4

Refleksi UN; Ke mana Nilai Afektif dan Psikomotor? (+5)

Bai Ruindra June 12, 2013

 

Ujian Nasional tahun 2013 sudah diumumkan tertanggal 24 Mei 2013. Sebagian daerah memberikan pengumunan kepada siswa di pagi hari dan sebagian yang lain memilih sore hari, seperti di Aceh. Berbagai rasa dialami siswa-siswi yang dinyatakan lulus dan tidak lulus ujian akhir ini. Bagi yang lulus tentu saja merasakan luapan kebahagiaan tiada terbatas. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak lulus? Menangisi nasib? Sudah tentu. Namun ada hal lain yang paling tidak menjadi cambuk bagi semua kalangan, yaitu depresi dan penyesalan berkepanjangan. Guru menyayangi siswanya ibarat anak sendiri, siswa mengasihi temannya sebagai sahabat sejati dan masyarakat menaruh iba pada mereka yang dianggap “gagal” tersebut.

Kata gagal pada dasarnya dikronologikan pada suatu hal yang tidak bisa diulangi kembali atau sudah tidak bisa diubah lagi secara benar. Untuk Ujian Nasional, kata gagal dirasa kurang tepat diucapkan. Jika kata gagal diterapkan maka semua pembelajaran yang telah dipelajari tidak diamalkan sama sekali. Siswa yang tidak lulus bukan berarti gagal ujian namun karena ujian sudah menggagalkan langkah mereka menuju ujian yang lebih besar lagi.

Nah, siswa yang tidak lulus merasa dirinya sudah gagal menjadi manusia secara utuh. Siswa didikte oleh Ujian Nasional untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah kita membuat acuan semua sekolah harus mencapai nilai minimun tanpa memperhatikan kemampuan sekolah untuk melaksanaan ujian tersebut. Sekolah-sekolah yang mencukupi infrastruktur silahkan saja melaksanakan Ujian Nasional, tapi tunggu dulu untuk sekolah yang belum memadai terlebih sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar profesional. Pelaksanaan Ujian Nasional akan menjadi ketakutan tersendiri, antara mengajar dengan benar – sesuai kurikulum – dan membahas soal-soal Ujian Nasional saja.

Hasil Ujian Nasional sudah diumumkan, berbagai kritik diberikan kepada pemerintah yang dianggap telah gagal melaksanakan ujian tahun ini tidak digubris. Pemerintah diam saja tanpa mengambil tindakan berarti saat pelaksanaan ujian tidak serentak, LJUN (Lembar Jawaban Ujian Nasional) yang tipis dan mudah sobek, kritikan dan masukan dari tokoh pendidikan – termasuk Anis Baswedan, Prof. Arif Rahman dan lain-lain – tidak dihiraukan oleh pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan Ujian Nasional dan hasilkan sudah diumumkan. Dan Aceh termasuk daerah yang mengurutkan peringkat pertama ketidaklulusan. Antara sedih dan histeris kita mendengar berita ini, namun Muhammad Nuh tetap saja mengatakan bahwa Ujian Nasional telah berhasil dengan kelulusan  yang baik, hampir mencapai 100 persen dan Aceh akan menjadi peningkatan mutu tahun depan karena tingkat kelulusan 96,9 persen. Benarkah demikian? Kita tunggu saja!

Muhammad Nuh boleh bangga dengan ketidaklulusan siswa dalam Ujian Nasional kali ini. Bangga yang hal yang tidak lulus bukan pada hal yang lulus. Peningkatan hasil belajar siswa dan evaluasi prestasi siswa bukan pada empat hari  dengan enam mata pelajaran saja. Penilaian kelulusan Ujian Nasional hanya bersifat nilai kognitif semata. Seharusnya penilaian itu dilakukan dengan tiga aspek sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah sendiri berdasarkan kurikulum yang ada. Dengan pelaksanaan Ujian Nasional itu maka ketidaksesuain antara draf Kurikulum 2013 serta Pendidikan karakter sangat nyata. Kita tidak tahu ke mana arah pemerintah dengan melaksanakan Ujian Nasional yang tanpa memperhatikan tiga aspek tersebut.

 

Aspek Kognitif

Aspek ini memang sangat penting dan dinilai pada Ujian Nasional. Aspek kognitif merupakan hal krusial yang berhubungan dengan pengetahuan siswa, dalam arti yang lebih luas siswa mampu memahami materi ajar berdasarkan tingkat kelulusan yang sudah ditetapkan sekolah. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) inilah yang menilai pencapaian pemahaman siswa akan suatu pelajaran. Namun ketuntasan kognitif ini tidak semata langsung diberikan setelah hasil ujian, namun akan dibarengi dengan dua aspek lain yaitu afektif dan psikomotor.

Aspek kognitif diujiankan untuk mengevaluasi materi ajar yang sudah diajarkan selama satu semester. Dengan aspek ini guru dapat menilai kemampuan siswa pada suatu mata pelajaran. Dalam aspek ini pula guru bisa menentukan rangking kecerdasan siswa dalam mata pelajaran. Namun tidak selamanya hanya aspek ini dinilai lalu meluluskan siswa begitu saja.

Jika di sekolah aspek kognitif menjadi bagian terpenting dalam meluluskan siswa sesuai KKM, lain halnya dengan Ujian Nasional. Siswa harus lulus. Mau tidak mau harus lulus sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Penetapan nilai inilah menjadi masalah besar. Tidak semua siswa mampu mencapai ketuntasan itu, yang dianggap paling hebat jika sudah mencapai kesana. Jika di sekolah siswa yang tidak lulus bisa mengulang (remedial) kembali berbeda dengan Ujian Nasional. Tidak lulus ya tidak lulus.

Kelulusan Ujian Nasional tidak hanya terletak pada mampu atau tidak siswa menjawab soal, kendala lain yang lebih “parah” adalah tidak sama kemampuan antara siswa di ibukota, provinsi, kabupaten dan di daerah-daerah terpencil. Pelaksanaan Ujian Nasional untuk ibukota atau sekolah-sekolah di provinsi yang sudah mencukupi sarana dan prasarana, sah-sah saja dilakukan. Untuk sekolah di daerah, yang masih jauh dari tingkat pemahaman yang sama dengan siswa ibukota atau kota besar hal ini tentu tidak seimbang. Soal-soal yang disamaratakan menjadi persoalan yang kemudian dibahas sampai sekarang. Kesimpulanya, Muhammad Nuh – dalam hal ini pemerintah – tetap egois bahwa siswa di daerah yang tidak mencukupi fasilitas lengkap dan guru tidak memadai harus menjawab soal yang sama dengan siswa di ibukota atau kota besar yang fasilitas pembelajaran dan guru sudah sangat profesional.

Jika hal ini masih terus dilanjutkan maka nilai kognitif yang ingin diraih siswa tidak mesti harus belajar sampai tiga tahun. Siswa hanya perlu menjawab soal-soal sesuai materi ajar yang akan diujiankan. Mengutip komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dikutip di lama www.kompas.com tanggal 15 April 2013 “Harapan saya enggak ada UN. Bikin stress saja, sampai ke dukun, doa-doa. Itu kan jadi sesuatu yang lucu.” Menurut orang nomor dua di DKI Jakarta ini sistem pendidikan yang baik dilihat dari proses dan bukan hasil semata. Seharusnya kompetensi siswa tak hanya dinilai dari UN semata. Kompetensi peserta perlu dilihat dari sisi kedisplinannya selama menuntut ilmu selama tiga tahun. Beliau juga menyangsikan dengan UN apakah bisa menjamin karakter siswa bagus, punya disiplin kerja dan punya mental kuat. Kalau mau UN, sekolah bubar saja. Semua belajar masing-masing, les, bimbel dan langsung ikut ujian.

 

Aspek Afektif

Apa yang dikata Ahok – panggilan untuk Basuki – tentu kembali pada nilai afektif ini. Secara pribadi, saya melihat nilai inilah yang paling utama. Tak ada gunanya nilai kognitif tinggi namun afektif rendah.

Nilai afektif menilai secara personal siswa dalam berinteraksi sosial, bertata krama dan tentu saja menghargai guru. Semenjak pelaksanaan UN nilai afektif langsung terjun payung, tidak dimaknai sama sekali. Padahal nilai sikap ini pula yang menjadikan nilai tertinggi dalam berinteraksi dalam masyarakat. Penilaian UN yang hanya mengandalkan nilai kognitif saja sangat merugikan siswa yang bernilai afektif sangat baik. Bukan sekali dua kali siswa yang berakhlak bagus, mau belajar dengan tekun tidak lulus UN. Hampir tiap tahun ini terjadi, termasuk tahun 2013. Tahun di mana Muhammad Nuh sangat bangga dengan pencapain nilai kognitif yang meninggi di Ujian Nasional.

Adalah seorang siswa saya, Piyani, hanya dia satu-satunya siswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Nasional. Apakah karena dia bodoh? Karena tidak belajar? Karena ini itu? Tentu saja tidak. Saya – semua guru – menilai seorang siswi ini dengan tidak cacat sedikit pun. Tiap hari belajar dengan tekun, tugas-tugas yang diberikan guru dilaksanakan, berbicara dengan tutur kata sangat sopan. Lantaran nilai kognitif saja yang diUNkan maka dia telah dianggap “gagal”.

