasuk masalah sinkronisasi program antar kementerian.
3. Pengelolaan penanggulangan bencana dalam pendidikan yang komprehensif. Setelah itu ada masalah kesiap-siagaan, perencanaan, ada kebijakan dari sekolah/pemda

Menjawab pertanyaan No.2 a : Apa saja kemjauan yang sudah dicapai pada isu ini dan apa tantangannya?
Kemajuan yang sudah dicapai, kita sudah punya program kegiatan yang dilaksanakan walaupun masih sporadis. Punya banyak aturan, buku pedoman, material, dan materi untuk advokasi
Tantangannya :
• Sporadic action (aksi-aksi sudah dilakukan tapi sifatnya masih sporadis)
• Otonomi daerah
• Ego sektoral
• Kondisi geografis (wilayah yang luas dan perbedaan kondisi daerah yang berbeda, contoh Papua dengan keterbatasan infrastruktur)
• Pendanaan
• Paradigma pelaku (banyak pelaku yang masih berpikir “penanggulangan resiko bencana” bersifat responsif)
• Media sosial

Menjawab pertanyaan No.3 : Tindakan konkrit/aksi kunci yang kita rekomendasikan :
1. Integrasi penanggulangan resiko bencana pendidikan ke dalam UU Sistim Pendidikan Nasional
2. Kewajiban regulasinya (sinkronisasi kebijakan dan program di tingkat nasional hingga daerah, menjadikan penanggulangan resiko bencana pendidikan suatu kewajiban bagi daerah)
3. Advokasi
4. Penegakan hukum (law enforcement)
5. Monitoring dan evaluasi (monev)

Semoga pembahasan HFA 2 melalui Post HFA 1 Consultation Roadmap ini dapat mendorong sekolah-sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Aman agar secepat mungkin mengadopsi HFA 1 atau Deklarasi Yogya, bukan saja untuk mencegah kerusakan sarana dan prasarana sekolah yang membahayakan murid tapi juga memprioritaskan pendidikan mitigasi bencana.

HFA 2 (Kerangka Aksi Hyogo 2) saat ini telah dilengkapi dengan Kerangka Kerja Sendai (Sendai Framework Disaster Risk Reduction) : 2015 – 2030, hingga PRB menjadi lebih terarah dan terpadu

TERNYATA KEMDIKBUD MEMPUNYAI PENDAPAT SENDIRI TENTANG “SEKOLAH AMAN” YANG BERTENTANGAN DENGAN HFA 1 & HFA 2 serta DEKLARASI YOGYA, dan pasti tidak selaras dengan Kerangka Kerja Sendai (Sendai Framework Disaster Risk Reduction) : 2015 – 2030

Pandangan ini dapat ditemukan dalam posting “Pon Ten” di Facebook, tanggal 15 Juni 2016 pk. 3:41 am

Berikut pandangan yang melenceng jauh, bukan hanya dari HFA dan Deklarasi Yogya, tetapi juga melenceng dari topik MITIGASI BENCANA yang dibicarakan dalam Pertemuan Ke-6 SEAMEO di Bandung, tanggal 25-27 April 2016

INI POSTINGNYA

Laksanakan ! Lima Regulasi Kemdikbud Untuk Menciptakan Sekolah Aman

Sekolah yang aman, nyaman adalah kondisi yang wajib tercipta disetiap satuan pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan fungsi pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkanya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negera yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk menciptakan sekolah yang aman dari tindakan kekerasan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan 5 (lima) regulasi terkait dengan upaya menciptakan sekolah yang aman, yakni :

1. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Unduh Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 di SINI

2. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah

Untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan penciptaan lingkungan sekolah yang bebas dari pengaruh rokok, memberikan perlindungan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk rokok, perlu menciptakan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah

Unduh Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 di SINI

3. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan

Terkait buku yang digunakan oleh satuan pendidikan baik buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat serta untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dan standar kriteria buku.

Unduh Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 di SINI

4. Permendikbud Nomor 18 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru

Terkait pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan

Unduh Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 di SINI

Lampiran I, Lampiran II , Lampiran III

5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

Terkati pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan seharusnya menjadi bagian proses belajar dan budaya setiap sekolah

Unduh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 di SINI

Demikian 5 (lima) regulasi yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk menciptakan sekolah aman.

DI POSTING Oleh “Pon Ten” di Facebook tanggal 15 Juni 2016 pk 3:41 am (hanya dua hari sebelum bencana tanah longsor di Purworejo dan bencana banjir di berbagai daerah lain). Artikel “Sekolah Aman” dari Pon Ten ini tercatat dalam sejarah sebsgai bentuk ketidak pedulian KemdiKbud akan MITIGASI BENCANA

4,957 total views, 26 views today


Harap login untuk Vote UP postingan ini.

No comments yet

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar