5

KURIKULUM 2013 ITU MELANGGAR UU (+2)

Wendie Razif Soetikno December 10, 2014

Banyak dari kita yang sudah lupa akan banyaknya penentang Kurikulum 2013 dari sejak awal, misalnya Dr. Iwan Pranoto (ITB), Dr. Doni Koesoema A (Pembina FGSI), Moh. Abduhzen (Univ. Paramadina), Dr. Daoed Joesoef (mantan Mendikbud), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Poerwo (Univ Atama Jaya Jakarta), Ibu Itje Chodidjah, Ibu Retno Listyarti, dll dengan berbagai alasannya.

Mari kita simak, apakah Kurikulum 2013 ini berjalan di atas rel yang benar atau tidak :
(1) Dalam dasar hukum dari Kurikulum 2013 yaitu PP No. 32 Tahun 2013 yang ditanda tangani Presiden SBY tanggal 7 Mei 2013 pada Pasal 77 M menyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.
(2) Dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, yang ditanda tangani Mendikbud Dr. M. Nuh tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.

Lalu apa yang dimaksud dengan KTSP oleh Presiden SBY dalam Pasal 77 M di PP No. 32 Tahun 2013 itu ? Kurikulum yang dibuat oleh Satuan Pendidikan sendiri (kurikulum yang disusun oleh sekolah dan disahkan oleh Kepala Sekolah, BUKAN kurikulum hasil arahan Dinas Pendidikan dan Pengawas yang belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi sekolah). Lihat Pasal 77 M ayat 1 di PP No. 32 Tahun 2013

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003) dan Pasal 20 ayat (a) UU Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005) yang menyatakan bahwa GURU HARUS MEMBUAT PERENCANAAN PEMBELAJARAN SENDIRI dan MELAKSANAKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERMUTU.
Jadi guru harus membuat Silabus dan RPP sendiri (supaya para guru dapat mencari keunggulan lokal berbasis kearifan lokalnya). Maka pemberlakuan kurikulum tunggal secara nasional itu menyalahi UU
Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa KURIKULUM DIKEMBANGKAN DENGAN PRINSIP DIVERSIFIKASI SESUAI DENGAN SATUAN PENDIDIKAN (sekolah), POTENSI DAERAH DAN PESERTA DIDIK.
Jadi BUKAN penyeragaman kurikulum dan bukan pemberlakuan kurikulum yang sama secara nasional

Maka penyebutan KTSP 2013 sebagai pengganti penamaan Kurikulum 2013 jelas akan sangat jauh implikasinya, sebab :
1. KTSP itu berarti kurikulum yang dibuat oleh satuan pendidikan (sekolah) sebagai wujud profesionalitas guru, sedangkan Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang langsung di drop oleh pemerintah, sekolah dan guru tinggal melaksanakan saja (menyalahi Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas)

2. KTSP mengukur secara jelas kemampuan (kompetensi) yang ingin dicapai melalui perumusan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang koheren, sedangkan Kurikulum 2013 serba abstrak (Kompetensi Inti (KI) itu dirumuskan SAMA untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK, ditambah lagi rumusan KI itu TIDAK koheren dengan KD), akibatnya isi buku siswa dan buku pegangan guru tidak sama dengan KD

KI (Kompetensi Inti) untuk semua jenjang pendidikan itu sama (KI untuk SD, SMP dan SMA itu sama), apakah artinya kompetensi (kemampuan) anak SD = kompetensi (kemampuan) anak SD ?

3. KTSP mencantumkan secara jelas kriteria ketuntasan belajar yang dikenal sebagai KKM (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal), sedangkan Kurikulum 2013 TIDAK lagi mencantumkan KKM dengan akibat formula penilaian menjadi kacau (rapor menjadi rumit dan subyektif). PEDOMAN PENILAIAN ITU DIUBAH BEBERAPA KALI.

Program penilaian ini yang dikeluhkan oleh banyak guru karena tidak computerized, hingga akhirnya nilai mentah diserahkan pada operator untuk diolah
Hal ini melanggar prinsip kerahasiaan nilai dan mengamputasi kemampuan guru untuk menilai sebagaimana dituntut dalam Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 ayat (a)UU Guru dan Dosen

4. KTSP dilengkapi dengan Analisa Konteks dan perumusan Keunggulan Lokal, sehingga cocok untuk diterapkan dalam spesifikasi kondisi dan lingkungan sekolah, sedangkan Kurikulum 2013 merupakan bentuk penyeragaman tunggal, mulai rumusan Silabus dan penyamaan buku siswa + buku pegangan guru, sehingga tidak kontekstual (melanggar azas diversifikasi kurikulum yang dijamin oleh Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas)

5. Penilaian dalam KTSP terbagi dalam :
(a) penilaian hasil belajar (evaluasi) dengan kriteria ketuntasan, yang dilengkapi dengan Analisa Soal
(b) penilaian proses belajar (monitoring) dengan kriteria besarnya daya serap
Sedangkan penilaian Kurikulum 2013 terbagi dalam Rapor Lembar 1 untuk penilaian KI 3 dan KI 4 yang rumusnya beberapa kali diubah dan Rapor Lembar 2 untuk penilaian KI 1 dan KI 2 yang deskriptif dengan standar acuan yang tidak jelas sehinggga tidak bisa computerized

6. Kurikulum 2013 memaksakan pendekatan saintifik (5 M) meskipun :
(a) Banyak guru tidak berlatar belakang SMA IPA sehingga tidak terbiasa dan tidak terlatih metode Inquiry (berpikir deduktif – induktif) melalui praktikum dan penelitian ilmiah
(b) Tidak semua KD dapat dimengerti melalui pendekatan saintifik (5 M) yang membutuhkan metode Inquiry

7. Kurikulum 2013 tidak antisipatif terhadap perkembangan teknologi, terbukti dengan dihapuskannya mata pelajaran TIK dari Kurikulum 2013. TIK merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang perkembangannya sangat cepat, tidak bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, atau kita semua akan menjadi bangsa yang gagap teknologi dan tidak siap menghadapi persaingan global (MEA 2015) dimana menurut ketentuan WTO : bidang pendidikan akan dibuka untuk modal asing dan tenaga guru asing

8 Begitu juga dengan IPA, suatu bidang ilmu yang perkembangannya sangat cepat, TIDAK bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran lain, jadi tidak bisa dihapus di kelas 1 – 3 SD

Maka kita harus merujuk pada Lampiran I Permendikbud No 81 A Tahun 2013 dalam Bab V C : Pengaturan Beban Belajar yang menyatakan bahwa sekolah dapat memilih SISTIM PAKET atau SISTIM KREDIT SEMESTER.

Hal ini telah saya tulis dalam “SEHABIS KTSP LALU APA ? SKS ! – Penguasaan Kurikulum, MBS dan Sekolah Mandiri dalam Satu Tarikan Nafas” (Majalah EDUCARE No. 6/IV/September 2007 halaman 36-38) dan dapat diunduh pada laman : http://sukainternet.wordpress.com/2007/10/18/sehabis-ktsp-lalu-apa-sks/

Untuk dapat sampai ke SKS, para guru harus bisa membuat MODUL sendiri, sehingga sekolah dapat memfasilitasi keberagaman kecepatan belajar siswa sebagaimana dituntut dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 Lampiran I Bab V C : Pengaturan Beban Belajar dan Permendikbud No. 158 Tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 17 Oktober 2014 (Lihat Pasal 5 : SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI A DAPAT MNERAPKAN SKS)

Oleh sebab itu, sebaiknya para guru membaca dan mempraktekkan DISAIN KURIKULUM DIGITAL dimana guru akan belajar Ilmu Kurikulum (Curriculum Design) dan Filsafat Pendidikan, dua bidang ilmu yang justru dihapus dari PGSD dan FKIP, sehinga para guru belajar langsung hakekat kurikulum, bukan sekedar varian-variannya seperti KBK, KTSP, PPR (Paradigma Pendidikan Reflektif), Silabus Berkarakter, dan Kurikulum 2013, serta SKS. Program Disain Kurikulum Digital ini telah diuji cobakan di 6 provinsi sehingga para guru disamping belajar Ilmu Kurikulum (Crriculum Design, para guru juga belajar Filsafat Pendidikan dan Manajemen Kelas sehingga siap maju ke SKS

Hasil uji coba ini telah dipublikasikan dalam buku JIWA NUSANTARA DALAM TULISAN pada halaman 198 – 205 : MELATIH GURU, MERETAS MASA DEPAN RIBUAN ANAK INDONESIA, terbitan Anyes Betari Komunika ([email protected])

Buku DISAIN KURIKULUM DIGITAL ini dapat dilihat di berbagai perpus perguruan tinggi atau perpus daerah atau perpus lembaga-lembaga tinggi negara (http://www.pdii.lipi.go.id/read/2013/01/30/disain-kurikulum-digital.html), supaya para guru siap menghadapi MEA 2015 (Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015) dimana sektor pendidikan akan dibuka untuk modal asing dan guru asing dan tidak disibukkan dengan aneka pelatihan kurikulum yang selalu berganti, yang dapat menghilangkan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kelas.

Penulis adalah pemenang IMA 2011 (Indonesia Millenium Development Award 2011)

3,875 total views, 1 views today


Harap login untuk Vote UP postingan ini.

Comments (5)

  1. “(1) Dalam dasar hukum dari Kurikulum 2013 yaitu PP No. 32 Tahun 2013 yang ditanda tangani Presiden SBY tanggal 7 Mei 2013 pada Pasal 77 M menyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.
    (2) Dalam Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, yang ditanda tangani Mendikbud Dr. M. Nuh tanggal 27 Juni 2013 dinyatakan bahwa TIDAK ADA KURIKULUM BARU ATAU KURIKULUM 2013, YANG ADA ADALAH KTSP.”

    Kalau benar demikian, kenapa pemerintahan malah menghentikan sesuatu yang tidak pernah ada (kurikulum 2013)? jadi selama dua tahun ini sebenarnya juga KTSP dengan pembelajaran tematik integratif gitu? Mbundet dan membingungkan

    • Namanya juga proyek….. Yang lebih membingungkan lagi adalah Permendikbud No. 158 Tahun 2014 yang ditanda tangani Oleh Mendikbud M.Nuh tanggal 17 Oktober 2014 di Pasal 5 : STAUAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI A DAPAT MENERAPKAN SKS (Sitim Kredit Semester) …… nah. lho, jadi maunya M.Nuh itu apa ? Kurikulum 2006 (KTSP) seperti Permendikbud No. 81 A Tahun 2013, atau Kurikulum 2013 seperti yang selama ini selalu dipidatokannya, atau SKS seperti Permendikbud No. 158 Tahun 2014 …… supaya tidak bingung mari kita belajar DISAIN KURIKULUM DIGITAL : semuanya akan tercakup : sekali jalan belajar semuanya : ILMU KURIKULUM, FILSAFAT PENDIDIKAN dan MANAJEMEN KELAS

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!

Skip to toolbar