Sebagai seorang guru yang bertatap muka dengan siswi ini, saya sangat kecewa dengan UN. Akhirnya kembali pada perkataan Ahok, jika afektif masih tidak dihargai untuk apa siswi sekolah sampai tiga tahun, bayar SPP dengan mahal (sekolah-sekolah tertentu), cukup ikut bimbingan belajar, bahas soal dan UN di bulan yang sudah ditentukan.

Menilai afektif memang bukan dengan angka-angka dan menjawab soal, tapi lebih kepada watak dan etika. Apakah kognitif cukup tanpa afektif?

Aspek Psikomotor

Aspek terakhir ini mungkin dianggap tidak penting. Bolehkah jika pihak penyelenggara UN menganggap demikian. Namun harus diperhatikan baik-baik, tanpa psikomotor, ke mana akan dibawa nilai kognitif yang tinggi hampir mencapai taraf sempurna?

Psikomotor adalah praktek, dan kognitif membutuhkan praktek. Ibarat pelajaran Fisika yang diUNkan. Sebuah rangkaian listrik dengan gambar sangat jelas di soal, siswa diminta mencari tegangan arus yang mengalir. Apa jadinya jika dalam sehari-hari siswa hanya menjawab soal-soal saja tanpa diperkenalkan bagaimana arus itu mengalir. Bagaimana cara membaca Ampermeter langsung dengan alatnya? Dan ini adalah psikomotor. Pernahkah UN yang mengandalkan kognitif memperhatikan ini?

Inilah hal yang menjadi UN sangat pincang. Belum lagi jika seorang siswa di sekolah madrasah tidak pernah mempraktekkan pelajarannya. Belajar agama tentu harus diikuti dengan praktek. Bukan hafalan lantas menjawab soal-soal karena setelah empat hari itu akan dilupakan. Seorang siswa mempraktekkan ilmu bacaan shalat untuk diamalkan dan dilaksanakan bukan untuk menjawab soal ujian.

UN memang tetap ngotot dilaksanakan tahun depan – informasi yang ada sekarang hanya untuk sekolah dasar dihapuskan. Penilaian yang diberikan pada kognitif jelas-jelas merugikan siswa. Jika masih bisa berandai, jika UN masih diadakan, sekolah-sekolah cukup mengajarkan dan membahas soal-soal pelajaran UN saja. Pelajaran lain bagaimana? Tidak perlu disekolahkan karena tidak dinilai sama sekali. Jadikan pelajaran ekstrakurikuler yang penerapannya jelas. Bukankanh kita belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupan dari sekarang sampai nanti?

Sebagai kesimpulan, tugas guru bukan membahas soal-soal UN tapi lebih kepada pembentukan watak dan kepribadian. Dengan akhlak mulia siswa mana pun akan mencapai kesuksesan masing-masing, sekali lagi bukan karena satu nilai kognitif!

***

 

1,860 total views, 1 views today


Harap login untuk Vote UP postingan ini.

Comments (4)

  1. benar bahwa unsur ini pula yang menjadi latar belakang penolakan UN. Hanya saja, menurut hemat saya, untuk bahasa Indonesia, berdasar kisi-kisi yang dikeluarkan aspek psiko dan afektif ini diujikan pada ujian sekolah, dan khusus UN memang hanya menguji aspek kognitif. Itu pula sebabnya maka kelulusan didasarkan pada perhitungan gabungan antara nilai US+lain-lain yang disebut nilai sekolah(NS) dan nilai UN. Yang menjadi persoalan barangkali adalah adanya syarat bahwa nilai UN minimal harus sekian, sehingga kalau ada yang kurang dari sekian maka otomatis tidak lulus alias nilai mati. Ini yang tidak ketemu secara nalar. Salam!

  2. Terimakasih pak Bai Ruindra atas shearing artikelnya. Saya berpendapat bahwa pada prinsipnya “Tidak akan ada orang yang bangga ketika melihat anaknya tidak lulus UN, begitu juga pak Muhammad Nuh, Menteri kita. UN disini merupakan suatu penilaian yang dilakukan pemerintah (kognitif/pengetahuan). Mengenai nilai Afektif dan Psikomotorik sebetulnya sudah dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan, namun belum nampak. Dalam hal ini adalah penilaian harus mencakup 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik yang terintegrasi menjadi satu sebagai komponen penentu nilai akhir. Salam hormat pak…,

  3. Oh ya pak BAI Ruindra…,UN akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah jika sepanjang dasar hukumnya masih ada dan menyebutkan adanya ujian nasional (UN) sebagai salah satu komponen penentu kelulusan. (baca permendiknas no.66 tahun 2013 dan PP no.32 tahun 2013).

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar