10

Haruskah Ujian Nasional Dipertahankan? (+4)

wijaya kusumah May 14, 2013

Baru saja mendikbud mengumumkan hasil investigasi ujian nasional (un)  Senin, 13 mei 2013 di kantor Kemendikbud Senayan. Kabalitbang dipastikan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban amburadulnya un tahun 2013.

Kita sebenarnya sudah harus mengambil pelajaran berharga bahwa un sebaiknya dihapuskan saja. Sebab dalam pelaksanaannya hanya menghamburkan uang negara yang sangat besar (600 miliar lebih). Pemerintah harus mencari solusi lain pengganti un yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Sudah terbukti selama lebih dari 10 tahun penyelenggaraan un mutu pendidikan kita semakin merosot (bisa dilihat dari hasil PISA, TIMSS, dll). Ada yang salah dalam prosesnya dan mari kita evaluasi bersama.

Tak perlu saling menyalahkan, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik buat peningkatan mutu pendidikan di bumi ibu pertiwi. Mereka yang pro dan kontra dengan un harus mencari formula yang tepat agar pelaksanaan kelulusan siswa di setiap jenjang berjalan dengan damai. Tak ada lagi peserta didik yang dirugikan.

Dari mulai persiapan pelaksanaan un saja sudah mengundang masalah. Selama semester kedua anak-anak hanya dijejali pelajaran primadona. Seolah-olah hanya pelajaran yang di-un-kan yang membuat mereka pintar dan sukses di masyarakat. Pendalaman materi dan try out terjadi hampir di setiap sekolah agar dapat mendongkrat nilai un. Biaya persiapan un menjadi besar. Kita hanya bisa mengusap dada saja.

Pendidikan tak terasa lagi menyenangkan. Putra putri kita hanya dijejali latihan soal-soal menghadapi un. Sekolah tak lebih dari bimbingan belajar yang hanya mengejar nilai dan bukan lagi karakter. Anak-anak tak lagi dilatih kreativitas dan imajinasinya.

Lihatlah anak-anak kita pasca un. Apakah dia masih bersikap baik kepada guru dan orang disekitarnya? Bila yang terjadi kebrutalan dan kriminalisasi, itu artinya sekolah telah gagal dalam melaksanakan pendidikan.

Berbagai kasus yang ditayangkan di televisi dan media cetak seharusnya membuat kita menjadi lebih arif dan bijaksana agar peserta didik kita menjadi anak yang semakin takwa. Bukan justru sebaliknya, ketakwaan hanya menjadi hiasan di bibir karena pendidikan hanya sebatas nilai un saja.

Oleh sebab itu, sangatlah keliru bila kelulusan un diambil alih oleh pemerintah. Adanya guru dan kepala sekolah yang membocorkan soal un adalah salah satu contoh dari kebijakan un yang salah. Pada akhirnya, sekolah hanya mengejar nilai dan tak lagi pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang mulia menjadi tak tergapai. Kalau begitu buat apa sekolah kalau hanya sekedar mengejar nilai un?

Sudah saatnya un dihapuskan dan diganti dengan alat evaluasi lain yang berkeadilan. Adil bagi guru, murid/siswa, dan sekolah penyelenggara. Sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada pelatihan guru, dan latihlah para guru untuk memperbaiki cara mengajarnya. Guru juga harus dilatih untuk memberikan evaluasi yang terbaik buat peserta didiknya.

Sebagai seorang pendidik dan juga sebagai orang tua murid saya merasakan benar apa yang dirasakan oleh peserta didik kita. Un tidak lagi menyenangkan siswa. Un hanya menyenangkan pemerintah yang merasa yakin bahwa un adalah alat evaluasi terbaik. Kenyataan membuktikan un bukanlah alat evaluasi terbaik buat bangsa ini. Fakta dan data telah membuktikan akan hal itu. Anda bisa membacanya dari laporan berbagai media, para praktisi pendidikan, dan juga para pakar pendidikan.

Usul konkrit saya adalah un sebaiknya dihapuskan dan diganti menjadi ujian sekolah yang kredibel. Berikan otonomi khusus kepada sekolah dan percayakan penyelenggaraan pendidikan kepada dewan guru seperti di pesantren Gontor. Masalah standarisasi kelulusan pemerintah bisa melakukan pemetaan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peran dan fungsi pengawas sekolah harus lebih diberdayakan. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di setiap daerah harus dihidupkan sehingga mereka bisa saling bersinergi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Un yang dilakukan pemerintah saat ini pada kenyataannya hanya menghabiskan dana saja. Efek dari un belum terasa untuk kemajuan pendidikan kita. Jangan biarkan uang negara terkuras hanya karena ego kekuasaan. Kembalikan kepercayaan kepada guru dan tingkatkan terus guru-guru kita untuk menjadi guru yang berkualitas dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadikan mereka menjadi guru tangguh berhati cahaya.

Salam bloger persahabatan
Omjay
http://wijayalabs.com/

2,665 total views, 1 views today

Tagged with: ,

Harap login untuk Vote UP postingan ini.

About Author

wijaya kusumah

Teacher, Motivator, Trainer, Writer, Blogger, Fotografer, Father, Pembicara Seminar, dan Workshop Tingkat Nasional. Sering diminta menjadi pembicara atau nara sumber di bidang ICT,Eduprenership, Learning, dan PTK. Wijaya adalah Dosen STMIK Muhammdiyah Jakarta, dan Guru TIK SMP Labschool Jakarta yang doyan ngeblog di http://wijayalabs.com, Wijaya oleh anak didiknya biasa dipanggil "OMJAY". Hatinya telah jatuh cinta dengan kompasiana pada pandangan pertama, sehingga tiada hari tanpa menulis di kompasiana. Kompasiana telah membawanya memiliki hobi menulis yang dulu tak pernah ditekuninya. Pesan Omjay, "Menulislah di blog Kompasiana Sebelum Tidur". Hp. 08159155515 email : [email protected]

View all posts by wijaya kusumah →

Comments (10)

  1. UN: UJIAN NASIONAR

    Akhirnya UN berlalu. Agaknya UN tahun ini tidak dapat disebut ujian nasional, lebih tepat disebut ujian nasionar sebab telah membikin onar.

    Keonaran pertama muncul saat diumumkan adanya penundaan pelaksanaannya di sebelas provinsi. Tidak ada yang tidak kaget. Para pejabat, guru, dan orang tua murid resah gelisah. Suasana tidak pasti meliputi. Sejak kehadirannya pertama kali ujian ini memang berhasil memunculkan histeria massa. Bukan hanya murid yang menghadapi ujian yang merasakan betapa kuatnya daya rusak ujian ini terhadap kondisi psikologis, para orang tua, guru, bahkan para pejabat daerah dibuat was-was. Namun, tahun ini berbeda sama sekali. Di samping tekanan psikologis ada rasa kecewa yang mendalam. Para murid yang telah bersusah payah mempersiapkan diri harus menerima kenyataan, ujian ditunda. Pastilah ada rasa hampa jiwa. Betapa tidak, ujian yang dinantikan dengan was-was itu tidak jadi digelar. Ujian nasionar sungguh berhasil menteror para siswa.

    Keonaran kedua adalah soal siapa yang bertanggung jawab terhadap kekisruhan UN. Mendikbud langsung menuding yang bertanggung jawab adalah Kepala Balitbang, BSNP, dan percetakan Ghalia. Tentu saja ini pemandangan yang kurang elok. Tatkala suasana panik dan penuh ketidakpastian mestinya menteri sebagai orang nomor satu di kementerian mengajak semua fihak untuk sama-sama fokus mengatasi masalah yang menyangkut nasib anak bangsa yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi kita mafhum, nalar birokrasi mengharuskan kita mengambil simpulan menteri sebagai pimpinan tertinggi adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab semua kendali ada dalam genggamannya. Kekisruhan UN menegaskan ada yang tidak beres dalam tata kelola dan tata kendali di kementerian. Dalam konteks ini, rasanya tidaklah memadai bila menteri hanya sekedar meminta maaf. Harusnya Ia mengundurkan diri. Sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Bukannya ngotot saat ada desakan mundur.

    Keonaran ketiga adalah buruknya kertas jawaban. Jangan dikira yang bisa mengikuti UN tidak menghadapi masalah. Mereka was-was, gelisah, resah, takut, khawatir, cemas,dag dig dug, dan empot-empotan. Betapa tidak. Kertas jawaban yang ada dihadapan mereka sangat tipis, gak setipis tisu sih, tebal dikit dari tisu lah. Bila dihapus sekali hurufnya hilang, dua kali kertasnya bisa bolong. Jadi, para peserta UN mengalami gak enaknya diteror kertas jawaban. Kabarnya Bareskrim Polri yang sedang memeriksa kasus ini sudah mengumpulkan kertas ujian dari berbagai tempat dan diduga memang tidak memenuhi standar. Tampaknya ada yang mau cari untung dari perbedaan ketebalan kertas. Pelakunya kelihatannya mau saingan dengan pemulung kertas di tempat sampah. Jika benar ini terjadi, pelakunya pastilah lahir atau minimal berasal dari tempat sampah!

    Rasanya keonaran UN masih akan berlanjut. Kabalitbang Kemdikbud mengundurkan diri sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Bareskim Polri telah memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen UN. Entah siapa lagi yang akan diperiksa. BPK juga sedang sibuk melakukan investigasi. KPK tak mau ketinggalan memeriksa anggaran UN. Sementara itu tim investigasi Itjen Kemdikbud menemukan sejumlah pelanggaran serius. Ini bermakna yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UN akan menghadapi penegak hukum. Ada yang menarik terkait pengunduran diri Kabalitbang. Sebuah media bertanya pada Kabalitbang, apakah ada intervensi staf ahli dalam kebijakan-kebijakan UN. Kabalitbang menyatakan tidak ada. Yang menarik bukan jawaban Kabalitbang, terapi pertanyaannya. Mengapa sampai ada pertanyaan tentang intervensi staf ahli? Para pejabat di Kemdikbud tentu tahu jawabannya. Soal staf ahli ini suatu saat rasanya akan muncul keonaran baru.

    Sejak kemunculannya UN telah berhasil menjadi teror bagi banyak orang. Kini UN juga mampu menimbulkan keonaran dan tetap memiliki daya teror yang luar biasa. Namun, UN tampaknya belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Jika tidak percaya analisis lah argumentasi Pemerintah yang diwakili Kemdikbud. Kemdikbud sekarang sedang sibuk sosialisasi Kurikulum 2013. Salah satu alasan diluncurkannya Kurikulum 2013 adalah rendahnya mutu pendidikan kita. Untuk menunjukkan betapa rendahnya mutu pendidikan itu ditampilkan sejumlah angka dan bukti. Jadi, disadari atau tidak, Pemerintah mengakui telah gagal meningkatkan mutu pendidikan. Pengakuan itu juga bermakna bahwa UN telah gagal memenuhi tujuan utamanya. Jika demikian keadaannya, rasanya tidak usah lagi kita berdebat, bersitegang dan bersilat lidah. UN CUKUP SAMPAI DI SINI SAJA!

    Salam
    Nusa Putra

  2. Terimakasih Omjay atas sharingnya. Selama PP-nya masih muncul dimana salah satu penilaian adalah ujian nasional (UN) maka selamanya juga UN akan tetap dilaksanakan.

    Kalau mau UN dihilangkan maka di PP-nya harus diubah/direvisi terlebih dahulu agar dasar hukumnya tidak ada.

    Salam perjuangan..,

  3. Selama kualitas sekolah belum merata, nampaknya UN tidak akan mampu menjadi alat ukur yang valid. Yang ada, ketidakjujuran diajarkan kepada siswa sejak dini, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Celakanya lagi, yang melaporkan kecurangan tersebut malah mendapatkan intimidasi dari sana sini

You must be logged in to post a comment.