0

Kemana Kita Akan Melangkah ? (+1)

Wendie Razif Soetikno November 3, 2016

Penerapan Kurikulum 2013 sesungguhnya mengubah seluruh paradigma kita tentang pendidikan, dari tut wuri handayani (memberdayakan dari belakang) menjadi tut wuri hanggondeli (membelenggu dari belakang). Kenapa ? Karena Kurikulum 2013 yang bersandarkan pada azas hegemoni pemerintah sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 77 P ayat 2 dan Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 itu telah mengkooptasi seluruh kegiatan belajar-mengajar (KBM) di kelas.

Rinciannya adalah :
a. Pasal 77 P ayat 2 butir (a) PP No.32 Tahun 2013 (Pemerintah berwenang menyiapkan , menyusun dan mengevaluasi dokumen kurikulum SETIAP SATUAN PENDIDIKAN) akan menghasilkan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, yang menabrak langsung azas diversifikasi kurikulum yang diusung Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas dan azas relevansi kurikulum yang diusung Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas

b. Pasal 77 P ayat 2 butir (b) PP No.32 Tahun 2013 (Pemerintah berwenang menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi dokumen kurikulum SETIAP MATA PELAJARAN) yang menabrak langsung azas profesionalitas guru yang diusung Pasal 39 ayat 2 UU Sisdiknas dan Pasal 20 butir (a) UU Guru dan Dosen

c. Pasal 77 P ayat 2 butir (a) , (b), lihat di atas dan butir (d) serta butir (e) : (Pemerintah berwenang meyiapkan, menyusun dan mengevaluasi buku teks pelajaran dan buku panduan guru) menabrak langsung tugas pemerintah dalam kurikulum yang dieksplisitkan dalam Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas : Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum ditetapkan pemerintah (tidak merambah kemana-mana sampai ke Silabus. Metode pembelajaran dan buku)

d. Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 (guru hanya menyusun persiapan mengajar (RPP) tidak perlu lagi menyusun Silabus, menabrak Pasal 14 ayat 1 butir (i) UU Guru dan Dosen (guru memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan ), guru bukan hanya penyusun RPP

e.Hal-hal di atas nampak jelas pada beberapa kali perubahan penilaian (evaluasi), yaitu Permendikbud No.66 Tahun 2013, yang diubah menjadi Lampiran IV Permendikbud No.81 A Tahun 2013, lalu diubah lagi menjadi Permendikbud No.104 Tahun 2014, dan selanjutnya diubah lagi menjadi Permendikbud No.53 Tahun 2015, yang akhirnya diubah lagi menjadi Permendikbud No.23 Tahun 2016. Dengan kata lain, teori pedagogiknya mudah disusun tetapi cara pencapaiannya tidak terukur

Kooptasi di atas itu disamping menunjukkan otoritas dan hegemoni pemerintah, juga menjadikan Kemdikbud sebagai konseptor, inisiator, implementor, eksekutor, regulator dan evaluator kurikulum sehingga melanggar prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang digariskan dalam Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009.

Secara umum ada kekeliruan cara pandang yang salah pada Kurikulum 2013 yang dianggap sebagai sebuah kurikulum baru atau penyempurnaan dari Kurikulum 2006, karena para Instruktur Nasional (IN) lupa akan isi Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013

1. Pasal 77 M ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan)
Artinya :
a. Kurikulum 2013 = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), tidak ada kurikulum baru, yang ada adalah KTSP yang sudah diberlakukan sejak tahun 2006 dengan nama Kurikulum 2006 melalui PP No.19 Tahun 2005
b. Kurikulum 2013 itu harus disusun sendiri oleh para guru di masing-masing sekolah. Tidak ada kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, sesuai dengan azas diversifikasi kurikulum yang diusung Pasal 36 ayat 2 UU Sisdiknas dan azas relevansi kurikulum yang diusung Pasal 38 ayat 2 UU Sisdiknas.

2. Pasal 77 M ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan)
Artinya : Kurikulum 2013 itu seharusnya ditetapkan oleh kepala sekolah, tidak ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan atau Pengawas, karena tugas pemerintah sudah dirumuskan pada Pasal 38 ayat 1 UU Sisdiknas (tugas pemerintah hanya menentukan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya) dan Pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas (pengelolaan sekolah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), artinya :
a. guru harus mampu menyusun kurikulum dengan standar yang lebih tinggi, sesuai arahan Permendiknas No.24 Tahun 2006
b. pengelolaan sekolah harus didasarkan atas manajemen berbasis sekolah (MBS), bukan manajemen ala Pengawas Sekolah, sesuai arahan Permendiknas No.19 tahun 2007. MBS terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu :
– Dokumen I tentang 5 bidang yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen persekolahan yang dilengkapi dengan rincian tugas yang harus diemban oleh guru penanggung jawab tiap bidang.
– Dokumen II tentang penilaian proses dan evaluasi capaian tugas yang diemban sehingga kinerja sekolah dapat dirumuskan dengan baik.
– Dokumen III tentang audit kinerja sekolah dan audit kinerja tenaga kependidikan
Keterpenuhan dokumen-dokumen ini memungkinkan sekolah memperoleh sertifikasi sistim manajemen internasional melalui sertifikat ISO 9001 : 2008

Kurikulum 2013 juga mengandung begitu banyak pertentangan antar pasal pada dasar hukumnya sendiri hingga tidak memungkinkan implementasinya. Kontradiksi itu muncul pada
 Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 25 PP No.32 Tahun 2013
 Pasal 20 PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 77 F PP No.32 Tahun 2013
 Pasal 77 P ayat 2 PP No.32 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 77 M ayat 1 dan ayat 3 PP No.32 Tahun 2013
 Lampiran Permendikbud No.64 Tahun 2013 Bab II tentang SOLO Taxonomy bertentangan dengan Pasal 5 ayat 3 PP No.32 Tahun 2013
Permendikbud No.64 Tahun 2013 ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dalam Permendikbud No.21 Tahun 2016, tapi anehnya Lampiran Bab II Permendikbud No.21 Tahun 2016 masih mencantumkan SOLO Taxonomy
 Pelatihan guru secara masif dan massal dalam rangka pemaksaan pengetrapan Kurikulum 2013 yang menghasilkan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013 : “ruang lingkup materi berlaku untuk sekolah”, artinya ruang lingkup materi tidak diberlakukan secara nasional

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat di buku KELIRUMOLOGI KURIKULUM : http://www.slideshare.net/flatburger/kelirumologi-kurikulum-indonesia

Mengingat begitu banyaknya pasal-pasal kontradiktif dalam dasar hukum Kurikulum 2013, apalagi dalam akreditasi sekolah : para asesor tetap mengacu pada Kurikulum 2006 atau KTSP awal (bukan Kurikulum 2013), maka akhirnya Kurikulum 2013 yang kontroversial direvisi melalui Permendikbud No.20 – No.24 Tahun 2016 tanpa mengubah isi cantolannya yaitu PP No.32 Tahun 2013.

Oleh karena itu Revisi Kurikulum 2013 masih menunjukkan adanya hegemoni dan kooptasi pemerintah dalam dunia pengajaran karena masih berpegang pada PP No.32 Tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam
a. Struktur kurikulum di jenjang SD pada Revisi Kurikulum 2013 tetap tidak mengakomodasi Pasal 37 ayat 1 UU Sisdiknas : “kurikulum wajib memuat IPA dan muatan lokal
b. Penghapusan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua jenjang pendidikan tidak sejalan dengan isi Lampiran Bab I No.13 Permendikbud No.22 Tahun 2016 : “Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran”, dan Lampiran Bab II A No.3 h : “penerapan TIK secara sistematis dan efektif”, serta pemenuhan Core Skills dari 21st Century Learning, yaitu Core Skills yang kelima : “literasi digital”. Penghapusan ini juga tidak sinkron dengan tujuan proyek “Palapa Ring” yaitu “menuju masyarakat informasi Indonesia” dari Kominfo dan “Indonesia Digital Learning (IDL)” yang digagas oleh PT Telkom.
c. Lampiran Permendikbud No.21 Tahun 2016 Bab III tentang Ruang Lingkup Materi yang berlaku nasional, tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013 : “ruang lingkup materi berlaku untuk sekolah”, artinya ruang lingkup materi tidak diberlakukan secara nasional
d. Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang sistim penilaian tetap tidak mengakomodasi sistim penilaian dalam sistim kredit semester (SKS) sebagaimana digariskan melalui ketentuan Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014. Permendikbud No.23 Tahun 2016 ini bertentangan dengan Lampiran IV Permendikbud No.81 A Tahun 2013 yang merumuskan pola perhitungan Indeks Prestasi (IP) dalam rapor.
e. Pasal 1 ayat 1 Permendikbud No.20 Tahun 2016, yang ternyata isinya persis sama dengan Pasal 2 A PP No.32 Tahun 2013 : “Standar kompetensi lulusan (SKL) digunakan sebagai acuan utama standar nasional pendidikan (SNP)”. Ketentuan ini bertentangan dengan isi Pasal 25 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa “standar kompetensi lulusan (SKL) hanya digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan”. SKL tidak merambah kemana-mana, tidak sampai menjadi acuan utama 8 pilar Standar Nasional Pendidikan (SNP). SKL hanyalah bagian kecil dari Standar Penilaian Pendidikan (hanya salah satu 8 pilar pendidikan (SNP). Pergeseran makna dari SNP dimana kurikulum itu mencakup standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan (SKL), yang diubah menjadi SKL yang mencakup 8 pilar pendidikan (SNP), dapat diartikan sebagai mengubah rezim standar (follow the standard) menjadi rezim Ujian Nasional (yang berpatokan pada SKL). Hal ini nampak pada Lampiran Bab II Permendikbud No.20 Tahun 2016 yang mencantumkan kompetensi lulusan SD-SMP-SMA/SMK, yang diperkuat dengan pelegalan Ujian Nasional melalui ketentuan Bab III Pasal 4 ayat 3, Bab V Pasal 8 ayat 1, dan Bab VI Pasal 11 Permendikbud No.23 Tahun 2016.
Padahal kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional selalu dipertanyakan, sejak adanya putusan inckracht (putusan kasasi yang final dan mengikat) Mahkamah Agung (MA) No. 2596 K/PDT/2008 yang meminta pemerintah membatalkan Ujian Nasional sampai sarana dan prasarana sekolah terpenuhi dan kompetensi guru ditingkatkan. Apalagi sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan aanmaning (teguran) kepada Mendikbud M. Nuh karena dianggap melalaikan putusan final kasasi MA terkait Ujian Nasional. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memanggil Mendikbud untuk mendengarkan aanmaning pada hari Rabu tanggal 10 April 2012, namun Mendikbud M. Nuh tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan Ujian Nasional. Mendikbud Anies Baswedan yang diharapkan akan memenuhi putusan MA di atas, ternyata terjebak dalam proyek pelestarian Ujian Nasional.
Hal ini berlanjut ke Ujian Nasional SD yang sebenarnya sudah dihapus sejak jaman Mendikbud M.Nuh, karena penghapusan UN SD itu telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 1 PP No.32 Tahun 2013 dan penghapusan Ujian Persamaan SD (Paket A) telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat 2 PP No.32 Tahun 2013, namun anehnya Ujian Nasional SD ini dihidupkan kembali oleh Mendikbud Anies Baswedan dengan “baju baru” yaitu Ujian Utama SD.

Nampak bahwa jajaran Kemdikbud mulai melupakan arti dari Wajib Belajar 9 tahun dan lalai bahwa penyelenggaraan Ujian Utama SD itu justru akan memperkecil APK (angka partisipasi kasar) pendidikan lanjutan.

Maka sesungguhnya Revisi Kurikulum 2013 ini merupakan proyek kurikulum yang belum selesai. Apa buktinya? Revisi Kurikulum 2013 ini perlu ditabal dengan dua proyek baru yaitu :

1. Proyek Literasi Sekolah. Pembudayaan literasi sebenarnya wajib dilaksanakan dalam Kurikulum 2006 karena diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 PP No.19 Tahun 2005 : “Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis”, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 25 ayat 3 PP No.19 Tahun 2005 : “Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan”.

Dengan demikian, pembudayaan literasi ini merupakan proses pengembangan kemampuan berpikir abstrak yang terintegrasi dalam kurikulum dan terukur, dimana Kompetensi Dasar dan Indikatornya sudah merinci pembuatan ringkasan (resume) dari apa yang dibaca siswa, bahkan memberi ulasan (review) dan timbangan buku (resensi), serta terlatih membuat karya tulis (esai).

Hanya sayangnya kedua pasal penting ini dihapus dalam Kurikulum 2013 (tidak tercantum lagi dalam PP No.32 Tahun 2013), artinya budaya literasi ini sudah tidak tercantum lagi dalam Kompetensi Dasar dan Indikator di Kurikulum 2013 dan revisinya. Tapi anehnya pada tanggal 18 Agustus 2015, Mendikbud malahan meluncurkan Program Literasi Sekolah : “Bahasa Penumbuh Budi Pekerti” lewat Permendikbud No.23 Tahun 2015. Nafas proyeknya langsung terlihat jelas.

Pertama, Permendikbud itu tidak mempunyai cantolan PP, hingga sukar diintegrasikan dalam Kurikulum 2013 dan revisinya yang sudah terlanjur menghapus budaya literasi (sukar merumuskan kembali Kompetensi Dasar dan Indikator, serta Indikator Keberhasilannya yang sudah terlanjur dihapus itu). Permendikbud itu hanya akan berhenti sebagai program/proyek literasi, tidak akan beranjak ke budaya literasi, karena program ini berdiri di luar kurikulum, terlepas dari konteks kurikulum.

Kedua, program ini hanya mewajibkan siswa membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai (tidak ada cukup waktu untuk merefleksikan bahan bacaan “penumbuh budi pekerti” itu) sehingga kosa kata itu menjadi nir makna. Kemdikbud berkilah, bahwa kewajiban membaca selama 15 menit ini hanya pemancing. Masalahnya, untuk membuat kewajiban membaca ini menjadi budaya literasi diperlukan pengasahan daya imajinasi dan kemampuan mengolah informasi dari buku, yang tidak bisa dicapai bila tidak ada Indikator Keberhasilannya di Kurikulum 2013 dan revisinya. Program ini bisa menjadi proyek yang tidak terkait dengan esensi materi dan internalisasi nilai.

Ketiga, pembagian jutaan buku (bukan e-book) ke sekolah-sekolah dimana guru dan muridnya sudah terbiasa menggunakan gawai, akan menjadikan perpustakaan sebagai gudang buku saja, karena guru dan siswa sudah terbiasa dengan budaya visual, dimana kemampuan berpikir abstrak kurang terlatih, hingga agak sukar mencerna teks-teks panjang di buku-buku agak tebal tanpa visualisasi obyek.
Oleh sebab itu, diperlukan “jembatan” untuk mengatasi “gap” ini, yaitu menjembatani antara pola pikir linier (satu dimensi imaji) dan pola pikir abstrak (tiga dimensi rekonstruksi).

Jembatan itu adalah menggambar prespektif dan proyeksi yang adanya justru di Kurikulum 1975, dimana sains dan matematika masih diajarkan sebagai art, bukan sekedar pengetahuan saja, dimana siswa dilatih menemukan metafisika dalam fisika, poesi dalam matematika, hasrat dalam sejarah, filosofi dalam administrasi politik dan ekonomi, ketuhanan dalam penalaran, melodi dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari.
Oleh sebab itu, di Kurikulum 1975 masih dimungkinkan untuk belajar Ilmu Bumi Falak (astronomi), Ilmu Ukur Melukis (BM), dll

Sebenarnya, Kurikulum 2006 sudah merevitalisasi Kurikulum 1975 melalui analisis kurikulum dan analisis esensi materi, hanya sayangnya semuanya dihapus dalam Kurikulum 2013.

Menakar ketiga masalah di atas, tentu lebih masuk akal dan lebih hemat anggaran bila Kemdikbud kembali menerapkan Kurikulum 2006 yang sudah mengimplementasikan budaya literasi secara terstruktur (bukan sekedar program literasi yang keberlanjutannya sangat tergantung pada alokasi dana proyek).
Maka agak aneh kalau Mendikbud Anies Baswedan pada pernyataannya tanggal 30 Desember 2015 lalu, menegaskan bahwa Kemdikbud tidak akan menggunakan Kurikulum 2006, lupa pada Surat Edaran Mendikbud No. 179342/MPK/KR/2014 yang ditanda tangani oleh Mendikbud Anies Baswedan sendiri tanggal 5 Desember 2014, tentang dimungkinkannya sekolah untuk menerapkan kembali Kurikulum 2006.
Rupanya yang dimaksud adalah meneruskan kembali berbagai proyek (baru).

Dengan begitu, Program Literasi Sekolah ini adalah program ekliktik, hanya tempelan pada Kurikulum 2013 dan revisinya. Hal ini nampak dari digelarnya pelatihan guru untuk program literasi sekolah yang terpisah dari pelatihan 761 instruktur nasional Revisi Kurikulum 2013, padahal pelatihan instruktur nasional ini baru dilaksanakan tanggal 20-24 Maret 2016 (7 bulan setelah pencanangan Program Literasi Sekolah).
Program ini belum juga disinkronkan dengan Kegiatan Belajar dan Indikator Keberhasilan di Silabus Revisi Kurikulum 2013 hingga tidak termaktub dalam penilaian seturut Permendikbud No.53 Tahun 2015. Oleh sebab itu, agak sukar mengaitkan program ini dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, seperti yang dituntut dalam Nawa Cita No.5 dan SDGs No.4

2. Proyek berikutnya adalah “Program Guru Pembelajar”. Proyek ini merupakan duplikasi dari Indonesia Digital Learning yang diselenggarakan oleh PT Telkom dan tidak sinkron dengan Proyek “Palapa Ring” : “menuju masyarakat informasi Indonesia” yang sudah diluncurkan oleh Kominfo karena Kemdikbud justru menghapus mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di era digital ini pada semua jenjang pendidikan.

Program Guru Pembelajar ini tetap menjadikan guru sebagai konsumen berbagai web terpilih, bukan menjadikan guru sebagai pembelajar seumur hidup (a lifelong learner). Karena Kemdikbud tidak kunjung mengintrodusir Core Skills yang kelima dari “21st Century Learning” yaitu “literasi digital”, malah memberlakukan Kompetensi Inti (KI) yang tidak terkait dengan TIK dan Prakarya yang mencakup pembuatan animasi (pengolahan gambar tangan menjadi gambar bergerak) di semua jenjang pendidikan, hingga Kurikulum 2013 dan revisinya tidak bersesuaian dengan salah satu topik yang dibicarakan dalam Pertemuan Tahun ke-6 SEAMEO yaitu “digital school” yang sangat memerlukan pengetrapan literasi digital.

Dilain pihak, literasi digital sangat membutuhkan pembelajaran mandiri, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, dapat diikuti dan diaplikasikan secara tepat guna, agar para guru tidak gagap teknologi pada era aplikasi online ini.
Untuk itu diperlukan pengembangan kemampuan untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu (bersikap kritis), lalu melakukan evaluasi dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari (menyaring, memilah dan memilih informasi/data primer dan memisahkannya dari informasi pendukung/data sekunder).

Sayangnya upaya untuk berpikir kritis (critical thinking) ini dicerabut dalam Kurikulum 2013 dan Revisi Kurikulum 2013 melalui pengabaian relevansi kurikulum terhadap kebutuhan lokal, nasional dan global sebagaimana diusung dalam Pasal 38 ayat 2 UU No.20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas) yang dijabarkan dalam Pasal 60 ayat i PP No.19 Tahun 2005.

Melalui semangat link and match inilah dapat ditumbuh kembangkan pembelajaran seumur hidup (a lifelong learning). Seandainya Program Guru Pembelajar ini diintegrasikan dengan Indonesia Digital Learning dari PT Telkom, maka disamping Kemdikbud dapat menghemat anggaran, Kemdikbud juga terhindar dari memfungsikan diri sebagai inisiator, kreator, impelementor, eksekutor, regulator dan evaluator Kurikulum 2013, yang melanggar prinsip tata kelola yang baik (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, sehingga perubahan dari sekolah regular menjadi sekolah digital sebagaimana diamanatkan dalam pertemuan Forum Tahunan ke-6 SEAMEO di Bandung dapat dimassalkan lebih cepat.

Masih ada lima proyek yang lain, yang dapat disimak pada MEMPROYEKKAN PENDIDIKAN, LAYAKKAH ? : https://indonesiana.tempo.co/read/87402/2016/08/30/soetiknowendierazif/memproyekkan-pendidikan-layakkah

Keberatan pada Revisi Kurikulum 2013 itu ditimbulkan oleh dua masalah teknis didaktik berikut ini :
1. Masalah Kompetensi Inti. Kompetensi Inti Revisi Kurikulum 2013 yang jumlahnya 4 (KI 1 : sikap spiritual, KI 2 : sikap sosial, KI 3 : pengetahuan dan KI 4 : Ketrampilan) tidak mengacu pada SEIP Intelligence sehingga KI 1 : sikap spiritual tidak diukur dengan SQ (Spiritual Quotient), KI 3 : pengetahuan tidak diukur dengan IQ (Intelligence Quotient) dan KI 4 : ketrampilan tidak diukur dengan kemampuan untuk mengeksekusi.

2. Karena Kompetensi Inti Revisi Kurikulum 2013 hanya berjumlah 4, maka jelas tidak mengacu pada Core Skills dari The 21st Century Learning yang jumlahnya 6, yaitu : Core Skills 1 : berpikir kritis dan solutif, Core Skills 2 : kreatif dan imajinatif, Core Skills 3 : kolaborasi dan komunikasi, Core Skills 4 : menjadi warga negara yang baik, Core Skills 5 : literasi digital, Core Skills 6 : kemampuan memimpin.
Akibatnya Kompetensi Inti 2 : sikap sosial, tidak sesuai dengan Core Skills 4 : menjadi warga negara yang baik, sehingga KI 2 (sikap sosial) tidak diukur dengan CQ (Civic Quotient) dan Revisi Kurikulum 2013 tidak bisa mengajarkan Core Skills 5 : literasi digital, karena mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tetap dihapus dalam Revisi Kurikulum 2013.

Proyek Guru Pembelajar tidak perlu ada bila Kemdikbud mengadopsi Core Skills 5 : literasi digital atau Kemdikbud kembali menerapkan Kurikulum 2006 yang masih mencantumkan mata pelajaran TIK dalam struktur kurikulumnya.

3. Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2 pada Revisi Kurikulum 2013 itu dinilai dari hasil pengamatan observasi guru yang sifatnya subyektif hingga mengaburkan arti penilaian otentik yang sifatnya obyektif. Akibatnya, penilaian Kompetensi Inti 1 (sikap spiritual) dan Kompetensi Inti 2 (sikap sosial) dalam Revisi Kurikulum 2013 itu justru bertentangan dengan dasar hukumnya sendiri yaitu Lampiran Bab V Permendikbud No.22 Tahun 2016 yang menekankan penilaian otentik, dan isi Bab IV Pasal 5 ayat b Permendikbud No.23 Tahun 2016 : “prinsip penilaian obyektif, tidak dipengaruhi subyektivitas penilai”. Dengan kata lain, pendidikan karakter dalam Revisi Kurikulum 2013 gagal diwujudkan.
Apalagi untuk akreditasi sekolah : para asesor tetap mengacu pada Kurikulum 2006 atau KTSP awal, bukan pada Revisi Kurikulum 2013

Kenapa kesalahan pada Kurikulum 2013 ini berlanjut pada Revisi Kurikulum 2013 ?
1. Karena jajaran birokrat Kemdikbud salah memaknai Pasal 94 b PP No.32 Tahun 2013 dimana tertera
“satuan pendidikan wajib menyesuaikan dengan PP ini paling lambat 7 tahun”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib menjalankan kurikulum tunggal dan seragam secara nasional, yang dikenal sebagai Kurikulum 2013 paling lambat 7 tahun”.

Padahal ketentuan di atas seharusnya dibaca sebagai wajib menyesuaikan dengan ketentuan dasar hukum (PP-nya) sendiri paling lambat 7 tahun, yaitu menyesuaikan dengan Pasal 77 M ayat 1 PP No.32 Tahun 2013: (pengakuan atas otonomi guru), dan Pasal 77 M ayat 3 PP No.32 Tahun 2013 (pengakuan atas otonomi sekolah). Sehingga seharusnya tidak ada kurikulum tunggal dan seragam secara nasional yang bisa menghapus visi dan misi sekolah, yang menyebabkan para guru hanya menjadi robot-robot tukang mengajar, tidak tahu lagi untuk apa dan demi apa dia mengajar, abai akan hak guru untuk menyusun kurikulum dengan standar yang lebih tinggi, sebagaimana digariskan dalam Permendiknas No.24 Tahun 2006. Semuanya menjadi mekanis dan instruksional.

2. Kesalahan penafsiran ini berlanjut pada pemaknaan Pasal 4 Permendikbud No.160 Tahun 2014 dimana tertera “satuan pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020”, yang ditafsir sebagai “semua sekolah wajib melaksanakan Kurikulum 2013 sebelum tahun pelajaran 2019/2020”.

Padahal pada tahun ajaran 2019/2020 itu kita akan memasuki APEC 2020, sehingga sekolah-sekolah seharusnya sudah menerapkan kurikulum di atas standar baku yang ditetapkan pemerintah (beyond the standard), harus mampu menyusun modul sampai ke tingkat HOT (higher order of thinking) hingga dapat menerapkan SKS murni seperti digariskan dalam Pasal 5 Permendikbud No.158 Tahun 2014 dan tersertifikasi ISO 9001:2008.
Artinya, sebelum tahun 2019/2020, sekolah-sekolah kita harus sudah siap go international, dan hal itu hanya dimungkinkan kalau hak untuk menyusun Silabus dikembalikan kepada para guru seperti yang sudah dipraktekkan dalam Kurikulum 2006.

Jadi kalau tetap menerapkan Revisi Kurikulum 2013 yang ditabal dengan proyek literasi sekolah dan proyek guru pembelajar, memang kita tidak akan kemana-mana. MEA 2015 dan APEC 2020 hanya akan menjadi slogan untuk menghadapi bonus demografi.

Maka pemaksaaan pelaksanaan Revisi Kurikulum 2013 sebagai kurikulum tunggal dan seragam secara nasional yang diperhalus menjadi “ditunjuk sebagai sekolah sasaran” telah mengabaikan hakekat Pasal 8 UU Sisdiknas : “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” (artinya, Pasal 8 UU Sisdinas ini menjunjung azas otonomi pendidikan. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi itu tidak boleh dikooptasi oleh pemerintah), dan melanggar Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Universal HAM : “orang tua berhak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka”.
Orang tua tidak bisa dipaksa (tidak mempunyai pilihan) agar anak-anaknya mengikuti Revisi Kurikulum 2013.

Pemaksaan penerapan Revisi Kurikulum 2013 ini juga melanggar Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal HAM : “setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan budaya masyarakat dengan bebas untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan”. Jadi keinginan masyarakat untuk mengikuti 21st Century Learning dan sekolah digital sebagaimana diamanatkan dalam Pertemuan ke-6 SEAMEO di Bandung tanggal 23-25 April 2016, tidak boleh dihalang-halangi dengan menjadikan anaknya sebagai murid dari sekolah sasaran Revisi Kurikulum 2013, sesuai dengan tema dari pertemuan tersebut : “Nobody Left Behind”.
DIKBUD_MAJALAH_edisi3_OK_FA

815 total views, 5 views today


Harap login untuk Vote UP postingan ini.

No comments yet

You must be logged in to post a comment.

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!