0

Pengelolaan Keuangan Kota Malang Amburadul, Puluhan Milyar Rupiah Dikelola Diluar Mekanisme APBD (0)

M Randy YP January 24, 2017

Pengelolaan Keuangan Kota Malang Amburadul, Puluhan Milyar Rupiah Dikelola Diluar Mekanisme APBD

Gambar Balai Kota Malang

Hasil investigasi Tim Media Pendidikan terhadap pengelolaan dana satuan pendidikan di beberapa kota di provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya banyak ketidakpatuhan penyelenggara pendidikan terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah pengelolaan dana satuan pendidikan di Kota Malang yang lebih terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan, betapa tidak?

Walikota Malang didalam menyelenggarakan fungsi pendidikan sejak tahun 2010 telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota yang mengatur tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri yang kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Oleh karena kebijakan pungutan dana pendidikan yang bersumber dari orangtua/wali peserta didik tersebut diatur dalam Peraturan Walikota, maka semua masyarakat mengakui bahwa pungutan tersebut adalah sah dan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan semua pungutan tersebut berhasil dihimpun oleh satuan pendidikan dari SDN, SMPN, SMAN sampai SMKN dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang sampai hari ini.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana kebenaran dan keabsahan pengelolaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara berturut turut akan dikupas tuntas sebagaimana dibawah ini.

Tahun Ajaran 2010/2011

Sejak tahun ajaran 2010/2011 dikeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penetapan Sumbangan Penyeleng-garaan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Peraturan Walikota ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2010/2011.

Salah satu pertimbangan hukum yang dipakai dalam membuat Peraturan Walikota ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dimana dalam pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah”. Oleh karenanya maka pengelolaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang (SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Malang telah mempunyai produk hukum didalam mengelola keuangan daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah.

Didalam pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa :
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
(2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiatai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
(5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi keuangan.


Oleh karena pungutan dana dari orangtua/wali peserta didik diatur dalam Peraturan Walikota dan didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dimana dalam pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa “seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah”, maka pengelolaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang harus melalui mekanisme APBD Pemerintah Kota Malang.

Akan tetapi dalam hasil pantauan Tim Media Pendidikan terhadap pengelolaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang (SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) dikelola sendiri oleh satuan pendidikan. Hal ini berarti dana yang diterima oleh satuan pendidikan dari orangtua/wali peserta didik dikelola diluar mekanisme APBD.

Besarnya jumlah keseluruh dana dari orangtua/wali peserta didik yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Malang dapat dihitung dengan mengalikan data jumlah siswa yang ada dengan tarif yang diberlakukan. Jika dihitung mulai berlaku tahun ajaran 2010/2011 sampai dengan Tahun ajaran 2012/2013 mungkin dapat mencapai puluhan milyar bahkan bisa ratusan milyar rupiah.

Tim Investigasi Media Pendidikan telah mengirimkan surat wawancara khusus masalah pengelolaan dana diluar mekanisme APBD ini kepada Walikota Malang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan seluruh satuan pendidikan menengah negeri se-Kota Malang, akan tetapi hanya dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang yang memberikan penjelasan sebagai berikut :
1. berdasarkan PP RI Nomor 69 Tahun 2005 tentang Standar Pembiayaan Bab 9 pasal 62 berbunyi :

  •   Beaya Investasi : Beaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap.
  • Beaya Operasi : Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan/peralatan pendidikan habis pakai dan beaya pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi dll.
  • Beaya Personal : Beaya yang dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

2. SMA dan SMK bukan program wajib belajar, maka inovasi dan kreativitas demi meningkatkan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan orangtua (tidak ada aturan yang melarang penerimaan bantuan dari masyarakat).
3. Terimakasih atas surat dari Media Pendidikan yang kami terima, hal ini menjadikan masukan dan bahan kajian kami.

Tim Media Pendidikan saat ini sedang mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan dana satuan pendidikan yang dikelola diluar mekanisme APBD tersebut untuk dicarikan solusi yang sebaik-baiknya demi terselenggaranya pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat Kota Malang dan sekitarnya.

Sumber:mediapendidikan.info

Baca Juga: androidtechs.com arjunasoft.com

3,102 total views, 1 views today


Harap login untuk Vote UP postingan ini.

No comments yet

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar